Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengingatkan potensi pelanggaran HAM yang dikembangkan di proyek destinasi wisata baru.
"Ini menjadi perhatian kami semua jika berbicara pariwisata dan HAM," kata Komisioner Komnas HAM RI Prabianto Mukti Wibowo di sela seminar Komnas HAM terkait pariwisata inklusif dan berkelanjutan di Denpasar, Senin.
Menurut dia, potensi pelanggaran HAM di sektor pariwisata di antaranya terkait konflik agraria /lahan untuk dikembangkan menjadi tempat wisata.
Ia menjelaskan sektor pariwisata memberikan pemajuan terhadap HAM baik masyarakat lokal dan wisatawan di antaranya pariwisata menjadi katalisator peningkatan kualitas hidup sehingga terpenuhi hak dasar.
Selain itu, pariwisata juga menjadi salah satu wujud pengakuan hak manusia melakukan perjalanan bebas dan ekspresi waktu luang.
Baca juga: Komnas HAM tempuh mediasi 1.737 aduan dugaan pelanggaran oleh korporasi
Namun, pariwisata juga menimbulkan permasalahan termasuk terkait HAM apabila hanya mengedepankan aspek ekonomi, sedangkan aspek lain untuk berkelanjutan, misalnya, sosial, budaya dan lingkungan diabaikan.
"Di beberapa tempat kami melihat banyak kegiatan pariwisata yang menyebabkan konflik misalnya masalah lahan, lingkungan, sumber daya air, pangan termasuk hak pekerja perempuan, anak dan penyandang disabilitas," tuturnya.
Dia menjelaskan untuk mendukung pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan perlu meminimalkan dampak ekonomi, sosial budaya dan lingkungan, kemudian menghasilkan manfaat lebih besar kepada masyarakat lokal dan kesejahteraan komunitas.
Selanjutnya, melibatkan masyarakat lokal setempat dalam keputusan, memberikan kontribusi positif untuk konservasi warisan alam dan budaya.
Kemudian, memberikan pengalaman menyenangkan kepada wisatawan melalui hubungan bermakna dengan masyarakat setempat, menyediakan akses kepada disabilitas dan membangun kepercayaan kepada masyarakat dan komunitas setempat.
Baca juga: Komnas HAM tekankan pentingnya literasi digital untuk cegah TPPO
Prabianto menambahkan khusus terkait pelanggaran lingkungan, perlu ada kajian tata ruang atau analisis dampak lingkungan (Amdal) agar konsisten dijalankan oleh pihak terkait termasuk pelaku usaha/investor, sebelum proyek destinasi wisata itu dibangun.
"Kami bekerja atas dasar aduan. Tanpa pengaduan tidak ada legal standing bagi kami untuk menangani kecuali kasus besar yang menyita perhatian publik termasuk nasional, kami bisa ambil inisiatif," ucapnya.
Komnas HAM RI menetapkan bisnis dan HAM sebagai salah satu isu prioritas pada periode 2022-2027 yang dilakukan untuk mewujudkan kegiatan bisnis yang bertanggung jawab dalam penghormatan dan pemenuhan HAM di Indonesia.
Komnas HAM RI menerima 1.737 aduan terkait bisnis dan HAM sepanjang 2020-2023.
Aduan yang berkaitan dengan korporasi/bisnis itu menyangkut isu paling banyak terkait agraria dan ketenagakerjaan.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024