Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Badung, Bali, untuk bertukar informasi dengan Pemkab Badung terkait upaya pengendalian inflasi daerah.
"Kami TPID NTB bersama TPID kabupaten/kota se-NTB berkunjung ke Badung untuk berdiskusi serta mendapat informasi dan masukan mengenai kegiatan TPID Badung yang sudah menjadi nominasi dan juara nasional," ujar Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB Hamad Fauzi di Mangupura, Rabu.
Ia mengatakan hasil diskusi dan masukan bersifat membangun yang didapat dari kunjungan kerja ke Badung itu nantinya dapat diaplikasikan di lingkungan kerja TPID NTB.
Baca juga: BI Bali: KAD jadi upaya kendalikan inflasi
Pihaknya berharap kunjungan itu juga dapat membangun suatu kerja sama antardaerah terkait ketersediaan komoditas pangan guna menjaga ketersediaan pasokan di daerah masing-masing.
"Mungkin dapat dilakukan kerja sama antara kami di NTB dengan Pemkab Badung melalui TPID setempat. Misalnya ada kelebihan atau surplus komoditas di daerah kami akan dapat menutupi defisit komoditas di Badung, begitu sebaliknya, sehingga menjaga kestabilan harga," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Badung I Wayan Adi Arnawa mengatakan hal baik dan positif yang didapat dari diskusi itu dapat digunakan sebagai perbandingan sehingga saling bermanfaat bagi kedua daerah.
"Kami juga mengapresiasi adanya rencana kerja sama antardaerah yang diharapkan mampu mengatasi kelangkaan komoditas. Namun, terwujudnya kerja sama ini dibutuhkan sebuah komitmen bersama dan konsistensi," ungkapnya.
Baca juga: BI Bali: KAD jadi solusi kendalikan pasokan bahan pangan
Ia menjelaskan pandemi COVID-19 telah berdampak pada semua sektor kehidupan. Kondisi itu menuntut TPID untuk mampu mempertahankan inflasi agar tidak terlalu rendah.
Menurutnya, inflasi harus dijaga pada titik keseimbangan agar dapat memberikan stimulus kepada produsen untuk tetap berproduksi. Menjaga keseimbangan suplai dinilai sangat penting agar ketika perekonomian sudah pulih dan daya beli masyarakat sudah kembali normal, maka tidak terjadi tekanan yang signifikan terhadap harga kebutuhan pokok.
"Untuk itu kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada pengendalian harga, tetapi juga daya beli masyarakat harus tetap terjaga," ujar Adi.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021
"Kami TPID NTB bersama TPID kabupaten/kota se-NTB berkunjung ke Badung untuk berdiskusi serta mendapat informasi dan masukan mengenai kegiatan TPID Badung yang sudah menjadi nominasi dan juara nasional," ujar Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB Hamad Fauzi di Mangupura, Rabu.
Ia mengatakan hasil diskusi dan masukan bersifat membangun yang didapat dari kunjungan kerja ke Badung itu nantinya dapat diaplikasikan di lingkungan kerja TPID NTB.
Baca juga: BI Bali: KAD jadi upaya kendalikan inflasi
Pihaknya berharap kunjungan itu juga dapat membangun suatu kerja sama antardaerah terkait ketersediaan komoditas pangan guna menjaga ketersediaan pasokan di daerah masing-masing.
"Mungkin dapat dilakukan kerja sama antara kami di NTB dengan Pemkab Badung melalui TPID setempat. Misalnya ada kelebihan atau surplus komoditas di daerah kami akan dapat menutupi defisit komoditas di Badung, begitu sebaliknya, sehingga menjaga kestabilan harga," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Badung I Wayan Adi Arnawa mengatakan hal baik dan positif yang didapat dari diskusi itu dapat digunakan sebagai perbandingan sehingga saling bermanfaat bagi kedua daerah.
"Kami juga mengapresiasi adanya rencana kerja sama antardaerah yang diharapkan mampu mengatasi kelangkaan komoditas. Namun, terwujudnya kerja sama ini dibutuhkan sebuah komitmen bersama dan konsistensi," ungkapnya.
Baca juga: BI Bali: KAD jadi solusi kendalikan pasokan bahan pangan
Ia menjelaskan pandemi COVID-19 telah berdampak pada semua sektor kehidupan. Kondisi itu menuntut TPID untuk mampu mempertahankan inflasi agar tidak terlalu rendah.
Menurutnya, inflasi harus dijaga pada titik keseimbangan agar dapat memberikan stimulus kepada produsen untuk tetap berproduksi. Menjaga keseimbangan suplai dinilai sangat penting agar ketika perekonomian sudah pulih dan daya beli masyarakat sudah kembali normal, maka tidak terjadi tekanan yang signifikan terhadap harga kebutuhan pokok.
"Untuk itu kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada pengendalian harga, tetapi juga daya beli masyarakat harus tetap terjaga," ujar Adi.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021