Komisioner KPU RI Idham Holik dalam Sosialisasi Pemetaan Daerah Pemilihan (dapil) dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Bali untuk Pemilu 2024 menyebut ada potensi terjadinya penambahan daerah pemilihan untuk Kabupaten/Kota di Bali.
"Penambahan dapil potensinya ada, karena ada penambahan alokasi kursi dari 40 jadi 45 untuk dua kabupaten dan bisa jadi di daerah lain juga ada penambahan dapil," kata Idham di Kabupaten Badung, Jumat.
Oleh karena itu, dalam sosialisasi yang digelar KPU Bali akan dilakukan pemaparan rancangan penataan dapil, di mana masing-masing KPU kabupaten/kota akan menawarkan paling banyak tiga rancangan.
"Pertama, rancangan daerah pemilihan yang pernah digunakan pada Pemilu 2019 lalu atau existing district, lalu kedua dan ketiga adalah rancangan baru," ujarnya.
Idham menjelaskan bahwa penataan dapil harus disesuaikan pada tujuh prinsip, yakni kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan.
"Saya yakin tujuh prinsip ini sudah dijelaskan secara komprehensif oleh KPU Bali, mudah-mudahan ini dapat dipahami dengan baik," kata Komisioner KPU RI itu.
Baca juga: KPU Bali rekrut anggota PPK dengan 30 persen lulusan baru
Idham Holik menyampaikan bahwa di Bali sendiri, penataan menjadi penting terutama di Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar karena terjadi penambahan alokasi kursi untuk DPRD tingkat kabupaten/kota.
Penambahan lima kursi di dua kabupaten tersebut terjadi karena adanya penambahan jumlah penduduk dalam Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) untuk semester pertama tahun 2022.
"Penataan dapil tidak sekadar kita otak-atik kecamatan, di Bali semua adalah sarana untuk kita membangun pendidikan politik kepada publik. Pendidikan politik pada publik ini seperti melalui sosialisasi kepada pemilih, karena demokrasi yang baik adalah demokrasi yang dipenuhi dengan diskursus," ujarnya.
Pada proses penataan dapil yang berlangsung sejak 14 Oktober 2022 dan akan berakhir 9 Februari 2023 itu, Idham mengaku pihaknya membuka partisipasi masyarakat seluas-luasnya, karena semakin banyak publik mengetahui tahapan Pemilu 2024, maka mereka akan tahu siapa yang harus dipilih.
Ditambahkan oleh Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, selama ini pihaknya selalu terbuka dalam menerima usulan berbagai pihak terkait penataan dapil.
Baca juga: KPU sahkan 17 partai politik peserta Pemilu 2024
"Daerah pemilihan ini mau dibawa kemana, mau dijadikan apa, memang usulan dari masyarakat, kita harus mengawal tujuh prinsip penataan dapil itu, kalau dipenuhi dan mungkin mayoritas masyarakat menghendaki dapilnya modelnya seperti apa, ya kita dukung," kata dia.
Lidartawan menegaskan bahwa pihaknya selalu memonitor rancangan, usulan, dan harapan masyarakat, namun ia berharap tak ada kepentingan pribadi yang memanfaatkan momentum penataan dapil hingga dipaksakan.
"Misalnya dipaksakan dapil-dapil yang sebenarnya tidak boleh hanya karena dia penguasa. Tujuh prinsip itu saya lihat, betul atau tidak dijalankan, saya pikir Kabupaten/Kota di Bali taat jadi tidak ada yang perlu disanksikan," ujarnya.
Setelah nantinya seluruh rancangan dan hasil diskusi dikumpulkan, KPU Bali melalui Lidartawan akan memberi kesimpulan dan memilih usulan yang selanjutnya akan diajukan ke KPU RI.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
"Penambahan dapil potensinya ada, karena ada penambahan alokasi kursi dari 40 jadi 45 untuk dua kabupaten dan bisa jadi di daerah lain juga ada penambahan dapil," kata Idham di Kabupaten Badung, Jumat.
Oleh karena itu, dalam sosialisasi yang digelar KPU Bali akan dilakukan pemaparan rancangan penataan dapil, di mana masing-masing KPU kabupaten/kota akan menawarkan paling banyak tiga rancangan.
"Pertama, rancangan daerah pemilihan yang pernah digunakan pada Pemilu 2019 lalu atau existing district, lalu kedua dan ketiga adalah rancangan baru," ujarnya.
Idham menjelaskan bahwa penataan dapil harus disesuaikan pada tujuh prinsip, yakni kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan.
"Saya yakin tujuh prinsip ini sudah dijelaskan secara komprehensif oleh KPU Bali, mudah-mudahan ini dapat dipahami dengan baik," kata Komisioner KPU RI itu.
Baca juga: KPU Bali rekrut anggota PPK dengan 30 persen lulusan baru
Idham Holik menyampaikan bahwa di Bali sendiri, penataan menjadi penting terutama di Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar karena terjadi penambahan alokasi kursi untuk DPRD tingkat kabupaten/kota.
Penambahan lima kursi di dua kabupaten tersebut terjadi karena adanya penambahan jumlah penduduk dalam Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) untuk semester pertama tahun 2022.
"Penataan dapil tidak sekadar kita otak-atik kecamatan, di Bali semua adalah sarana untuk kita membangun pendidikan politik kepada publik. Pendidikan politik pada publik ini seperti melalui sosialisasi kepada pemilih, karena demokrasi yang baik adalah demokrasi yang dipenuhi dengan diskursus," ujarnya.
Pada proses penataan dapil yang berlangsung sejak 14 Oktober 2022 dan akan berakhir 9 Februari 2023 itu, Idham mengaku pihaknya membuka partisipasi masyarakat seluas-luasnya, karena semakin banyak publik mengetahui tahapan Pemilu 2024, maka mereka akan tahu siapa yang harus dipilih.
Ditambahkan oleh Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, selama ini pihaknya selalu terbuka dalam menerima usulan berbagai pihak terkait penataan dapil.
Baca juga: KPU sahkan 17 partai politik peserta Pemilu 2024
"Daerah pemilihan ini mau dibawa kemana, mau dijadikan apa, memang usulan dari masyarakat, kita harus mengawal tujuh prinsip penataan dapil itu, kalau dipenuhi dan mungkin mayoritas masyarakat menghendaki dapilnya modelnya seperti apa, ya kita dukung," kata dia.
Lidartawan menegaskan bahwa pihaknya selalu memonitor rancangan, usulan, dan harapan masyarakat, namun ia berharap tak ada kepentingan pribadi yang memanfaatkan momentum penataan dapil hingga dipaksakan.
"Misalnya dipaksakan dapil-dapil yang sebenarnya tidak boleh hanya karena dia penguasa. Tujuh prinsip itu saya lihat, betul atau tidak dijalankan, saya pikir Kabupaten/Kota di Bali taat jadi tidak ada yang perlu disanksikan," ujarnya.
Setelah nantinya seluruh rancangan dan hasil diskusi dikumpulkan, KPU Bali melalui Lidartawan akan memberi kesimpulan dan memilih usulan yang selanjutnya akan diajukan ke KPU RI.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022