Jakarta (Antara Bali) - Pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi, menilai testimoni yang disampaikan mantan Ketua KPK, Antasari Azhar, perihal rapat dana talangan (bail out) Bank Century di Istana harus ada bukti konkrit.
"Testimoni itu tidak cukup hanya pernyataan tapi harus ada bukti konkrit seperti rekaman pembicaraan saat rapat," katanya usai presentasi hasil survei Jaringan Suara Indonesia (JSI), di Jakarta, Minggu (12/8) malam.
Menurut dia, testimoni Antasari di sebuah stasiun televisi swasta jika hanya sebatas pernyataan ibarat pukulan kosong, sehingga tidak memiliki dampak.
Antasari, katanya, baru menyampaikan testimoninya secara verbal tanpa disertai bukti konkrit apakah benar rapat di Istana yang disebutkannya membahas rencana "bail out" Bank Century.
"Publik masih menunggu amunisi dari Antasari. Kalau hanya sebatas testimoni itu kurang nonjok. Banyak sekali yang mempertanyakan kebenaran testimoni itu," ujarnya.
Menurut Burhanuddin, jika Antasari memiliki bukti seperti rekaman pembicaraan pada saat rapat, hal itu akan berdampak besar yakni mempengaruhi konstalasi politik nasional.(*/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012
"Testimoni itu tidak cukup hanya pernyataan tapi harus ada bukti konkrit seperti rekaman pembicaraan saat rapat," katanya usai presentasi hasil survei Jaringan Suara Indonesia (JSI), di Jakarta, Minggu (12/8) malam.
Menurut dia, testimoni Antasari di sebuah stasiun televisi swasta jika hanya sebatas pernyataan ibarat pukulan kosong, sehingga tidak memiliki dampak.
Antasari, katanya, baru menyampaikan testimoninya secara verbal tanpa disertai bukti konkrit apakah benar rapat di Istana yang disebutkannya membahas rencana "bail out" Bank Century.
"Publik masih menunggu amunisi dari Antasari. Kalau hanya sebatas testimoni itu kurang nonjok. Banyak sekali yang mempertanyakan kebenaran testimoni itu," ujarnya.
Menurut Burhanuddin, jika Antasari memiliki bukti seperti rekaman pembicaraan pada saat rapat, hal itu akan berdampak besar yakni mempengaruhi konstalasi politik nasional.(*/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012