Pemerintah Kota Denpasar bersama Komisi Pemilihan Umum Denpasar, Bali secara bertahap membahas persiapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
Ketua KPU Denpasar I Wayan Arsa Jaya beserta jajaran dan diterima Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara di ruang kerja Wali Kota Denpasar, Bali, Kamis.
Arsa Jaya menyampaikan kepada Wali Kota Jaya Negara bahwa pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Februari 2024. Karena itu pihaknya mengatakan mulai dari awal pelaksanaan hingga tahapan-tahapan pemilu tersebut.
"Hal tersebut menjadi pijakan dan acuan kami dalam melakukan sinergitas kerja sama antar-pemangku kepentingan terkait,” ujarnya.
Baca juga: KPU Bali siap beri pendidikan politik pada parpol/ormas tanpa dibayar
Ia mengatakan berbagai masalah yang dihadapi KPU dalam pemilu sebelumnya juga disebutkan, seperti beberapa alamat warga di Kota Denpasar masih belum aktual sehingga menyulitkan melakukan pendataan di lapangan.
"Ada beberapa tahapan yang perlu kami koordinasikan kepada pemangku kepentingan terkait, seperti Pemkot Denpasar dalam hal ini Disdukcapil," ucapnya.
Dijelaskan lebih rinci, kata Arsa Jaya, pemilu mendatang akan digelar dua kali, yaitu Pilpres, Pileg dan Pilkada. Untuk Pilpres dan Pileg anggaran bersumber dari APBN, sedangkan Pilkada berasal dari APBD.
Anggaran pilkada tersebut bahkan sudah dirancang dan diajukan kepada Pemerintah Kota Denpasar sebesar Rp43 miliar di luar anggaran pengawasan dan keamanan.
Menanggapi penyampaian tersebut, Wali Kota Denpasar Jaya Negara mengatakan akan selalu mendukung terkait kesiapan dan mendampingi setiap pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU.
Baca juga: DPR-Pemerintah-KPU sepakati jadwal Pemilu pada14 Februari 2024
“Pemilu ini merupakan agenda nasional yang wajib kami amankan sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan aman dan lancar. Kami harus selalu menjaga kekompakan untuk menjaga suhu politik yang tetap kondusif, namun namanya demokrasi tentu saja pasti ada dinamika akan muncul di lapangan,” ujarnya.
Disamping itu, kata dia, pihaknya mengajak KPU untuk melibatkan masyarakat, dalam hal ini dalam pengadaan alat atau bahan bisa dilibatkan UKM lokal agar perekonomian bisa berputar di Kota Denpasar.
"Kami mendukung penuh pelaksanaan pemilu dan siap 'mensupport' hajatan demokrasi sekala daerah dan nasional tersebut," ujar Jaya Negara.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
Ketua KPU Denpasar I Wayan Arsa Jaya beserta jajaran dan diterima Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara di ruang kerja Wali Kota Denpasar, Bali, Kamis.
Arsa Jaya menyampaikan kepada Wali Kota Jaya Negara bahwa pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Februari 2024. Karena itu pihaknya mengatakan mulai dari awal pelaksanaan hingga tahapan-tahapan pemilu tersebut.
"Hal tersebut menjadi pijakan dan acuan kami dalam melakukan sinergitas kerja sama antar-pemangku kepentingan terkait,” ujarnya.
Baca juga: KPU Bali siap beri pendidikan politik pada parpol/ormas tanpa dibayar
Ia mengatakan berbagai masalah yang dihadapi KPU dalam pemilu sebelumnya juga disebutkan, seperti beberapa alamat warga di Kota Denpasar masih belum aktual sehingga menyulitkan melakukan pendataan di lapangan.
"Ada beberapa tahapan yang perlu kami koordinasikan kepada pemangku kepentingan terkait, seperti Pemkot Denpasar dalam hal ini Disdukcapil," ucapnya.
Dijelaskan lebih rinci, kata Arsa Jaya, pemilu mendatang akan digelar dua kali, yaitu Pilpres, Pileg dan Pilkada. Untuk Pilpres dan Pileg anggaran bersumber dari APBN, sedangkan Pilkada berasal dari APBD.
Anggaran pilkada tersebut bahkan sudah dirancang dan diajukan kepada Pemerintah Kota Denpasar sebesar Rp43 miliar di luar anggaran pengawasan dan keamanan.
Menanggapi penyampaian tersebut, Wali Kota Denpasar Jaya Negara mengatakan akan selalu mendukung terkait kesiapan dan mendampingi setiap pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU.
Baca juga: DPR-Pemerintah-KPU sepakati jadwal Pemilu pada14 Februari 2024
“Pemilu ini merupakan agenda nasional yang wajib kami amankan sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan aman dan lancar. Kami harus selalu menjaga kekompakan untuk menjaga suhu politik yang tetap kondusif, namun namanya demokrasi tentu saja pasti ada dinamika akan muncul di lapangan,” ujarnya.
Disamping itu, kata dia, pihaknya mengajak KPU untuk melibatkan masyarakat, dalam hal ini dalam pengadaan alat atau bahan bisa dilibatkan UKM lokal agar perekonomian bisa berputar di Kota Denpasar.
"Kami mendukung penuh pelaksanaan pemilu dan siap 'mensupport' hajatan demokrasi sekala daerah dan nasional tersebut," ujar Jaya Negara.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022