Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bali Mandara masih menunggu izin operasional dari Kementerian Kesehatan untuk menghadirkan layanan kedokteran nuklir bagi para pasien pengidap kanker.
Direktur Utama RSUD Bali Mandara dr Ketut Suarjaya MPPM di Denpasar, Jumat, mengatakan layanan kanker terpadu yang dihadirkan di rumah sakit tersebut menjadi yang terlengkap untuk wilayah Indonesia Timur (Bali, NTB dan NTT).
Baca juga: RSUD "Bali Mandara" Denpasar hadirkan layanan kedokteran nuklir
"Mengapa menjadi layanan kanker terpadu paling lengkap di wilayah Indonesia Timur karena kami menyiapkan secara komprehensif mulai dari diagnosa, terapi yang meliputi layanan bedah, kemoterapi, radioterapi, bahkan kedokteran nuklir," ujarnya.
Bahkan, lanjut Suarjaya, tersedia layanan deteksi dini kanker serviks berbasis DNA, karena memang pihaknya fokus untuk memberikan layanan kanker yang benar-benar lengkap.
Pelayanan kanker terpadu di rumah sakit milik Pemprov Bali itu sudah dibuka sejak 31 Mei 2022. Namun, khusus untuk layanan kedokteran nuklir masih belum bisa dioperasikan, karena tinggal menunggu izin operasional dari Kementerian Kesehatan.
"Untuk kedokteran nuklir karena sangat spesifik, ini sudah dapat izin dari Bapeten (Badan Pengawas Tenaga Nuklir). Alat-alat dan dokternya sudah ada. Setelah mendapat izin dari Bapeten, kemudian harus mendapat izin operasional dari Kemenkes," ujar mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali itu.
Suarjaya mengatakan Gubernur Bali Wayan Koster sebelumnya juga telah berkomunikasi intensif dengan Menteri Kesehatan untuk menyempurnakan layanan kanker terpadu di rumah sakit yang berlokasi di kawasan wisata Sanur, Kota Denpasar ini.
Baca juga: RSUD Bali Mandara Denpasar siapkan 10 ruang rawat inap VVIP untuk delegasi G20
Manfaat layanan kedokteran nuklir, kata dia, di antaranya untuk mendeteksi sel kanker dan letak tumornya. Selain itu, digunakan untuk terapi kanker dan evaluasi terhadap terapi yang sudah dilakukan.
Misalnya, pasien sudah mendapatkan terapi radiasi apakah tumornya masih ada atau sudah hilang, atau bagaimana perkembangannya.
"Sekarang ini sedang minta izin operasional dari Kementerian Kesehatan, karena harus benar-benar jelas. Layanan terapi ini berisiko tinggi, sehingga Bapeten benar-benar memvisitasi atau mengecek keamanannya agar benar-benar terjamin," katanya.
Setelah mendapatkan izin dari Kemenkes, kemudian dilanjutkan menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan, sehingga tidak hanya pasien umum yang bisa ditangani dengan kedokteran nuklir tersebut.
"Harapannya bisa melayani tidak hanya untuk Bali, terutama juga para pasien dari daerah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Paling lambat di awal Januari 2024, layanan BPJS Kesehatannya sudah bisa dikover. Mudah-mudahan lebih cepat," ucapnya.
Pihaknya mencatat pasien pengidap kanker yang menjalani rawat inap di RSUD Bali mayoritas mengidap kanker payudara, kanker kelenjar saluran limfa, kanker serviks, dan kanker rektum.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023
Direktur Utama RSUD Bali Mandara dr Ketut Suarjaya MPPM di Denpasar, Jumat, mengatakan layanan kanker terpadu yang dihadirkan di rumah sakit tersebut menjadi yang terlengkap untuk wilayah Indonesia Timur (Bali, NTB dan NTT).
Baca juga: RSUD "Bali Mandara" Denpasar hadirkan layanan kedokteran nuklir
"Mengapa menjadi layanan kanker terpadu paling lengkap di wilayah Indonesia Timur karena kami menyiapkan secara komprehensif mulai dari diagnosa, terapi yang meliputi layanan bedah, kemoterapi, radioterapi, bahkan kedokteran nuklir," ujarnya.
Bahkan, lanjut Suarjaya, tersedia layanan deteksi dini kanker serviks berbasis DNA, karena memang pihaknya fokus untuk memberikan layanan kanker yang benar-benar lengkap.
Pelayanan kanker terpadu di rumah sakit milik Pemprov Bali itu sudah dibuka sejak 31 Mei 2022. Namun, khusus untuk layanan kedokteran nuklir masih belum bisa dioperasikan, karena tinggal menunggu izin operasional dari Kementerian Kesehatan.
"Untuk kedokteran nuklir karena sangat spesifik, ini sudah dapat izin dari Bapeten (Badan Pengawas Tenaga Nuklir). Alat-alat dan dokternya sudah ada. Setelah mendapat izin dari Bapeten, kemudian harus mendapat izin operasional dari Kemenkes," ujar mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali itu.
Suarjaya mengatakan Gubernur Bali Wayan Koster sebelumnya juga telah berkomunikasi intensif dengan Menteri Kesehatan untuk menyempurnakan layanan kanker terpadu di rumah sakit yang berlokasi di kawasan wisata Sanur, Kota Denpasar ini.
Baca juga: RSUD Bali Mandara Denpasar siapkan 10 ruang rawat inap VVIP untuk delegasi G20
Manfaat layanan kedokteran nuklir, kata dia, di antaranya untuk mendeteksi sel kanker dan letak tumornya. Selain itu, digunakan untuk terapi kanker dan evaluasi terhadap terapi yang sudah dilakukan.
Misalnya, pasien sudah mendapatkan terapi radiasi apakah tumornya masih ada atau sudah hilang, atau bagaimana perkembangannya.
"Sekarang ini sedang minta izin operasional dari Kementerian Kesehatan, karena harus benar-benar jelas. Layanan terapi ini berisiko tinggi, sehingga Bapeten benar-benar memvisitasi atau mengecek keamanannya agar benar-benar terjamin," katanya.
Setelah mendapatkan izin dari Kemenkes, kemudian dilanjutkan menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan, sehingga tidak hanya pasien umum yang bisa ditangani dengan kedokteran nuklir tersebut.
"Harapannya bisa melayani tidak hanya untuk Bali, terutama juga para pasien dari daerah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Paling lambat di awal Januari 2024, layanan BPJS Kesehatannya sudah bisa dikover. Mudah-mudahan lebih cepat," ucapnya.
Pihaknya mencatat pasien pengidap kanker yang menjalani rawat inap di RSUD Bali mayoritas mengidap kanker payudara, kanker kelenjar saluran limfa, kanker serviks, dan kanker rektum.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023