Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mendorong dan mengajak perusahaan-perusahaan di Pulau Dewata untuk meningkatkan cakupan kepesertaan BPJAMSOSTEK/BPJS Ketenagakerjaan, karena dapat memberikan manfaat perlindungan yang besar kepada pekerja.
"Kami Pemprov Bali terus mendorong, mengajak, bahkan memberikan reward bagi perusahaan yang mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dengan baik," kata Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra di Denpasar, Rabu.
Dewa Indra menyampaikan hal itu terkait kegiatan wawancara bagi perusahaan-perusahaan di Bali yang diseleksi untuk mengikuti ajang Paritrana Award Tahun 2022 yang digagas Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama BPJS Ketenagakerjaan.
"Dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, ketika terjadi kecelakaan kerja maka pekerja terlindungi sehingga mereka tidak harus menjadi miskin akibat kecelakaan kerja. Perusahaan juga tidak keluar biaya besar untuk menanggung perawatan para pekerja," ujarnya.
Bahkan, lanjut Dewa Indra, berdasarkan penyampaian dari pihak RS Sakit Siloam dan RS Kasih Ibu, ada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dengan biaya perawatan hingga lebih Rp1 miliar semuanya ditanggung BPJS Ketenagakerjaan.
Selain itu ada ahli waris dari peserta tidak menyangka mendapatkan manfaat santunan hingga Rp4,3 miliar karena suaminya yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan mengalami musibah kecelakaan kerja hingga meninggal dunia.
"Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali dan kabupaten/kota terus mengajak perusahaan-perusahaan. Bahkan kami mengevaluasi dan mengawasi kalau ada perusahaan yang tidak ikut, kami panggil dan diberikan peringatan. Tetapi kami perhatikan juga kondisi ekonomi perusahannya," ucap Dewa Indra.
Sementara itu Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Banuspa (Bali, Nusa Tenggara, dan Papua) Kuncoro Budi Winarno mengatakan pada ajang Paritrana Award 2022 melombakan lima kategori meliputi Pemerintah Provinsi, Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota, Kategori Perusahaan Besar, Kategori Perusahaan Menengah, dan Kategori UMKM.
Kuncuro mengatakan parameter kriteria pengukuran untuk perusahaan skala besar atau badan usaha berbeda dengan perusahaan skala kecil. Badan usaha menggunakan tujuh kriteria, sedangkan untuk perusahaan kecil dengan empat kriteria.
Kriteria yang wajib dipenuhi badan usaha diantaranya wajib menggunakan Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan (SIPP) yakni sistem pelaporan yang dibuat untuk perusahaan, untuk meng-update data dan pelaksanaan program terkoneksi dengan sistem BPJS Ketenagakerjaan.
Kemudian tidak termasuk perusahaan daftar sebagian untuk kepesertaan. "Misalnya karyawan 500 yang didaftarkan 400. Upahnya Rp1 juta dilaporkan Rp700 ribu atau programnya tidak keseluruhan. Tentu kami mendorong agar mengikuti seluruh program," ujarnya.
Kriteria berikutnya agar membayar iuran tepat waktu, tepat bulan dan NIK peserta valid di atas 98 persen dan sejumlah kriteria lainnya.
"Sedangkan untuk yang usaha skala kecil dan mikro, empat kriterianya yakni minimal 10 tenaga kerja, diutamakan memproduksi kerajinan khas daerah, membayar iuran tepat waktu dan NIK peserta 100 persen valid," ucapnya.
Kuncoro menyampaikan secara garis besarnya kriteria penilaian dari sisi kepatuhan, inovasi, dan kemudian melalui proses wawancara.
"Yang mengikuti tahapan wawancara merupakan perusahaan yang sudah terseleksi. Kami menyeleksi berdasarkan dari sisi kepatuhan dan kriteria lainnya. Angka yang tercantum di sistem kami secara kuantitatif itu menjadi dasar seleksi perusahaan yang hadir untuk diwawancarai," katanya.
Tahapan wawancara, lanjut Kuncoro, untuk mengkonfirmasi atas angka-angka yang sudah dicatat di sistem dan sekaligus untuk melihat komitmen dan inovasi ke depan dari perusahaan.
"Harapan kami, di tengah pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Bali saat ini membaik dapat memberikan manfaat bagi semuanya. Perusahaan yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh ekspansif," ucapnya.
Selanjutnya dari sana bisa memberikan dampak positif pada masyarakat di sekitar lingkungannya untuk meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023
"Kami Pemprov Bali terus mendorong, mengajak, bahkan memberikan reward bagi perusahaan yang mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dengan baik," kata Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra di Denpasar, Rabu.
Dewa Indra menyampaikan hal itu terkait kegiatan wawancara bagi perusahaan-perusahaan di Bali yang diseleksi untuk mengikuti ajang Paritrana Award Tahun 2022 yang digagas Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama BPJS Ketenagakerjaan.
"Dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, ketika terjadi kecelakaan kerja maka pekerja terlindungi sehingga mereka tidak harus menjadi miskin akibat kecelakaan kerja. Perusahaan juga tidak keluar biaya besar untuk menanggung perawatan para pekerja," ujarnya.
Bahkan, lanjut Dewa Indra, berdasarkan penyampaian dari pihak RS Sakit Siloam dan RS Kasih Ibu, ada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dengan biaya perawatan hingga lebih Rp1 miliar semuanya ditanggung BPJS Ketenagakerjaan.
Selain itu ada ahli waris dari peserta tidak menyangka mendapatkan manfaat santunan hingga Rp4,3 miliar karena suaminya yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan mengalami musibah kecelakaan kerja hingga meninggal dunia.
"Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali dan kabupaten/kota terus mengajak perusahaan-perusahaan. Bahkan kami mengevaluasi dan mengawasi kalau ada perusahaan yang tidak ikut, kami panggil dan diberikan peringatan. Tetapi kami perhatikan juga kondisi ekonomi perusahannya," ucap Dewa Indra.
Sementara itu Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Banuspa (Bali, Nusa Tenggara, dan Papua) Kuncoro Budi Winarno mengatakan pada ajang Paritrana Award 2022 melombakan lima kategori meliputi Pemerintah Provinsi, Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota, Kategori Perusahaan Besar, Kategori Perusahaan Menengah, dan Kategori UMKM.
Kuncuro mengatakan parameter kriteria pengukuran untuk perusahaan skala besar atau badan usaha berbeda dengan perusahaan skala kecil. Badan usaha menggunakan tujuh kriteria, sedangkan untuk perusahaan kecil dengan empat kriteria.
Kriteria yang wajib dipenuhi badan usaha diantaranya wajib menggunakan Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan (SIPP) yakni sistem pelaporan yang dibuat untuk perusahaan, untuk meng-update data dan pelaksanaan program terkoneksi dengan sistem BPJS Ketenagakerjaan.
Kemudian tidak termasuk perusahaan daftar sebagian untuk kepesertaan. "Misalnya karyawan 500 yang didaftarkan 400. Upahnya Rp1 juta dilaporkan Rp700 ribu atau programnya tidak keseluruhan. Tentu kami mendorong agar mengikuti seluruh program," ujarnya.
Kriteria berikutnya agar membayar iuran tepat waktu, tepat bulan dan NIK peserta valid di atas 98 persen dan sejumlah kriteria lainnya.
"Sedangkan untuk yang usaha skala kecil dan mikro, empat kriterianya yakni minimal 10 tenaga kerja, diutamakan memproduksi kerajinan khas daerah, membayar iuran tepat waktu dan NIK peserta 100 persen valid," ucapnya.
Kuncoro menyampaikan secara garis besarnya kriteria penilaian dari sisi kepatuhan, inovasi, dan kemudian melalui proses wawancara.
"Yang mengikuti tahapan wawancara merupakan perusahaan yang sudah terseleksi. Kami menyeleksi berdasarkan dari sisi kepatuhan dan kriteria lainnya. Angka yang tercantum di sistem kami secara kuantitatif itu menjadi dasar seleksi perusahaan yang hadir untuk diwawancarai," katanya.
Tahapan wawancara, lanjut Kuncoro, untuk mengkonfirmasi atas angka-angka yang sudah dicatat di sistem dan sekaligus untuk melihat komitmen dan inovasi ke depan dari perusahaan.
"Harapan kami, di tengah pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Bali saat ini membaik dapat memberikan manfaat bagi semuanya. Perusahaan yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh ekspansif," ucapnya.
Selanjutnya dari sana bisa memberikan dampak positif pada masyarakat di sekitar lingkungannya untuk meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023