Badan Musyawarah Pendidikan Swasta (BMPS) wilayah Bali menginginkan pemerintah dapat melibatkan pihaknya dalam kuota dan proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara daring, seperti halnya dengan sekolah negeri.
"Dengan terbentuknya pengurus baru BMPS, kami ingin dilibatkan dalam PPDB seperti sekolah negeri lainnya. Itu karena dalam PPDB, penting untuk penentuan kuota sekolah," kata Ketua BMPS Wilayah Bali Gede Ngurah Ambara Putra di Denpasar, Kamis.
Ambara menyampaikan hal tersebut dalam pelantikan pengurus BMPS Kota Denpasar, masa bakti 2021-2026 di SMK PGRI 3 Denpasar yang diketuai oleh Made Dwi Risadiana dari Yayasan Pendidikan Harapan Nusantara.
"Sekolah swasta ini hidup bergantung pada jumlah siswanya. Selain itu, pemerintah juga hendaknya memperhatikan siswa yang kurang mampu," ujarnya.
Ambara menyebut bukan hanya di sekolah negeri saja ada siswa kurang mampu. Namun, di sekolah swasta juga memiliki siswa kurang mampu.
Selain itu, ia kembali menyampaikan BMPS merupakan wadah permusyawaratan sekolah swasta dengan tujuan ke depannya untuk bekerja sama dengan semua anggota agar bisa memberikan peran di masyarakat.
Baca juga: KPPAD Bali: Pembelajaran daring pengaruhi kualitas siswa
"Sekaligus bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa dalam sistem pendidikan nasional," katanya.
Ketua BMPS Kota Denpasar periode 2021-2026, Made Dwi Risadiana mengatakan dengan dilantiknya kepengurusan yang baru, pihaknya berkomitmen terus memperkokoh dan berkarya dalam membangun sinergitas dengan pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa.
Dengan sebanyak 29 yayasan yang telah bergabung, akan dimaksimalkan dalam membangun pendidikan yang lebih baik.
"Sinergitas pemerintah dengan sekolah swasta perlu diperkuat. Sebab, keberlangsungan perguruan swasta bukan hanya kepentingan yayasan namun perlu campur tangan pemerintah karena sekolah swasta juga mitra pemerintah," ujarnya.
Pihaknya pun mengapresiasi apa yang dilakukan Pemkot Denpasar selama ini dalam pelaksanaan PPDB.
"Yang dilakukan Pemkot Denpasar pertama kalinya kami lihat dalam PPDB paling bersih. Ini kami inginkan jadi contoh kabupaten Kota lainnya. Semoga Bapak Wali Kota juga mempertahankan hal ini dan memperhatikan kuota untuk sekolah swasta," kata Risadiana.
Baca juga: KPPAD Bali: waspadai klaster sekolah setelah 16 siswa positif COVID
Sementara itu, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan dunia pendidikan memang tidak bisa dibangun oleh pemerintah kota saja.
Melainkan semua pemangku kepentingan yang terkait harus ikut serta bahu-membahu membangun dunia pendidikan yang berkualitas.
"Saya berharap setelah dilantiknya pengurus BMPS Kota Denpasar periode 2021-2026 ini dapat bergandengan untuk membangun dunia pendidikan yang lebih baik dan tentunya berkualitas di Kota Denpasar," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
"Dengan terbentuknya pengurus baru BMPS, kami ingin dilibatkan dalam PPDB seperti sekolah negeri lainnya. Itu karena dalam PPDB, penting untuk penentuan kuota sekolah," kata Ketua BMPS Wilayah Bali Gede Ngurah Ambara Putra di Denpasar, Kamis.
Ambara menyampaikan hal tersebut dalam pelantikan pengurus BMPS Kota Denpasar, masa bakti 2021-2026 di SMK PGRI 3 Denpasar yang diketuai oleh Made Dwi Risadiana dari Yayasan Pendidikan Harapan Nusantara.
"Sekolah swasta ini hidup bergantung pada jumlah siswanya. Selain itu, pemerintah juga hendaknya memperhatikan siswa yang kurang mampu," ujarnya.
Ambara menyebut bukan hanya di sekolah negeri saja ada siswa kurang mampu. Namun, di sekolah swasta juga memiliki siswa kurang mampu.
Selain itu, ia kembali menyampaikan BMPS merupakan wadah permusyawaratan sekolah swasta dengan tujuan ke depannya untuk bekerja sama dengan semua anggota agar bisa memberikan peran di masyarakat.
Baca juga: KPPAD Bali: Pembelajaran daring pengaruhi kualitas siswa
"Sekaligus bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa dalam sistem pendidikan nasional," katanya.
Ketua BMPS Kota Denpasar periode 2021-2026, Made Dwi Risadiana mengatakan dengan dilantiknya kepengurusan yang baru, pihaknya berkomitmen terus memperkokoh dan berkarya dalam membangun sinergitas dengan pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa.
Dengan sebanyak 29 yayasan yang telah bergabung, akan dimaksimalkan dalam membangun pendidikan yang lebih baik.
"Sinergitas pemerintah dengan sekolah swasta perlu diperkuat. Sebab, keberlangsungan perguruan swasta bukan hanya kepentingan yayasan namun perlu campur tangan pemerintah karena sekolah swasta juga mitra pemerintah," ujarnya.
Pihaknya pun mengapresiasi apa yang dilakukan Pemkot Denpasar selama ini dalam pelaksanaan PPDB.
"Yang dilakukan Pemkot Denpasar pertama kalinya kami lihat dalam PPDB paling bersih. Ini kami inginkan jadi contoh kabupaten Kota lainnya. Semoga Bapak Wali Kota juga mempertahankan hal ini dan memperhatikan kuota untuk sekolah swasta," kata Risadiana.
Baca juga: KPPAD Bali: waspadai klaster sekolah setelah 16 siswa positif COVID
Sementara itu, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan dunia pendidikan memang tidak bisa dibangun oleh pemerintah kota saja.
Melainkan semua pemangku kepentingan yang terkait harus ikut serta bahu-membahu membangun dunia pendidikan yang berkualitas.
"Saya berharap setelah dilantiknya pengurus BMPS Kota Denpasar periode 2021-2026 ini dapat bergandengan untuk membangun dunia pendidikan yang lebih baik dan tentunya berkualitas di Kota Denpasar," ujarnya.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022