Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali akan mengkaji kemungkinan menggali potensi sumber pendapatan daerah dari pengenaan pajak kapal-kapal motor yang beroperasi di Pulau Dewata.
"Untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan di luar pajak kendaraan bermotor yang selama ini menjadi primadona, kami bekerja sama dengan kalangan universitas," kata Kepala Seksi Pengkajian Dinas Pendapatan Provinsi Bali Ida Bagus Surya Manuaba, saat memaparkan materi pembekalan serangkaian Wisata Jurnalistik Pemprov Bali, di Denpasar, Senin.
Menurut dia, selama ini pemprov setempat masih mengalami kendala untuk memungut pajak dari kapal motor karena terhambat kewenangan. "Berdasarkan regulasi yang ada, Bali hanya berwenang mengambil pajak untuk kapal motor dengan ukuran 5-7 GT. Sedangkan di daerah kita rata-rata kapal nelayan berukuran di bawah 5 GT. Jadi, tidak mungkin nelayan-nelayan kita dikenakan pajak," ucapnya.
Sedangkan kapal-kapal motor di Pelabuhan Benoa mayoritas dengan ukuran 7 GT dengan pemilik serta terdaftarnya di luar Bali. "Yang boleh dipungut pajaknya, hanyalah yang terdaftar di Bali," ujarnya. Hingga saat ini, lanjut dia, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali mayoritas berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
Surya menambahkan, pada 2012 ini, Pemprov Bali menargetkan dapat memperoleh PKB sebesar Rp632 miliar dan BPNKB sebesar Rp834 miliar. "Dominannya kontribusi pajak daerah terutama PKB/BBNKB dalam struktur pendapatan daerah maupun PAD Provinsi Bali, suatu saat akan mencapai titik jenuh. Oleh karena itulah perlu dicarikan solusi pendapatan alternatif seperti dari kapal motor," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Biro Humas Pemprov Bali Ketut Teneng menyampaikan, pendapatan daerah yang telah didapat itu akan diarahkan kembali untuk menjalankan program mensejahterakan rakyat Pulau Dewata seperti Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri), Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM), Bedah Rumah, sektor pendidikan dan sebagainya.
"Bantuan program itu sama sekali tidak ada unsur-unsur politik, tetapi bagaimana menjadikan Bali lestari, menjadi Pulau Organik dan menumbuhkan perekonomian di perdesaan hingga memajukan kualitas SDM daerah kita," ujarnya. (LHS/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012
"Untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan di luar pajak kendaraan bermotor yang selama ini menjadi primadona, kami bekerja sama dengan kalangan universitas," kata Kepala Seksi Pengkajian Dinas Pendapatan Provinsi Bali Ida Bagus Surya Manuaba, saat memaparkan materi pembekalan serangkaian Wisata Jurnalistik Pemprov Bali, di Denpasar, Senin.
Menurut dia, selama ini pemprov setempat masih mengalami kendala untuk memungut pajak dari kapal motor karena terhambat kewenangan. "Berdasarkan regulasi yang ada, Bali hanya berwenang mengambil pajak untuk kapal motor dengan ukuran 5-7 GT. Sedangkan di daerah kita rata-rata kapal nelayan berukuran di bawah 5 GT. Jadi, tidak mungkin nelayan-nelayan kita dikenakan pajak," ucapnya.
Sedangkan kapal-kapal motor di Pelabuhan Benoa mayoritas dengan ukuran 7 GT dengan pemilik serta terdaftarnya di luar Bali. "Yang boleh dipungut pajaknya, hanyalah yang terdaftar di Bali," ujarnya. Hingga saat ini, lanjut dia, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali mayoritas berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
Surya menambahkan, pada 2012 ini, Pemprov Bali menargetkan dapat memperoleh PKB sebesar Rp632 miliar dan BPNKB sebesar Rp834 miliar. "Dominannya kontribusi pajak daerah terutama PKB/BBNKB dalam struktur pendapatan daerah maupun PAD Provinsi Bali, suatu saat akan mencapai titik jenuh. Oleh karena itulah perlu dicarikan solusi pendapatan alternatif seperti dari kapal motor," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Biro Humas Pemprov Bali Ketut Teneng menyampaikan, pendapatan daerah yang telah didapat itu akan diarahkan kembali untuk menjalankan program mensejahterakan rakyat Pulau Dewata seperti Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri), Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM), Bedah Rumah, sektor pendidikan dan sebagainya.
"Bantuan program itu sama sekali tidak ada unsur-unsur politik, tetapi bagaimana menjadikan Bali lestari, menjadi Pulau Organik dan menumbuhkan perekonomian di perdesaan hingga memajukan kualitas SDM daerah kita," ujarnya. (LHS/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012