Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Bali menegaskan, rapat pimpinan nasional (Rapimnas) partai politik tersebut beberapa waktu lalu tidak membahas muktamar.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris DPW PPP Bali M. Thobahul Aftoni, lewat siaran pers yang diterima, Selasa.
"Dalam Rapimnas, 6 - 7 Juni 2024, tak ada membahas maupun ada kesepakatan untuk menggelar muktamar. Kalaupun ada informasi atau isu terkait hal tersebut, itu hanya gimik politik," katanya.
Ia mengatakan, dalam Rapimnas IX di Karawaci, Tangerang pembahasannya hanya untuk konsentrasi dan konsolidasi pilkada serentak 2024.
Hasil Rapimnas itu, menurut dia, tertuang menjadi ketetapan Rapimnas IX PPP Nomer : 02/TAP/RAPIMNAS-IX/VI/2024 bertanggal 6 Juni 2024.
Khusus untuk muktamar, ia mengatakan, sesuai AD/ART PPP, pembahasan mengenai hal tersebut harus lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).
"Rekan-rekan DPW PPP se-Indonesia saya yakin pasti paham soal itu. Kalau ada yang bilang Rapimnas memutuskan agenda muktamar, saya kira itu gimik politik saja," katanya.
Ia yakin Rapimnas IX tidak membahas muktamar karena dirinya juga hadir dalam rapat tersebut, dan tidak ada pembahasan mengenai itu.
"Dalam surat keputusan resmi partai juga tidak tercantum soal muktamar, karena agenda muktamar hanya diputuskan lewat Mukernas," katanya.
Ia menegaskan, jika ada klaim kesepakatan agenda Muktamar tahun 2025, dirinya memastikan DPW PPP Bali bukan bagian dari pengambilan keputusan tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024
Penegasan itu disampaikan Sekretaris DPW PPP Bali M. Thobahul Aftoni, lewat siaran pers yang diterima, Selasa.
"Dalam Rapimnas, 6 - 7 Juni 2024, tak ada membahas maupun ada kesepakatan untuk menggelar muktamar. Kalaupun ada informasi atau isu terkait hal tersebut, itu hanya gimik politik," katanya.
Ia mengatakan, dalam Rapimnas IX di Karawaci, Tangerang pembahasannya hanya untuk konsentrasi dan konsolidasi pilkada serentak 2024.
Hasil Rapimnas itu, menurut dia, tertuang menjadi ketetapan Rapimnas IX PPP Nomer : 02/TAP/RAPIMNAS-IX/VI/2024 bertanggal 6 Juni 2024.
Khusus untuk muktamar, ia mengatakan, sesuai AD/ART PPP, pembahasan mengenai hal tersebut harus lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).
"Rekan-rekan DPW PPP se-Indonesia saya yakin pasti paham soal itu. Kalau ada yang bilang Rapimnas memutuskan agenda muktamar, saya kira itu gimik politik saja," katanya.
Ia yakin Rapimnas IX tidak membahas muktamar karena dirinya juga hadir dalam rapat tersebut, dan tidak ada pembahasan mengenai itu.
"Dalam surat keputusan resmi partai juga tidak tercantum soal muktamar, karena agenda muktamar hanya diputuskan lewat Mukernas," katanya.
Ia menegaskan, jika ada klaim kesepakatan agenda Muktamar tahun 2025, dirinya memastikan DPW PPP Bali bukan bagian dari pengambilan keputusan tersebut.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024