Komisioner KPU Bali I Gede John Darmawan menyatakan pihaknya menyiapkan edukasi kepada badan Adhoc hingga tingkat terbawah untuk menangkal hoaks dan disinformasi terkait Pemilu 2024.
"Akan diedukasi sampai tingkat bawah. Nanti dia akan satu jalur hirarki-nya dari bawah, jadi materi kami buat, datanya kami punya, nanti teman Adhoc akan meneruskan dan bisa berbagi," kata John di Denpasar, Sabtu.
Pejabat KPU Bali itu menjelaskan upaya ini merupakan proses penyebaran untuk menangkal informasi bohong maupun kekeliruan soal kepemiluan, khususnya di media sosial.
"Kami akan memiliki buzzer atau penyambung lidah di tingkatan badan Adhoc, di tingkat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), Pantarlih (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih), dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Kalau jumlah total di Bali 102 ribu tenaga Adhoc kami bentuk," ujarnya.
Baca juga: KPU Bali dan FISIP Unud sosialisasi pemilu ke generasi muda
Selain melalui badan Adhoc, KPU Bali juga melakukan penangkalan informasi bohong melalui media sosialnya didukung konferensi pers kepada media.
"Konferensi pers kami lakukan setelahnya, tetapi secara sistematis kami akan lakukan pada saat berita hoaks muncul dan kami bisa memastikan itu, maka kami mengeluarkan data-data kami, untuk disampaikan," kata John kepada media.
John menuturkan bahwa hingga saat ini KPU Bali belum menemukan kendala-kendala tersebut di media sosial, pihaknya akan lebih banyak berupaya meneruskan data dan turut menangkal kabar hoaks serta disinformasi yang bersifat nasional.
"Kalau di Bali belum ramai (isu hoaks dan disinformasi pemilu), kalau nasional sudah. Itu karena kita salah satu pencegahannya mengikuti anjuran pemerintah. Terkait dengan proses politik identitas, kita lebih ke arah sosialisasi dan edukasi dulu, belum ke proses menangkal karena hoaks-nya memang belum untuk Bali," jelas John Darmawan.
Baca juga: Bawaslu Bali: Pemilih pemula harus berani partisipasi di Pemilu 2024
Selain isu hoaks dan disinformasi menuju Pemilu 2024, dalam sesi diskusi 'Pemilu Era Digital, Tantangan Hoaks dan Digital Security' di Denpasar, Komisioner KPU Bali itu juga menyampaikan tantangan lainnya di sektor digital.
"Tentu saja tantangan kami di KPU itu adalah kendala server dan jaringan di beberapa daerah provinsi yang belum terjangkau untuk database yang masuk di seluruh Indonesia," kata dia.
John mengakui berdasarkan pemilu terdahulu dimana server pada data yang didigitalisasi mengalami kemacetan, akhirnya kini KPU berupaya memperbaikinya.
"Ini menjadi proses evaluasi pimpinan kami di KPU RI bagaimana di tahun 2023 pemenuhan sarana prasarana untuk server yang kuat untuk proses memenuhi segala bentuk sistem aplikasi yang dibentuk bisa berjalan," ujar John di Denpasar.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
"Akan diedukasi sampai tingkat bawah. Nanti dia akan satu jalur hirarki-nya dari bawah, jadi materi kami buat, datanya kami punya, nanti teman Adhoc akan meneruskan dan bisa berbagi," kata John di Denpasar, Sabtu.
Pejabat KPU Bali itu menjelaskan upaya ini merupakan proses penyebaran untuk menangkal informasi bohong maupun kekeliruan soal kepemiluan, khususnya di media sosial.
"Kami akan memiliki buzzer atau penyambung lidah di tingkatan badan Adhoc, di tingkat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), Pantarlih (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih), dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Kalau jumlah total di Bali 102 ribu tenaga Adhoc kami bentuk," ujarnya.
Baca juga: KPU Bali dan FISIP Unud sosialisasi pemilu ke generasi muda
Selain melalui badan Adhoc, KPU Bali juga melakukan penangkalan informasi bohong melalui media sosialnya didukung konferensi pers kepada media.
"Konferensi pers kami lakukan setelahnya, tetapi secara sistematis kami akan lakukan pada saat berita hoaks muncul dan kami bisa memastikan itu, maka kami mengeluarkan data-data kami, untuk disampaikan," kata John kepada media.
John menuturkan bahwa hingga saat ini KPU Bali belum menemukan kendala-kendala tersebut di media sosial, pihaknya akan lebih banyak berupaya meneruskan data dan turut menangkal kabar hoaks serta disinformasi yang bersifat nasional.
"Kalau di Bali belum ramai (isu hoaks dan disinformasi pemilu), kalau nasional sudah. Itu karena kita salah satu pencegahannya mengikuti anjuran pemerintah. Terkait dengan proses politik identitas, kita lebih ke arah sosialisasi dan edukasi dulu, belum ke proses menangkal karena hoaks-nya memang belum untuk Bali," jelas John Darmawan.
Baca juga: Bawaslu Bali: Pemilih pemula harus berani partisipasi di Pemilu 2024
Selain isu hoaks dan disinformasi menuju Pemilu 2024, dalam sesi diskusi 'Pemilu Era Digital, Tantangan Hoaks dan Digital Security' di Denpasar, Komisioner KPU Bali itu juga menyampaikan tantangan lainnya di sektor digital.
"Tentu saja tantangan kami di KPU itu adalah kendala server dan jaringan di beberapa daerah provinsi yang belum terjangkau untuk database yang masuk di seluruh Indonesia," kata dia.
John mengakui berdasarkan pemilu terdahulu dimana server pada data yang didigitalisasi mengalami kemacetan, akhirnya kini KPU berupaya memperbaikinya.
"Ini menjadi proses evaluasi pimpinan kami di KPU RI bagaimana di tahun 2023 pemenuhan sarana prasarana untuk server yang kuat untuk proses memenuhi segala bentuk sistem aplikasi yang dibentuk bisa berjalan," ujar John di Denpasar.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022