Nusa Dua (Antara Bali) - Dirjen Informasi Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri A.M Fachir menilai masyarakat sipil lebih terlibat dalam implementasi "Bali Democracy Forum" (BDF) bukannya ke dalam forum karena itu hanya bagi level pemerintah.
"Keikutsertaan 'civil society' lebih pada pelaksanaan rekomendasi seperti implementasi 'Institut for Peace and Democracy (IPD)," katanya di Nusa Dua, Jumat.
Tak hanya bagi masyarakat sipil, kalangan media juga ikut dilibatkan dalam implementasi "Bali Media Forum". Sedangkan pada level diskusi, hanya melibatkan pemerintah.
"Kami tidak mengesampingkan keterlibatan masyarakat sipil karena mereka lebih berpartisipasi dalam implementasi BDF," katanya.
Kemajuan demokrasi selama hampir lima tahun ini, lanjut Fachir, berkembang pesat meski tidak sepenuhnya pengaruh BDF. Namun relevansi forum demokrasi tahunan itu dinilai sangat kental dengan perkembangan demokrasi yang terjadi pada tatanan global seperti pada pelaksanaan BDF IV yang mengetengahkan mengenai respon terhadap suara-suara demokratis.(DWA/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012
"Keikutsertaan 'civil society' lebih pada pelaksanaan rekomendasi seperti implementasi 'Institut for Peace and Democracy (IPD)," katanya di Nusa Dua, Jumat.
Tak hanya bagi masyarakat sipil, kalangan media juga ikut dilibatkan dalam implementasi "Bali Media Forum". Sedangkan pada level diskusi, hanya melibatkan pemerintah.
"Kami tidak mengesampingkan keterlibatan masyarakat sipil karena mereka lebih berpartisipasi dalam implementasi BDF," katanya.
Kemajuan demokrasi selama hampir lima tahun ini, lanjut Fachir, berkembang pesat meski tidak sepenuhnya pengaruh BDF. Namun relevansi forum demokrasi tahunan itu dinilai sangat kental dengan perkembangan demokrasi yang terjadi pada tatanan global seperti pada pelaksanaan BDF IV yang mengetengahkan mengenai respon terhadap suara-suara demokratis.(DWA/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012