Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menyatakan pihaknya siap untuk memberikan pendidikan politik dan kepemiluan kepada partai politik dan organisasi kemasyarakatan di daerah itu secara cuma-cuma atau tanpa dibayar.
"Saya tantang, mari setiap hari kita diskusi, tidak usah dibayar karena tugas kami memang untuk membuat masyarakat mengerti dan tahu persis pemilu," kata Lidartawan saat menjadi narasumber Pendidikan Politik di Denpasar, Rabu.
Pada acara yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Bali itu juga menghadirkan narasumber Kelompok Ahli Bidang Politik dan Pemerintahan Provinsi Bali Dr Drs Anak Agung Gede Oka Wisnumurti MSi dan Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Bali Dr Drs I Gede Wardana MSi.
"Semakin banyak yang tahu kepemiluan, maka akan semakin bagus, silakan undang kami. Silakan juga undang teman-teman di KPU kabupaten/kota, saya pastikan 24 jam bisa diundang karena kami dibayar bekerja penuh waktu," ucapnya.
Lidartawan pun siap menggandeng ormas-ormas di Provinsi Bali agar turut memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, terlebih dalam tahapan menuju Pemilu dan Pilkada 2024.
Selain itu, ia juga mengharapkan agar dana bantuan keuangan parpol (banpol), selain digunakan parpol untuk melakukan pendidikan politik, sekaligus untuk kepentingan rekrutmen politik.
"Harusnya pemimpin-pemimpin yang lahir dari Pemilu 2024 merupakan orang-orang parpol yang memang mampu dan bagus. Namun, kalau parpol sampai tidak punya calon, harus dipikirkan mau terus jadi parpol atau apa?," ujar mantan Ketua KPU Kabupaten Bangli itu.
Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali Dewa Putu Mantera didampingi Kabid Politik Dalam Negeri Kesbangpol Bali Ida Bagus Yudi Dananjaya dalam acara pendidikan politik di Kesbangpol Bali, Rabu (16/2/2022). ANTARA/Ni Luh Rhismawati.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali Dewa Putu Mantera mengatakan pada era saat ini pendidikan politik menjadi penting dan strategis kita laksanakan.
"Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik," ucapnya pada acara yang dihadiri perwakilan parpol dan ormas itu.
Dengan pendidikan politik, lanjut dia, untuk meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Kelompok Ahli Bidang Politik dan Pemerintahan Provinsi Bali Dr Anak Agung Gede Oka Wisnumurti menambahkan, para politisi seharusnya berlomba-lomba mengambil hati rakyat.
"Parpol jangan hadir dan mendekati konstituen ketika saat pemilu saja, namun harusnya hadir dari sejak awal di tengah-tengah masyarakat untuk merumuskan apa yang mereka butuhkan," ucapnya.
Menurut mantan Ketua KPU Provinsi Bali itu, citra parpol yang hadir hanya ketika jelang Pemilu tersebut harusnya segera diubah. Apalagi di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini, hendaknya parpol bergotong royong membantu masyarakat, terlepas dari kepentingan politik apapun.
"Selain parpol, ormas pun saya harapkan bisa hadir untuk memberikan pendidikan politik, termasuk dapat mengambil peluang turut menjadi penyelenggara pemilu," kata Wisnumurti sembari berharap Bali dapat menjadi contoh yang baik dalam penerapan nilai-nilai Demokrasi Pancasila.
Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Provinsi Bali Dr I Gede Wardana MSi dalam acara tersebut banyak mengulas mengenai hakikat demokrasi dan nilai-nilai dasar demokrasi.
"Demokrasi memberikan ruang untuk heterogenitas Indonesia, menjamin pluralisme dan toleransi dalam perbedaan dan memperkokoh integrasi nasional," ujarnya sembari mengingatkan agar etika dan sopan santun berpolitik jangan ditinggalkan.
