Anggota MPR dan sekaligus anggota Dewan Perwakilan Daerah Made Mangku Pastika mendorong generasi muda Bali agar berani dan tidak ragu-ragu untuk terjun berpolitik praktis.
"Jangan ragu-ragu, karena hanya melalui itu (politik praktis-red) nantinya bisa terpilih menjadi pemimpin," kata Pastika dalam acara Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Denpasar, Jumat.
Selain itu, ujar Pastika, jika ingin dapat mengubah suatu kebijakan, maka generasi muda mau tidak mau harus ikut berpolitik.
"Jadi, saya mohon adik-adik mengerti politik dan mau berpolitik praktis," ucapnya pada acara bertajuk Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Tengah Isu Amandemen UUD 1945: Tantangan dan Solusinya" itu.
Mantan Gubernur Bali dua periode itu berpandangan, suatu bangsa akan hancur ketika para politisi busuk yang berkuasa dan orang-orang pintar tidak mau masuk ke politik.
Baca juga: Mangku Pastika: Agrowisata jadi peluang menarik di saat pandemi
Pastika pun kembali menceritakan ketika masih menjabat Gubernur Bali telah membuka wahana Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS) sebagai salah satu wadah agar masyarakat di Pulau Dewata lebih berani berbicara di depan publik.
"Masyarakat demokratis itu, ciri-cirinya ada transparansi, akuntabilitas, dan adanya partisipasi publik. Itu makanya saya dulu buat simakrama dan Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja," ucap anggota Komite 2 DPD itu.
Menyikapi berbagai isu dan wacana yang mengemuka terkait dengan amandemen UUD 1945, Pastika melalui kesempatan sosialisasi ini mengharapkan bisa mendapatkan masukan yang komprehensif.
"Sehingga kita yang dianggap orang-orang intelektual di tengah-tengah masyarakat agar bisa memberikan penjelasan atau paling tidak mempunyai pendapat yang semestinya sebagai anggota masyarakat bangsa," ucapnya.
Sementara itu, akademisi Fakultas Hukum Universitas Udayana Dr I Dewa Gede Palguna, SH, MHum menyoroti saat ini parpol-parpol di Indonesia, bahkan yang duduk di pemerintahan sekalipun cenderung belum menerapkan fungsi minimalnya sebagai salah satu dari sistem politik di Tanah Air.
"Seperti fungsi pendidikan politik, agregasi politik, rekrutmen politik dan fungsi komunikasi politik. Mana diantara parpol kita yang benar-benar menerapkan prinsip meritokrasi, the right man on the right place?," ucapnya mempertanyakan.
Baca juga: Mangku Pastika: Perlu "dirigen" tangani sampah di Bali
Menurut mantan hakim Mahkamah Konstitusi itu, justru kondisinya banyak tokoh politik yang "menyalip di tikungan", sehingga mengesampingkan kader parpol yang telah berjuang dari bawah.
Selanjutnya, menyikapi wacana yang berkembang mengenai perlu tidaknya memperpanjang masa jabatan Presiden, Dewa Palguna berpandangan sebaik apapun figur seorang Presiden, ia berpendapat bahwa pembatasan jabatan itu perlu dan cukup dua kali masa jabatan.
"Kita mencintai Bapak Jokowi dengan segala kelebihannya, dan ada kekurangannya, tetapi jangan kemudian dijadikan alasan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden dan mengubah UUD 1945," ucapnya.
Namun, ujar dia, bagaimana halnya ketika nanti rakyat Indonesia bertemu dengan figur presiden yang buruk sehingga saat itu mengatakan masa jabatan presiden cukup satu kali saja.
"Kemudian ubah lagi Undang-Undang Dasar (UUD). Emang UUD 1945 kita ini Power Rangers yang bisa berubah setiap saat?," selorohnya.
Dewa Palguna pun menyampaikan bahwa dia memiliki pertanyaan yang sama dengan pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra.
"Kalau masa jabatan Presiden diperpanjang, artinya tidak ada Pemilu yang baru, lalu wajibkah kita sebagai warga negara taat kepada perintah yang dikeluarkan Presiden yang lewat masa jabatannya?," ucapnya.
Dalam acara sosialisasi yang diikuti oleh perwakilan mahasiswa, tokoh-tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan akademisi itu juga menghadirkan pembicara Dr Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa, SH, MHum (akademisi Universitas Udayana)
Duwira Hadi Santosa dalam kesempatan itu diantaranya menyoroti sejumlah spirit dalam tokoh-tokoh pewayangan di epos cerita Mahabharata yang berkaitan dengan sikap-sikap politik dalam bernegara.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
"Jangan ragu-ragu, karena hanya melalui itu (politik praktis-red) nantinya bisa terpilih menjadi pemimpin," kata Pastika dalam acara Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Denpasar, Jumat.
Selain itu, ujar Pastika, jika ingin dapat mengubah suatu kebijakan, maka generasi muda mau tidak mau harus ikut berpolitik.
"Jadi, saya mohon adik-adik mengerti politik dan mau berpolitik praktis," ucapnya pada acara bertajuk Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Tengah Isu Amandemen UUD 1945: Tantangan dan Solusinya" itu.
Mantan Gubernur Bali dua periode itu berpandangan, suatu bangsa akan hancur ketika para politisi busuk yang berkuasa dan orang-orang pintar tidak mau masuk ke politik.
Baca juga: Mangku Pastika: Agrowisata jadi peluang menarik di saat pandemi
Pastika pun kembali menceritakan ketika masih menjabat Gubernur Bali telah membuka wahana Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS) sebagai salah satu wadah agar masyarakat di Pulau Dewata lebih berani berbicara di depan publik.
"Masyarakat demokratis itu, ciri-cirinya ada transparansi, akuntabilitas, dan adanya partisipasi publik. Itu makanya saya dulu buat simakrama dan Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja," ucap anggota Komite 2 DPD itu.
Menyikapi berbagai isu dan wacana yang mengemuka terkait dengan amandemen UUD 1945, Pastika melalui kesempatan sosialisasi ini mengharapkan bisa mendapatkan masukan yang komprehensif.
"Sehingga kita yang dianggap orang-orang intelektual di tengah-tengah masyarakat agar bisa memberikan penjelasan atau paling tidak mempunyai pendapat yang semestinya sebagai anggota masyarakat bangsa," ucapnya.
Sementara itu, akademisi Fakultas Hukum Universitas Udayana Dr I Dewa Gede Palguna, SH, MHum menyoroti saat ini parpol-parpol di Indonesia, bahkan yang duduk di pemerintahan sekalipun cenderung belum menerapkan fungsi minimalnya sebagai salah satu dari sistem politik di Tanah Air.
"Seperti fungsi pendidikan politik, agregasi politik, rekrutmen politik dan fungsi komunikasi politik. Mana diantara parpol kita yang benar-benar menerapkan prinsip meritokrasi, the right man on the right place?," ucapnya mempertanyakan.
Baca juga: Mangku Pastika: Perlu "dirigen" tangani sampah di Bali
Menurut mantan hakim Mahkamah Konstitusi itu, justru kondisinya banyak tokoh politik yang "menyalip di tikungan", sehingga mengesampingkan kader parpol yang telah berjuang dari bawah.
Selanjutnya, menyikapi wacana yang berkembang mengenai perlu tidaknya memperpanjang masa jabatan Presiden, Dewa Palguna berpandangan sebaik apapun figur seorang Presiden, ia berpendapat bahwa pembatasan jabatan itu perlu dan cukup dua kali masa jabatan.
"Kita mencintai Bapak Jokowi dengan segala kelebihannya, dan ada kekurangannya, tetapi jangan kemudian dijadikan alasan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden dan mengubah UUD 1945," ucapnya.
Namun, ujar dia, bagaimana halnya ketika nanti rakyat Indonesia bertemu dengan figur presiden yang buruk sehingga saat itu mengatakan masa jabatan presiden cukup satu kali saja.
"Kemudian ubah lagi Undang-Undang Dasar (UUD). Emang UUD 1945 kita ini Power Rangers yang bisa berubah setiap saat?," selorohnya.
Dewa Palguna pun menyampaikan bahwa dia memiliki pertanyaan yang sama dengan pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra.
"Kalau masa jabatan Presiden diperpanjang, artinya tidak ada Pemilu yang baru, lalu wajibkah kita sebagai warga negara taat kepada perintah yang dikeluarkan Presiden yang lewat masa jabatannya?," ucapnya.
Dalam acara sosialisasi yang diikuti oleh perwakilan mahasiswa, tokoh-tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan akademisi itu juga menghadirkan pembicara Dr Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa, SH, MHum (akademisi Universitas Udayana)
Duwira Hadi Santosa dalam kesempatan itu diantaranya menyoroti sejumlah spirit dalam tokoh-tokoh pewayangan di epos cerita Mahabharata yang berkaitan dengan sikap-sikap politik dalam bernegara.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022