Pemerintah Kabupaten Badung, Bali meminta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dapat cepat menanggapi dan memberikan keluhan serta pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui media sosial.
“Pengaduan masyarakat di media sosial ini seperti terkait sektor infrastruktur, lingkungan, lalu lintas, kebencanaan, ekonomi, kesehatan hingga sosial budaya,” ujar Sekretaris Daerah Badung I Wayan Adi Arnawa di Mangupura, Rabu.
Menurut dia, kinerja semua OPD harus digenjot lagi di tahun 2024, sehingga apabila ada keluhan, OPD bisa mencarikan solusi dan mengeksekusi dengan cepat
Ia mengatakan pihaknya juga terus mendorong OPD untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan interkoneksi data untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik.
Adi Arnawa menambahkan, jajaran pimpinan di Badung memiliki komitmen yang sangat tinggi terhadap digitalisasi sebagai strategi untuk mengefisienkan cara kerja Pemerintah Kabupaten Badung.
“Digitalisasi birokrasi, meliputi administrasi hingga ke pengaduan masyarakat akan mendorong peningkatan kualitas layanan pemerintah, sehingga berdampak pada peningkatan kepuasan masyarakat. Namun sesuai arahan Menteri PANRB, digitalisasi ini bukan menambah aplikasi tapi mengintegrasikan berbagai layanan yang ada di seluruh OPD dalam satu platform aplikasi,” kata dia.
Sekda Adi Arnawa menjelaskan selama ini kinerja OPD sudah baik dalam melaksanakan visi misi pimpinan di Badung, namun pihaknya terus mendorong agar seluruh jajaran tetap melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di berbagai sektor.
“Terlebih Badung ini merupakan tujuan pariwisata internasional tentu peningkatan pelayanan sektor publik harus tetap kami fokuskan,” kata dia.
Untuk itu, ia juga meminta jajaran organisasi perangkat daerah agar dapat melakukan optimalisasi dan akselerasi pelaksanaan program kerja di tahun 2024 dalam hal pelayanan publik salah satunya dengan digitalisasi terintegrasi.
“Jadi kami hari ini mengumpulkan jajaran kepala OPD dan seluruh camat di lingkungan Pemkab Badung dalam rangka introspeksi dan evaluasi dalam membahas kelemahan-kelemahan kita di tahun 2023, agar di tahun 2024 kami bisa mengakselerasi percepatan pelayanan publik kepada masyarakat di segala sektor," ujar Adi Arnawa.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024
“Pengaduan masyarakat di media sosial ini seperti terkait sektor infrastruktur, lingkungan, lalu lintas, kebencanaan, ekonomi, kesehatan hingga sosial budaya,” ujar Sekretaris Daerah Badung I Wayan Adi Arnawa di Mangupura, Rabu.
Menurut dia, kinerja semua OPD harus digenjot lagi di tahun 2024, sehingga apabila ada keluhan, OPD bisa mencarikan solusi dan mengeksekusi dengan cepat
Ia mengatakan pihaknya juga terus mendorong OPD untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan interkoneksi data untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik.
Adi Arnawa menambahkan, jajaran pimpinan di Badung memiliki komitmen yang sangat tinggi terhadap digitalisasi sebagai strategi untuk mengefisienkan cara kerja Pemerintah Kabupaten Badung.
“Digitalisasi birokrasi, meliputi administrasi hingga ke pengaduan masyarakat akan mendorong peningkatan kualitas layanan pemerintah, sehingga berdampak pada peningkatan kepuasan masyarakat. Namun sesuai arahan Menteri PANRB, digitalisasi ini bukan menambah aplikasi tapi mengintegrasikan berbagai layanan yang ada di seluruh OPD dalam satu platform aplikasi,” kata dia.
Sekda Adi Arnawa menjelaskan selama ini kinerja OPD sudah baik dalam melaksanakan visi misi pimpinan di Badung, namun pihaknya terus mendorong agar seluruh jajaran tetap melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di berbagai sektor.
“Terlebih Badung ini merupakan tujuan pariwisata internasional tentu peningkatan pelayanan sektor publik harus tetap kami fokuskan,” kata dia.
Untuk itu, ia juga meminta jajaran organisasi perangkat daerah agar dapat melakukan optimalisasi dan akselerasi pelaksanaan program kerja di tahun 2024 dalam hal pelayanan publik salah satunya dengan digitalisasi terintegrasi.
“Jadi kami hari ini mengumpulkan jajaran kepala OPD dan seluruh camat di lingkungan Pemkab Badung dalam rangka introspeksi dan evaluasi dalam membahas kelemahan-kelemahan kita di tahun 2023, agar di tahun 2024 kami bisa mengakselerasi percepatan pelayanan publik kepada masyarakat di segala sektor," ujar Adi Arnawa.
Editor : Widodo Suyamto Jusuf
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024