Tim Peninjau Satuan Tugas (Satgas) Nasional PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) Provinsi Ade Niryana menyampaikan hasil peninjauannya terhadap pasar hewan di Bali yaitu Pasar Bringkit yang akan segera dibuka.
"Kepala Pasar Bringkit menyatakan tiga bulan ini ditutup, tapi sekarang belum ada persiapan biosecurity juga. Nantinya pasar akan dibuka dengan kapasitas penjualan 600-700 ekor per hari," kata Ade usai meninjau kondisi pasar di Denpasar, Rabu.
Ade mengatakan, tim Satgas Nasional PMK telah melakukan diskusi dengan pihak pasar hewan dan menyampaikan pentingnya keberadaan biosecurity, terutama ketika kendaraan pengangkut sapi masuk dan saat dilakukan penimbangan.
Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan PMK di Bali itu pula, Ade menyampaikan bahwa peninjauan yang berlangsung sejak 27-28 September 2022 ini tak hanya dilaksanakan di Pasar Bringkit, pun beberapa peternak di kabupaten/kota.
Baca juga: Satgas PMK Bali buka pasar hewan ternak untuk konsumsi
"Kunjungan di Karangasem, Klungkung, Gianyar, Badung, Buleleng dan Tabanan. Kita kunjungi kegiatan vaksinasi di peternakan perorangan, kemudian pengepul dan peternak sapi dan Pasar Bringkit yang masih tutup serta UPTD Balai Inseminasi Buatan," ujarnya.
Ade menjelaskan secara umum tujuannya melakukan kunjungan adalah untuk mencari solusi memperkuat kebijakan yang telah ditetapkan Pemprov Bali, sehingga tepat dengan penanganan PMK.
Pihak Satgas Nasional PMK turun langsung menggunakan metode observasi dan wawancara sehingga menemukan beberapa tantangan dalam menjalani program biosecurity, testing, potong bersyarat dan pengobatan.
"Ada ketidaksesuaian data populasi hewan di lapangan dan di BPS 2021 sehingga tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, untuk itu kami mengusulkan dilakukan pemutakhiran data populasi hewan dari sekarang kalau bisa melibatkan tokoh adat setempat seperti banjar," kata Ade di hadapan Sekda Bali.
Baca juga: Distan Bali ingatkan kabupaten/kota agar awasi pasar hewan
Kemudian kendala yang ia temui di Bali adalah kurangnya sumber daya manusia dan vaksinator. Meskipun tim telah terbentuk, pekerjaan ini dirasa kurang maksimal melihat kondisi geografis yang sulit, sehingga berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan anggota.
"Ketiga mengenai teknis pelaksanaan vaksinasi belum ada petunjuk teknis. Kami mendapat laporan dari beberapa kasus salah satunya kematian janin sapi di atas tujuh bulan. Jangan sampai menimbulkan stigma program vaksinasi membuat kerugian bagi masyarakat," ujarnya.
Selanjutnya kendala pada sarana seperti pendingin untuk menyimpan vaksin hingga kendaraan yang sesuai untuk melalui lokasi dari satu peternak ke peternak lainnya.
"Diperlukan juga sosialisasi, perlunya masyarakat mendapat informasi pentingnya biosecurity dan juga sebagai usulan dengan membuat desinfeksi setiap pintu masuk ke luar kandang," kata Ade.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra menyampaikan, sumber daya manusia dalam hal penanganan PMK jumlahnya tidak kurang, namun target waktu yang cukup menyulitkan.
"Kita diberikan waktu pada bulan ini sudah harus 80 persen vaksinasi. Kalau dibandingkan jumlah vaksinator, populasi dan waktu yang tersedia menjadi kekurangan. Itu kami sudah tahu maka dari itu kami bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Hewan Unud dan Persatuan Dokter Hewan Indonesia cabang Bali," kata Indra kepada media.
Indra menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat telah menargetkan Bali agar pada Oktober 2022 nanti proses vaksinasi PMK mencapai 80 persen.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022