Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali berencana membentuk Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian dan Perikanan dalam upaya mengoptimalkan penyuluhan di lapangan.
Ketua Komisi II DPRD Bali Tutik Kusuma Wardani di Denpasar, Rabu, mengatakan setelah melalui proses panjang, badan koordinasi akan dibentuk pada 2013.
"Badan koordinasi tersebut sangat perlu mengingat peran penyuluh pertanian belum optimal," katanya.
Keberadaan badan itu juga dipandang penting agar bisa mengintegrasikan program-program pemerintah di bidang pertanian secara luas.
Dalam pembentukan badan itu ke depan, kata dia, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, misalnya dari mahasiswa pertanian dan perikanan agar mereka bisa mengaplikasikan ilmunya.
"Kami berharap badan koordinasi tersebut bisa segera terbentuk dan cepat bekerja karena selama ini penyuluhan pertanian belum berjalan baik," ujar politisi Partai Demokrat itu.
Ia mengatakan badan koordinasi itu nantinya akan mengkoordinasikan PPL di seluruh kabupaten dan kota di Bali. Namun tetap diharapkan bisa terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait di bidang pertanian.
"Jangan sampai badan koordinasi ini bekerja parsial, tetapi harus terintegrasi dengan SKPD terkait," katanya.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Bali yang juga Ketua Panja Anggaran RAPBD 2013 Nyoman Gde Putra Astawa mengatakan dari sisi anggaran, pihaknya berupaya agar pembentukan dan biaya operasional badan koordinasi ini bisa dianggarkan di APBD induk 2013.
Putra Astawa memandang pembentukan badan koordinasi ini sangat penting untuk membangkitkan dan menggairahkan penyuluhan pertanian di Bali yang selama ini terkesan mati suri. (LHS/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012
Ketua Komisi II DPRD Bali Tutik Kusuma Wardani di Denpasar, Rabu, mengatakan setelah melalui proses panjang, badan koordinasi akan dibentuk pada 2013.
"Badan koordinasi tersebut sangat perlu mengingat peran penyuluh pertanian belum optimal," katanya.
Keberadaan badan itu juga dipandang penting agar bisa mengintegrasikan program-program pemerintah di bidang pertanian secara luas.
Dalam pembentukan badan itu ke depan, kata dia, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, misalnya dari mahasiswa pertanian dan perikanan agar mereka bisa mengaplikasikan ilmunya.
"Kami berharap badan koordinasi tersebut bisa segera terbentuk dan cepat bekerja karena selama ini penyuluhan pertanian belum berjalan baik," ujar politisi Partai Demokrat itu.
Ia mengatakan badan koordinasi itu nantinya akan mengkoordinasikan PPL di seluruh kabupaten dan kota di Bali. Namun tetap diharapkan bisa terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait di bidang pertanian.
"Jangan sampai badan koordinasi ini bekerja parsial, tetapi harus terintegrasi dengan SKPD terkait," katanya.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Bali yang juga Ketua Panja Anggaran RAPBD 2013 Nyoman Gde Putra Astawa mengatakan dari sisi anggaran, pihaknya berupaya agar pembentukan dan biaya operasional badan koordinasi ini bisa dianggarkan di APBD induk 2013.
Putra Astawa memandang pembentukan badan koordinasi ini sangat penting untuk membangkitkan dan menggairahkan penyuluhan pertanian di Bali yang selama ini terkesan mati suri. (LHS/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012