Kuta (Antara Bali) - Sejumlah Pedagang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKM) yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Bandara (P2B) di Bandara Ngurah Rai, mengaku keberatan dengan nilai lelang yang diajukan PT Angkasa Pura I (Persero) dalam persyaratan lelang pedagang di bandara yang sedang direnovasi itu.
Ketua Paguyuban Pedagang Bandara, I Wayan Sukses di kawasan Tuban, Kuta, Jumat, mengatakan bahwa beberapa poin yang memberatkan pedagang adalah adanya persyaratan mengikuti lelang di terminal internasional dengan omzet minimum kegiatan usaha pada saat kegiatan penawaran berlangsung senilai 3.000.000 dolar AS pada tahun 2012.
"Banyak bandara direnovasi seperti di Lombok dan Makassar, tetapi pedagang lama disana direlokasi tanpa lelang, sedangkan kamipun siap mengikuti harga sesuai dengan kisaran sesuai kemampuan kami," ujarnya seusai melakukan persembahyangan bersama pedagang dan karyawan di Pura Jagat Tirta, kawasan Tuban, Kuta.
Untuk itu pihaknya menuntut pengelola bandara tersebut untuk merelokasi secara utuh sekitar 150 pedagang kecil dibawah naungan P2B karena pihak pedagang telah memahami dan siap mengikuti kenaikan harga namun tetap dengan kajian bisnis pedagang kecil tersebut.
Selain omzet kegiatan usaha itu, beberapa kriteria harus dipenuhi pedagang di antaranya memiliki jumlah outlet yang telah dibuka sejak dua tahun terakhir sebanyak satu unit dengan omzet minimum per tahun dari outlet terbesar yakni sebesar 2.000.000 dolar AS pada tahun 2012.
Sementara itu Bupati Badung, Anak Agung Gde Agung yang pada saat bersamaan sedang meresmikan sebuah sekolah di sekitar bandara menjelaskan bahwa Pemkab Badung tidak memiliki kewenangan terhadap bandara.
Namun pihaknya telah melayangkan surat kepada PT Angkasa Pura I (Persero) pada 23 Oktober 2012, yang salah satu isinya agar memberikan prioritas kepada pedagang untuk diakomodir sebagai bagian pemberdayaan UMKM. Meski demikian hingga kini surat tersebut diakuinya belum ada balasan tertulis.(DWA/IGT)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
Ketua Paguyuban Pedagang Bandara, I Wayan Sukses di kawasan Tuban, Kuta, Jumat, mengatakan bahwa beberapa poin yang memberatkan pedagang adalah adanya persyaratan mengikuti lelang di terminal internasional dengan omzet minimum kegiatan usaha pada saat kegiatan penawaran berlangsung senilai 3.000.000 dolar AS pada tahun 2012.
"Banyak bandara direnovasi seperti di Lombok dan Makassar, tetapi pedagang lama disana direlokasi tanpa lelang, sedangkan kamipun siap mengikuti harga sesuai dengan kisaran sesuai kemampuan kami," ujarnya seusai melakukan persembahyangan bersama pedagang dan karyawan di Pura Jagat Tirta, kawasan Tuban, Kuta.
Untuk itu pihaknya menuntut pengelola bandara tersebut untuk merelokasi secara utuh sekitar 150 pedagang kecil dibawah naungan P2B karena pihak pedagang telah memahami dan siap mengikuti kenaikan harga namun tetap dengan kajian bisnis pedagang kecil tersebut.
Selain omzet kegiatan usaha itu, beberapa kriteria harus dipenuhi pedagang di antaranya memiliki jumlah outlet yang telah dibuka sejak dua tahun terakhir sebanyak satu unit dengan omzet minimum per tahun dari outlet terbesar yakni sebesar 2.000.000 dolar AS pada tahun 2012.
Sementara itu Bupati Badung, Anak Agung Gde Agung yang pada saat bersamaan sedang meresmikan sebuah sekolah di sekitar bandara menjelaskan bahwa Pemkab Badung tidak memiliki kewenangan terhadap bandara.
Namun pihaknya telah melayangkan surat kepada PT Angkasa Pura I (Persero) pada 23 Oktober 2012, yang salah satu isinya agar memberikan prioritas kepada pedagang untuk diakomodir sebagai bagian pemberdayaan UMKM. Meski demikian hingga kini surat tersebut diakuinya belum ada balasan tertulis.(DWA/IGT)
Editor : Masuki
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013