Negara (Antara Bali) - Disebabkan anggaran yang terbatas, Pemkab Jembrana membatasi peserta Diklat Kepemimpinan (Diklat Pim) III yang dimulai Senin, hanya diikuti 31 pejabat eselon III.
"Sebenarnya ada 61 pejabat eselon III yang sudah layak mengikuti diklat ini, tapi karena anggaran kami terbatas, sisanya akan ikut pada tahun depan," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jembrana, I Wayan Gorim.
Menurut Gorim, dengan mengikuti diklat ini, diharapkan pejabat memiliki kompetensi dalam menjalan tugas-tugasnya.
Untuk memberikan materi kepada peserta, Gorim mengaku, pihaknya melakukan kerjasama dengan Badan Diklat Provinsi Bali.
Bupati Jembrana, I Putu Artha yang hadir dalam pembukaan diklat ini mengingatkan, agar pejabat yang mengikuti diklat serius dalam menyerap materi-materi yang diberikan.
Menurutnya, para pejabat ini diklat dengan dibiayai oleh negara, sehingga apa yang mereka ikuti harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
"Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, membutuhkan sumber daya aparatur yang kompeten di bidangnya.Karena itu peningkatan kompetensi aparatur pemerintahan menjadi kewajiban untuk dilakukan," kata Artha.(GBI/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012
"Sebenarnya ada 61 pejabat eselon III yang sudah layak mengikuti diklat ini, tapi karena anggaran kami terbatas, sisanya akan ikut pada tahun depan," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jembrana, I Wayan Gorim.
Menurut Gorim, dengan mengikuti diklat ini, diharapkan pejabat memiliki kompetensi dalam menjalan tugas-tugasnya.
Untuk memberikan materi kepada peserta, Gorim mengaku, pihaknya melakukan kerjasama dengan Badan Diklat Provinsi Bali.
Bupati Jembrana, I Putu Artha yang hadir dalam pembukaan diklat ini mengingatkan, agar pejabat yang mengikuti diklat serius dalam menyerap materi-materi yang diberikan.
Menurutnya, para pejabat ini diklat dengan dibiayai oleh negara, sehingga apa yang mereka ikuti harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
"Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, membutuhkan sumber daya aparatur yang kompeten di bidangnya.Karena itu peningkatan kompetensi aparatur pemerintahan menjadi kewajiban untuk dilakukan," kata Artha.(GBI/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012