Pemerintah Kabupaten Badung, Bali berkomitmen untuk tetap melanjutkan proyek Jalan Lingkar Selatan (JLS) dengan mendorong proyek itu masuk dalam proyek infrastruktur strategis nasional.
Proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) itu diharapkan dapat menjadi jalur pariwisata yang terintegrasi di kawasan Badung Selatan.
"Kami akan selalu berkomitmen untuk menyelesaikan pembebasan lahan dan kami berharap juga ada bantuan dari pemerintah pusat untuk membantu sehingga bisa meringankan kami," ujar Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dalam keterangan yang diterima di Mangupura, Jumat.
Ia mengusulkan tentang perubahan proyek JLS menjadi proyek strategis nasional ke pemerintah pusat melalui Kementerian Badan Perencanaan Nasional (Bappenas).
Hal itu dilakukan karena Pemkab Badung sangat ingin Jalan Lingkar Selatan tersebut dapat dituntaskan guna memajukan infrastruktur yang ada di daerah pariwisata utama di Pulau Dewata itu.
Baca juga: Satgas Pangan-TPID Kabupaten Badung awasi harga bahan pokok
Menurut Bupati Giri Prasta, pembangunan infrastruktur JLS itu memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka mendukung kelancaran dan kenyamanan berbagai kegiatan internasional yang diselenggarakan di Bali.
Selain itu pembangunan JLS diproyeksikan untuk memudahkan koneksi antar destinasi pariwisata. Infrastruktur jalan yang memadai dan bebas hambatan diyakini dapat meningkatkan konektivitas antar daerah dalam upaya pemerataan pembangunan di wilayah itu.
"Kami berharap proyek KPBU jalan lingkar selatan di Badung dapat segera terwujud sehingga nantinya akan muncul daerah tujuan wisata (DTW) baru dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung," katanya.
Ia menambahkan, wilayah Badung merupakan pintu gerbang pariwisata Pulau Dewata serta menjadi tujuan Meeting, Incentive, Conference and Exhibition (MICE) internasional.
"Wilayah kami ini sering menjadi tempat perhelatan pertemuan tingkat internasional yang dihadiri oleh tokoh-tokoh dunia dan kepala negara dari berbagai belahan dunia, seperti KTT G20 nanti," ungkap Giri Prasta.
Sementara itu, Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Brahmantio Isdijoso memberikan sejumlah skema agar Badung tetap menjadi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) KPBU JLS mengingat Badung masih terkendala dalam hal pembebasan lahan.
Baca juga: Pemkab Badung dorong pengusaha gunakan 'Compressed Natural Gas'
Salah satu yang sedang dipertimbangkan adalah agar proyek tersebut tetap bisa berlangsung dengan dilakukan secara bertahap, tidak sesuai dengan jadwal semula dan selesainya tidak segera.
"Masalah pembebasan lahan kami tawarkan untuk melakukan kolaborasi dengan pihak swasta melalui skema Availability Payment sebagai komitmen Pemkab Badung tetap diminta mengalokasikan anggaran minimal 20 persen dari total kebutuhan anggaran pembebasan lahan," katanya.
"Untuk pembayarannya dilakukan secara dicicil oleh pemerintah daerah. Ini akan kami tawarkan nanti pada saat market sounding. Skema ini juga diterapkan pada pembebasan lahan proyek Jalan Tol Mengwi-Gilimanuk," ujar Brahmantio Isdijoso.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
Proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) itu diharapkan dapat menjadi jalur pariwisata yang terintegrasi di kawasan Badung Selatan.
"Kami akan selalu berkomitmen untuk menyelesaikan pembebasan lahan dan kami berharap juga ada bantuan dari pemerintah pusat untuk membantu sehingga bisa meringankan kami," ujar Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dalam keterangan yang diterima di Mangupura, Jumat.
Ia mengusulkan tentang perubahan proyek JLS menjadi proyek strategis nasional ke pemerintah pusat melalui Kementerian Badan Perencanaan Nasional (Bappenas).
Hal itu dilakukan karena Pemkab Badung sangat ingin Jalan Lingkar Selatan tersebut dapat dituntaskan guna memajukan infrastruktur yang ada di daerah pariwisata utama di Pulau Dewata itu.
Baca juga: Satgas Pangan-TPID Kabupaten Badung awasi harga bahan pokok
Menurut Bupati Giri Prasta, pembangunan infrastruktur JLS itu memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka mendukung kelancaran dan kenyamanan berbagai kegiatan internasional yang diselenggarakan di Bali.
Selain itu pembangunan JLS diproyeksikan untuk memudahkan koneksi antar destinasi pariwisata. Infrastruktur jalan yang memadai dan bebas hambatan diyakini dapat meningkatkan konektivitas antar daerah dalam upaya pemerataan pembangunan di wilayah itu.
"Kami berharap proyek KPBU jalan lingkar selatan di Badung dapat segera terwujud sehingga nantinya akan muncul daerah tujuan wisata (DTW) baru dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung," katanya.
Ia menambahkan, wilayah Badung merupakan pintu gerbang pariwisata Pulau Dewata serta menjadi tujuan Meeting, Incentive, Conference and Exhibition (MICE) internasional.
"Wilayah kami ini sering menjadi tempat perhelatan pertemuan tingkat internasional yang dihadiri oleh tokoh-tokoh dunia dan kepala negara dari berbagai belahan dunia, seperti KTT G20 nanti," ungkap Giri Prasta.
Sementara itu, Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Brahmantio Isdijoso memberikan sejumlah skema agar Badung tetap menjadi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) KPBU JLS mengingat Badung masih terkendala dalam hal pembebasan lahan.
Baca juga: Pemkab Badung dorong pengusaha gunakan 'Compressed Natural Gas'
Salah satu yang sedang dipertimbangkan adalah agar proyek tersebut tetap bisa berlangsung dengan dilakukan secara bertahap, tidak sesuai dengan jadwal semula dan selesainya tidak segera.
"Masalah pembebasan lahan kami tawarkan untuk melakukan kolaborasi dengan pihak swasta melalui skema Availability Payment sebagai komitmen Pemkab Badung tetap diminta mengalokasikan anggaran minimal 20 persen dari total kebutuhan anggaran pembebasan lahan," katanya.
"Untuk pembayarannya dilakukan secara dicicil oleh pemerintah daerah. Ini akan kami tawarkan nanti pada saat market sounding. Skema ini juga diterapkan pada pembebasan lahan proyek Jalan Tol Mengwi-Gilimanuk," ujar Brahmantio Isdijoso.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022