Artikel - Menyimak visi-misi para capres-cawapres untuk perdamaian dunia

Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan tiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), yaitu Anies Rasyid  Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Ketiga pasangan tersebut mengungkapkan visi-misi yang akan memberikan gambaran kepada publik tentang bagaimana para calon pemimpin bangsa ini akan memimpin Indonesia.

Pasangan Anies-Muhaimin yang mendapatkan nomor urut 1, mengusung visi "Indonesia Adil Makmur untuk Semua" dan misi "Delapan Jalan Perubahan".

Prabowo-Gibran yang mendapat nomor urut 2, membawa visi "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045", dengan misi bertajuk "Delapan Misi Asta Cita".

Adapun Ganjar-Mahfud yang mendapat nomor urut 3, mengangkat visi "Menuju Indonesia Unggul: Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari", dengan misi bernama "Delapan Gerak Cepat".

Menjadi orang nomor satu dan dua di Republik Indonesia tidak hanya menentukan arah kebijakan di dalam negeri, tapi juga di luar negeri.

Visi dan misi tersebut bakal menjadi panduan ketika salah satu dari pasangan itu terpilih untuk menakhodai Indonesia mengawal perdamaian dunia.

Salah satu kebijakan yang diusung pasangan Anies-Muhaimin adalah memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara, serta meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kancah politik global untuk mewujudkan kepentingan nasional dan perdamaian dunia.

Kebijakan itu menempatkan posisi Indonesia sebagai episenter kawasan Asia Tenggara, sekaligus sebagai jalur nadi ekonomi dunia dan stabilisator geopolitik regional. Oleh karena itu, Anies-Cak Imin bertekad mendorong peran aktif Indonesia dalam penentuan agenda besar dunia dan umat manusia.

Hal ini didasarkan pada amanat para pendiri bangsa agar Indonesia secara bebas aktif ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pasangan ini juga akan memperkuat sistem dan strategi pertahanan negara yang adaptif terhadap dinamika global era baru yang penuh ketidakpastian, tantangan, serta ancaman konvensional dan nonkonvensional.

Selain itu, diplomasi ekonomi dan sosial-budaya akan diperkuat agar Indonesia dapat memanfaatkan berbagai potensi global untuk mewujudkan kemajuan dan keadilan.
 

Prabowo-Gibran 

Dalam menyusun visi, misi, dan program periode 2024-2029, Prabowo dan Gibran sangat mempertimbangkan tantangan strategis yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia.

Salah satu poin pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pasangan ini adalah pidato Presiden Joko Widodo pada pada 7 Oktober 2023 yang mengatakan, “Tantangan ke depan itu bukan semakin ringan, tetapi semakin berat. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Ada perang, perubahan iklim, krisis pangan.”

Terkait kebijakan dalam menjaga perdamaian dunia, duet Prabowo-Gibran memfokuskan dua hal dalam penjabaran visi-misinya.

Yang pertama adalah konflik berkepanjangan di Ukraina dan di Palestina bisa meningkatkan harga pangan dan energi karena mengganggu kelancaran rantai pasok global.

Yang kedua adalah rivalitas antara dua negara adikuasa China dan AS atas Taiwan yang bisa mengancam kelancaran rantai pasok pangan, energi, dan perdagangan yang melewati arus lintas laut Indonesia seperti di Selat Malaka dan Laut Natuna Utara.

Kemudian demi menjamin Indonesia bisa aktif menjaga perdamaian dunia dan terus mengawal kepentingan nasional di kancah politik global, kebijakan pasangan ini adalah penguatan pertahanan dan keamanan negara, serta pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.

Pasangan capres-cawapres ini yakin kemakmuran dan kehidupan yang damai akan tercipta dalam keadaan negara yang kondusif dan aman.

Negara yang kuat mampu melakukan dan menciptakan apapun yang dicita-citakan dan akan disegani dalam hubungan antarbangsa yang bermartabat.

Ganjar-Mahfud Md

Pasangan ini mengusung kebijakan "Mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan tata dunia baru yang lebih berkeadilan melalui politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat pertahanan negara".

Ada beberapa poin utama dalam kebijakan tersebut antara lain:

1. Koeksistensi geopolitik progresif yakni menjalankan politik bebas aktif dengan prinsip Dasasila Bandung untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Kemudian memperkuat pelibatan global Indonesia yang otonom dalam forum bilateral dan multilateral dalam memperjuangkan perdamaian dunia dan memperkuat komitmen untuk mendukung perjuangan pergerakan rakyat Palestina.

2. Perjanjian internasional yang 100 persen untuk kepentingan nasional bahwasanya seluruh perjanjian yang dibuat harus mengutamakan produk dalam negeri, meningkatkan daya saing perekonomian nasional, mengedepankan isu-isu strategis dan kekinian, serta memastikan perlindungan segenap rakyat Indonesia.

3. Menjadikan kedutaan besar sebagai ujung tombak pelayanan WNI. Pasangan ini meyakini penguatan diplomasi bisa dilakukan melalui kedutaan besar sebagai ujung tombak.

Pelayanan WNI di luar negeri yang responsif diprediksi akan mendongkrak ekspor dan memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia.

4. Modernisasi Pertahanan SAKTI dengan transformasi pertahanan berdasarkan doktrin Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanrata) untuk membentuk kekuatan Pertahanan Indonesia yang berdaya gentar dan dilengkapi dengan alutsista SAKTI (Perkasa dengan Keunggulan Teknologi 5.0), serta memperkuat kemampuan untuk melindungi Tanah Air NKRI dengan modernisasi alutsista dan memperkuat kemampuan dalam menghadapi ancaman dan tantangan.

5. Prajurit Sejahtera, yakni program untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar prajurit dan keluarga yang ditopang dengan rawatan dan layanan kedinasan yang berkualitas di seluruh penjuru Nusantara.

6. Membangun industri pertahanan keamanan kelas dunia. Menurut pasangan ini, mendorong kemandirian sebagai bagian dari rantai pasok global untuk memenuhi kebutuhan pertahanan dan keamanan yang akan memperkuat proses alih teknologi, pembangunan kekuatan pertahanan, konektivitas nasional, dan penguatan daya gentar.

7. Benteng Pertahanan Nusantara, yakni kebijakan mengembangkan kemampuan proyeksi strategis dengan mengembangkan strategi anti akses dan penangkalan wilayah untuk mengamankan kedaulatan teritorial dan pelaksanaan hak berdaulat di ZEE, terutama di koridor navigasi maritim dan landas kontinen, ruang dirgantara dan antariksa Indonesia.

8. Perisai Siber Nusantara, yakni kebijakan untuk meningkatkan kemampuan siber pada era komputer kuantum dan perkembangan kecerdasan buatan dengan memperkuat BSSN sebagai lembaga utama keamanan siber serta mendorong pembentukan Angkatan Siber TNI.

Penjabaran politik luar negeri ketiga pasangan tersebut bisa memberikan perspektif kepada publik mengenai kebijakan luar negeri apa yang akan ditempuh Indonesia dalam lima tahun ke depan.

Hari pencoblosan pada 14 Februari 2024 merupakan momen penting karena saat itulah rakyat memegang kuasa penuh untuk ikut menentukan arah dan kiprah Indonesia di panggung dunia.