Gubernur Bali, Wayan Koster, meminta perbekel atau kepala desa menyelesaikan masalah sampah dengan mengelola sampah berbasis sumber dan membatasi timbulan sampah plastik sekali pakai dalam waktu dua tahun.
“Saya tantang ini (masalah sampah) berapa tahun selesai? sejak dihitung hari ini, tapi saya jeda setahun jadi gubernur, tapi jangan semangatnya menurun, nanti saya tagih 2025,” kata dia, di Denpasar, Kamis.
“Saya minta sekali ini serius pastikan. Dua tahun ya, sekarang 24 Agustus 2023, 24 Agustus 2025 dua tahun maksimal, kalau bisa 1,5 tahun lebih bagus,” sambungnya saat pengukuhan pengurus forum perbekel Bali tahun 2023-2028.
Menurut orang nomor satu di Pemprov Bali itu, kepala desa semestinya memanfaatkan dana desa dengan baik dan berdampak bagi masyarakat, dan salah satunya dengan mengimplementasikan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang tertuang dalam peraturan gubernur.
Yang dimaksud Gubernur asal Buleleng itu adalah Peraturan Gubernur Bali Nomor 47/2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.
“Saya ingin seperti di Punggul, Kabupaten Badung, bisa menyelesaikan masalah sampah di desanya, memilah sampah organik dan anorganik, diolah jadi pupuk disalurkan ke petani, kemudian yang anorganik diolah jadi kerajinan,” ujarnya.
Baca juga: Pemkot Denpasar perkuat sinergi desa tangani sampah
Di hadapan puluhan perbekel se-Bali itu Koster menyampaikan kebingungannya, lantaran hanya 18 desa yang sudah menerapkan pengelolaan sampah berbasis sumber melalui pembuatan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), padahal Pemprov Bali memastikan untuk menghibahkan tanah jika desa meminta untuk pembangunan TPS3R.
Koster mengaku akan lebih bangga lagi dengan desa-desa yang inovatif berusaha mencari sumber pendanaan untuk menangani sampah.
“Kalau semua desa begitu bersama desa adatnya maka Bali ini bersih, kalau bersih maka citra pariwisata akan naik, tidak ada lagi cerita sampah berjubel di satu tempat viral apalagi di Badung, Denpasar, Gianyar tempat yang menjadi destinasi wisata, harusnya masalah sampah ini selesai,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu Koster meminta komitmen para perbekel, lebih jauh apabila komitmen tersebut tak dijalankan Gubernur Bali itu tak akan ragu untuk menyampaikan ke Menteri Desa PDTT untuk tidak mengeluarkan dana desa.
Baca juga: Wawali Denpasar cek mesin pengolahan bau sampah di dua TPST
“Saya minta komitmennya, kalau ini tidak dilaksanakan terus terang saja saya akan bicara dengan Pak Menteri Desa tidak usah dikeluarkan saja dana desanya. Lantas untuk apa kalau tidak digunakan secara efektif menjawab permasalahan di desa, daripada tidak berdampak tidak produktif,” tegasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023
“Saya tantang ini (masalah sampah) berapa tahun selesai? sejak dihitung hari ini, tapi saya jeda setahun jadi gubernur, tapi jangan semangatnya menurun, nanti saya tagih 2025,” kata dia, di Denpasar, Kamis.
“Saya minta sekali ini serius pastikan. Dua tahun ya, sekarang 24 Agustus 2023, 24 Agustus 2025 dua tahun maksimal, kalau bisa 1,5 tahun lebih bagus,” sambungnya saat pengukuhan pengurus forum perbekel Bali tahun 2023-2028.
Menurut orang nomor satu di Pemprov Bali itu, kepala desa semestinya memanfaatkan dana desa dengan baik dan berdampak bagi masyarakat, dan salah satunya dengan mengimplementasikan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang tertuang dalam peraturan gubernur.
Yang dimaksud Gubernur asal Buleleng itu adalah Peraturan Gubernur Bali Nomor 47/2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.
“Saya ingin seperti di Punggul, Kabupaten Badung, bisa menyelesaikan masalah sampah di desanya, memilah sampah organik dan anorganik, diolah jadi pupuk disalurkan ke petani, kemudian yang anorganik diolah jadi kerajinan,” ujarnya.
Baca juga: Pemkot Denpasar perkuat sinergi desa tangani sampah
Di hadapan puluhan perbekel se-Bali itu Koster menyampaikan kebingungannya, lantaran hanya 18 desa yang sudah menerapkan pengelolaan sampah berbasis sumber melalui pembuatan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), padahal Pemprov Bali memastikan untuk menghibahkan tanah jika desa meminta untuk pembangunan TPS3R.
Koster mengaku akan lebih bangga lagi dengan desa-desa yang inovatif berusaha mencari sumber pendanaan untuk menangani sampah.
“Kalau semua desa begitu bersama desa adatnya maka Bali ini bersih, kalau bersih maka citra pariwisata akan naik, tidak ada lagi cerita sampah berjubel di satu tempat viral apalagi di Badung, Denpasar, Gianyar tempat yang menjadi destinasi wisata, harusnya masalah sampah ini selesai,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu Koster meminta komitmen para perbekel, lebih jauh apabila komitmen tersebut tak dijalankan Gubernur Bali itu tak akan ragu untuk menyampaikan ke Menteri Desa PDTT untuk tidak mengeluarkan dana desa.
Baca juga: Wawali Denpasar cek mesin pengolahan bau sampah di dua TPST
“Saya minta komitmennya, kalau ini tidak dilaksanakan terus terang saja saya akan bicara dengan Pak Menteri Desa tidak usah dikeluarkan saja dana desanya. Lantas untuk apa kalau tidak digunakan secara efektif menjawab permasalahan di desa, daripada tidak berdampak tidak produktif,” tegasnya.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023