Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menurunkan tim untuk mengevaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemprov Bali Tahun 2024.
Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPAN-RB Hidayah Azmi Nasution dalam keterangan di Denpasar, Jumat, mengatakan tim evaluasi ini turun ke daerah untuk melihat sejauh mana progres kinerja yang telah dijalankan.
Selanjutnya, kementerian dapat memberi bantuan atau dukungan yang sesuai untuk memperbaiki kekurangan yang harus diperbaiki pemerintah daerah.
“Evaluasi AKIP adalah bagian dari pembinaan untuk membangun sistem yang lebih baik dan lebih maju lagi khususnya untuk pihak internal, sehingga menghasilkan dampak kinerja pelayanan yang lebih baik,” kata dia.
Dalam kunjungan tim evaluasi KemenPAN-RB hadir langsung jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Bali.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menyambut baik kehadiran pusat, sebab dengan adanya evaluasi kinerja maka pemerintah daerah mengetahui dimana letak kekurangan yang dapat dibenahi.
Dewa Indra juga mengatakan upaya Pemprov Bali dalam membenahi akuntabilitas kinerja mereka sudah dilakukan, tercermin dari tindak lanjut atas evaluasi AKIP tahun 2023.
Atas perbaikan hasil evaluasi daerah mendapat beberapa penghargaan AKIP.
Lebih lanjut, Sekda Dewa Indra menyampaikan sesuai reformasi birokrasi KemenPAN-RB memprioritaskan tiga isu utama yaitu penanganan stunting, pengentasan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem, dan peningkatan ekonomi termasuk pengendalian inflasi.
“Dapat dilaporkan bahwa terkait penanganan stunting Pemprov Bali berada pada posisi terendah untuk stunting di Indonesia, pada pengentasan kemiskinan ekstrem Bali juga menduduki posisi kemiskinan terendah di Indonesia dan juga pengendalian inflasi di Bali sangat terkendali,” ujarnya.
“Jika kita lihat pada kinerja-kinerja makro, kami juga relatif pada posisi diatas rata-rata nasional, gini rasio kita 0,3 lebih rendah dari rata-rata nasional, tingkat pengangguran terbuka di Bali sangat rendah dan indeks pembangunan manusia di Bali 7,8 atau lebih tinggi dari rata-rata nasional,” sambungnya.
Meski sudah memiliki pencapaian tinggi, Dewa Indra berharap evaluasi AKIP tahun ini dapat mendorong Bali berbenah menjadi lebih lagi sehingga pembangunan dan reformasi birokrasi dapat berkembang lebih positif lagi.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024
Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPAN-RB Hidayah Azmi Nasution dalam keterangan di Denpasar, Jumat, mengatakan tim evaluasi ini turun ke daerah untuk melihat sejauh mana progres kinerja yang telah dijalankan.
Selanjutnya, kementerian dapat memberi bantuan atau dukungan yang sesuai untuk memperbaiki kekurangan yang harus diperbaiki pemerintah daerah.
“Evaluasi AKIP adalah bagian dari pembinaan untuk membangun sistem yang lebih baik dan lebih maju lagi khususnya untuk pihak internal, sehingga menghasilkan dampak kinerja pelayanan yang lebih baik,” kata dia.
Dalam kunjungan tim evaluasi KemenPAN-RB hadir langsung jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Bali.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menyambut baik kehadiran pusat, sebab dengan adanya evaluasi kinerja maka pemerintah daerah mengetahui dimana letak kekurangan yang dapat dibenahi.
Dewa Indra juga mengatakan upaya Pemprov Bali dalam membenahi akuntabilitas kinerja mereka sudah dilakukan, tercermin dari tindak lanjut atas evaluasi AKIP tahun 2023.
Atas perbaikan hasil evaluasi daerah mendapat beberapa penghargaan AKIP.
Lebih lanjut, Sekda Dewa Indra menyampaikan sesuai reformasi birokrasi KemenPAN-RB memprioritaskan tiga isu utama yaitu penanganan stunting, pengentasan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem, dan peningkatan ekonomi termasuk pengendalian inflasi.
“Dapat dilaporkan bahwa terkait penanganan stunting Pemprov Bali berada pada posisi terendah untuk stunting di Indonesia, pada pengentasan kemiskinan ekstrem Bali juga menduduki posisi kemiskinan terendah di Indonesia dan juga pengendalian inflasi di Bali sangat terkendali,” ujarnya.
“Jika kita lihat pada kinerja-kinerja makro, kami juga relatif pada posisi diatas rata-rata nasional, gini rasio kita 0,3 lebih rendah dari rata-rata nasional, tingkat pengangguran terbuka di Bali sangat rendah dan indeks pembangunan manusia di Bali 7,8 atau lebih tinggi dari rata-rata nasional,” sambungnya.
Meski sudah memiliki pencapaian tinggi, Dewa Indra berharap evaluasi AKIP tahun ini dapat mendorong Bali berbenah menjadi lebih lagi sehingga pembangunan dan reformasi birokrasi dapat berkembang lebih positif lagi.
Editor : Widodo Suyamto Jusuf
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024