Jakarta (Antara Bali) - Perum LKBN ANTARA mengadakan seminar nasional bertajuk "BUMN dan Kampanye Antikorupsi" untuk mendorong pengelolaan badan usaha milik negara secara profesional, transparan dan efisien melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Selasa di Auditorium Adhyana Wisma ANTARA, Jakarta.
"Melalui seminar ini diharapkan ada masukan bagaimana menerapkan Good Corporate Governance (GCG) secara efektif dan membuahkan hasil maksimal bagi BUMN terutama mencegah praktek korupsi dan suap," kata Direktur Utama Perum LKBN ANTARA Saiful Hadi.
Seminar yang merupakan rangkaian kegiatan HUT ke-75 LKBN ANTARA yang dirayakan 13 Desember itu menghadirkan lima pembicara, yaitu mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia Ismed Hasan Putro, Anggota Komisi VII DPR Ferrari Roemawi, Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch Agus Sumaryanto dan Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN Hambra.
Menurut Saiful Hadi, penerapan GCG dapat memaksimalkan nilai BUMN dengan cara peningkatan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil. Hal itu menurut dia diperlukan agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat secara nasional maupun internasional.
"GCG merupakan praktek pengelolaan perusahaan secara amanah dan bijaksana dengan mempertimbangkan keseimbangan pemenuhan kepentingan seluruh pengambil kebijakan" katanya.
Saiful mengatakan saat ini dari 141 BUMN, sebanyak 31 perusahaan atau sekitar 21,98 persen yang masih mengalami kerugian. Nilai kerugian yang dialami BUMN tersebut menurut dia mulai dari puluhan juta rupiah hingga lebih dari Rp1 triliun.
"Sejumlah kalangan memvonis kerugian yang dialami BUMN disebabkan praktik korupsi dan budaya suap di perusahaan milik negara itu," ujarnya. (*/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012
"Melalui seminar ini diharapkan ada masukan bagaimana menerapkan Good Corporate Governance (GCG) secara efektif dan membuahkan hasil maksimal bagi BUMN terutama mencegah praktek korupsi dan suap," kata Direktur Utama Perum LKBN ANTARA Saiful Hadi.
Seminar yang merupakan rangkaian kegiatan HUT ke-75 LKBN ANTARA yang dirayakan 13 Desember itu menghadirkan lima pembicara, yaitu mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia Ismed Hasan Putro, Anggota Komisi VII DPR Ferrari Roemawi, Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch Agus Sumaryanto dan Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN Hambra.
Menurut Saiful Hadi, penerapan GCG dapat memaksimalkan nilai BUMN dengan cara peningkatan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil. Hal itu menurut dia diperlukan agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat secara nasional maupun internasional.
"GCG merupakan praktek pengelolaan perusahaan secara amanah dan bijaksana dengan mempertimbangkan keseimbangan pemenuhan kepentingan seluruh pengambil kebijakan" katanya.
Saiful mengatakan saat ini dari 141 BUMN, sebanyak 31 perusahaan atau sekitar 21,98 persen yang masih mengalami kerugian. Nilai kerugian yang dialami BUMN tersebut menurut dia mulai dari puluhan juta rupiah hingga lebih dari Rp1 triliun.
"Sejumlah kalangan memvonis kerugian yang dialami BUMN disebabkan praktik korupsi dan budaya suap di perusahaan milik negara itu," ujarnya. (*/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012