Nawa Cita Pariwisata Indonesia (NCPI) Provinsi Bali menyampaikan Bali membutuhkan desain pembangunan infrastruktur pariwisata yang terpadu dan menyeluruh agar tidak lagi dihadapkan pada kondisi kemacetan lalu lintas yang dapat mencoreng citra pariwisata.
"Harus ada semangat baru dari pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan bersama-sama memperjuangkan pembangunan infrastruktur pariwisata yang terpadu dan menyeluruh di Bali," kata Ketua NCPI Bali Agus Maha Usadha di Denpasar, Selasa.
Menurut dia, dengan perolehan devisa Bali yang sangat besar selama ini, sudah sewajarnya infrastruktur menjadi perhatian pemerintah pusat dan sangat perlu dikawal dari Bali.
"Dengan demikian ada solusi-solusi yang mendasar dan signifikan pada pengaturan lalu lintas. Terlebih ada kejadian kemacetan total pada akhir tahun 2023 yang menyebabkan wisatawan harus berjalan dari tol untuk mengejar pesawat. Ini sangat memprihatinkan bagi dunia pariwisata Bali," ujarnya.
Baca juga: GIPI Bali sebut Pilpres tak pengaruhi kunjungan wisman
Agus menyampaikan sejumlah infrastruktur pariwisata yang diperlukan Bali seperti pembangunan fly over (jalan layang) atau underpass (jalan bawah tanah) di daerah-daerah tertentu yang ditunjang pengembangan moda transportasi publik lainnya yang saling mengisi.
Selain itu menunggu rencana persiapan pembangunan LRT (light rail transit) yang akan melintas dari Bandara Ngurah Rai menuju kawasan Seminyak dan Canggu hingga selesai nanti.
"Angkasa Pura bersama pihak bandara juga harus berperan serta meningkatkan kenyamanan pariwisata Bali, di antaranya sudah seharusnya menambahkan akses masuk dan keluar bandara yang lebih baik," katanya.
Seperti halnya dengan membuka lahan untuk tambahan lajur jalan di sepanjang sisi selatan dari Simpang Ngurah Rai ke bandara untuk kepentingan fasilitas infrastruktur penunjang lalu lintas yang ada.
Baca juga: NTB luncurkan 30 kalender pariwisata 2024
Selanjutnya, kata Agus, diperlukan kemauan untuk peningkatan seluruh sistem digital operasional bandara yang terkoneksi dengan lalu lintas dan Imigrasi serta hal-hal teknis yang akan mempersingkat antrean pelayanan di pintu kedatangan dan keberangkatan bandara.
Selain itu dengan operasional lainnya misalnya dengan hotel dan biro perjalanan yang akan menjemput supaya tidak perlu berjejal dan waktu antre di bandara bisa dipersingkat. "Sebagai solusi jangka menengah termasuk keseriusan pembangunan bandara baru bila diperlukan," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024
"Harus ada semangat baru dari pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan bersama-sama memperjuangkan pembangunan infrastruktur pariwisata yang terpadu dan menyeluruh di Bali," kata Ketua NCPI Bali Agus Maha Usadha di Denpasar, Selasa.
Menurut dia, dengan perolehan devisa Bali yang sangat besar selama ini, sudah sewajarnya infrastruktur menjadi perhatian pemerintah pusat dan sangat perlu dikawal dari Bali.
"Dengan demikian ada solusi-solusi yang mendasar dan signifikan pada pengaturan lalu lintas. Terlebih ada kejadian kemacetan total pada akhir tahun 2023 yang menyebabkan wisatawan harus berjalan dari tol untuk mengejar pesawat. Ini sangat memprihatinkan bagi dunia pariwisata Bali," ujarnya.
Baca juga: GIPI Bali sebut Pilpres tak pengaruhi kunjungan wisman
Agus menyampaikan sejumlah infrastruktur pariwisata yang diperlukan Bali seperti pembangunan fly over (jalan layang) atau underpass (jalan bawah tanah) di daerah-daerah tertentu yang ditunjang pengembangan moda transportasi publik lainnya yang saling mengisi.
Selain itu menunggu rencana persiapan pembangunan LRT (light rail transit) yang akan melintas dari Bandara Ngurah Rai menuju kawasan Seminyak dan Canggu hingga selesai nanti.
"Angkasa Pura bersama pihak bandara juga harus berperan serta meningkatkan kenyamanan pariwisata Bali, di antaranya sudah seharusnya menambahkan akses masuk dan keluar bandara yang lebih baik," katanya.
Seperti halnya dengan membuka lahan untuk tambahan lajur jalan di sepanjang sisi selatan dari Simpang Ngurah Rai ke bandara untuk kepentingan fasilitas infrastruktur penunjang lalu lintas yang ada.
Baca juga: NTB luncurkan 30 kalender pariwisata 2024
Selanjutnya, kata Agus, diperlukan kemauan untuk peningkatan seluruh sistem digital operasional bandara yang terkoneksi dengan lalu lintas dan Imigrasi serta hal-hal teknis yang akan mempersingkat antrean pelayanan di pintu kedatangan dan keberangkatan bandara.
Selain itu dengan operasional lainnya misalnya dengan hotel dan biro perjalanan yang akan menjemput supaya tidak perlu berjejal dan waktu antre di bandara bisa dipersingkat. "Sebagai solusi jangka menengah termasuk keseriusan pembangunan bandara baru bila diperlukan," ujarnya.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024