Jajaran pimpinan Kementerian Keuangan melakukan kunjungan kerja di Bali selama dua hari untuk melakukan inspeksi beberapa pembangunan proyek yang dibiayai melalui Surat Berharga Negara yang berbasis syariah (SBSN).
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, jajaran pimpinan Kementerian Keuangan melakukan inspeksi pembangunan 10 titik jalan tembus Singaraja – Mengwitani, dan soft launching pembangunan gedung Laboratorium Kesehatan Terintegrasi, Universitas Ganesha Singaraja.
Pembangunan prasarana bendungan pengendali banjir Tukad Mati, merupakan salah satu contoh nyata SBSN Proyek di Bali yang dilaksanakan oleh Ditjen SDA Kementerian PUPR. Pembangunan ini dibiayai melalui SBSN secara Kontrak Tahun Jamak (MYC) dari tahun 2017 hingga 2019 dengan total alokasi SBSN yang digunakan sebesar Rp319 miliar.
Proyek ini merupakan bagian dari program penataan dan normalisasi sungai guna pengendalian banjir di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, termasuk area Kuta, Seminyak, dan Legian yang menjadi pusat kegiatan pariwisata internasional. Selain penanganan banjir, proyek ini dimaksudkan untuk peningkatan manfaat ekonomi kawasan, dukungan kegiatan pariwisata, dan konservasi suaka pantai.
Baca juga: Pemerintah dapat Rp6,1 triliun dari lelang sukuk
Pembangunan Jalan Baru Bts. Kota Megwitani - Singaraja yang dibiayai melalui SBSN MYC senilai Rp308,15 miliar dimaksudkan untuk mengurangi waktu tempuh dari kota Denpasar (PKN) menuju kota Singaraja (PKW) dan memperbaiki geometrik titik blackspot pada ruas jalan Mengwitani Singaraja. Ruas Jalan Bts Kota Singaraja – Mengwitani merupakan ruas jalan Nasional yang berada di jalur tengah Pulau Bali yang menghubungkan Bali Utara dengan Bali Selatan.
Volume kendaraan yang melewati jalur ini cukup padat karena selain menghubungkan Bali Utara dengan Bali Selatan, terdapat banyak destinasi wisata andalan di Pulau Bali pada jalur ini seperti Kebun Raya Eka Karya, Danau Beratan, Danau Tambilingan, Danau Buyan, Air terjun Gitgit, dan Pura Ulundanu.
Pembangunan Shortcut tersebut diharapkan dapat dapat mempercepat perkembangan perekonomian di wilayah Bali Utara dan mempercepat waktu tempuh dari Bali Selatan terutama Denpasar sebagai Ibu Kota Provinsi Bali dan Kabupaten Badung sebagai destinasi utama pariwisata Bali menuju Singaraja ataupun sebaliknya.
Pembangunan Laboratorium Kesehatan Terintegrasi Universitas Pendidikan Ganesha, salah satu proyek SBSN di sektor pendidikan ini pembiayaannya dilakukan secara Single Year Contract (SYC) tahun 2021 dengan total alokasi yang digunakan sebesar Rp99,94 miliar.
Baca juga: Kemenkeu beri pinjaman ke Perumnas untuk pembangunan satu juta rumah
Pembangunan Laboratorium Terintegrasi Universitas Pendidikan Ganesha ini, merupakanperwujudan dari komitmen yang kuat dari Pemerintah untuk pembangunan Sumber Daya Manusia melalui sektor pendidikan.
Pembiayaan proyek melalui SBSN merupakan sinergi kebijakan di antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya untuk membiayai proyek-proyek atau kegiatan prioritas dengan menggunakan dana yang bersumber dari pasar keuangan melalui instrumen SBSN yang diterbitkan oleh Pemerintah sejak tahun 2008.
Dalam perkembangannya, pembiayaan proyek SBSN tersebut menunjukkan trend yang cukupmenggembirakan. Hal tersebut tercermin dari semakin meningkatnya pembiayaan Proyek SBSN, baik dari sisi jumlah K/L yang menjadi pemrakarsa proyek, nilai pembiayaan yang dialokasikan, jumlah proyek yang di bangun, maupun berdasarkan sebaran satker pelaksana proyek SBSN dan lokasi proyek SBSN yang dikerjakan.
Berbagai proyek strategis telah dihasilkan dari proyek SBSN , dan dapat dilihat secara nyata dandirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sampai dengan tahun 2021, total proyek yang dibiayai dariSBSN sudah mencapai 3.447 proyek yang tersebar di berbagai wilayah tanah air Indonesia, antara lain:
a) Infrastruktur perkeretaapian Trans Sulawesi parepare – Makassar), Trans Sumatera, dan Double Track KA selatan Jawa.
b) Pembangunan jalan dan jembatan di berbagai provinsi, antara lain pembangunan jembatan Youtefa di Jayapura, Papua, dan jembatan pulau Balang untuk dukungan konektivitas trans Kalimantan.
c) Pembangunan beberapa bandara dalam rangka penyiapan Jembatan Udara di Papua, termasuk dukungan Ibu Kota Negara (IKN).
d) Pembangunan sumber daya air (bendungan, irigasi, penyediaan dan pengelolaan air tanah)
e) Pembangunan dan pengembangan gedung perkuliahan di berbagai perguruan tinggi
Alokasi Sukuk Proyek untuk provinsi Bali, dimulai pada tahun 2016, trend-nya juga meningkat, untuk tahun 2021 sebesar Rp362,16 miliar dan tahun 2022 yang akan datang sebesar Rp409,8 miliar.
Total alokasi alokasi Sukuk Proyek untuk provinsi Bali dari tahun 2016 sampai dengan 2022 mencapai Rp1,68 triliun.
Baca juga: Kemenkeu: Realisasi insentif impor alat kesehatan capai Rp799 miliar
Sebagian besar alokasi Sukuk proyek di provinsi Bali adalah proyek-proyek prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, yaitu 43,34 persen di sektor Transportasi, Jalan, dan Jembatan pada Ditjen Bina Marga PUPR dan 42,31 persen di sektor Sumber Daya Air pada Ditjen Sumber Daya Air PUPR. Sisanya 10,47 persen di sektor pendidikan, dan selebihnya di sektor Hankam dan sosial.
Pada kunjungan kerja di Bali tersebut, Wakil Menteri Keuangan beserta jajaran Pimpinan Kementerian Keuangan mengucapkan terima kasih dan apresiasi untuk para investor Sukuk Negara khususnya dari Bali.
Dengan adanya investasi dari para investor, Pemerintah dapat mewujudkan program-programpembangunan infrastruktur yang sangat diperlukan oleh masyarakat dan mendukung pertumbuhan perekonomian Bali. Selain itu, Jajaran Pimpinan Kementerian Keuangan juga menyampaikan kepada para seluruh K/L Pelaksana Proyek SBSN untuk menjaga, memelihara, dan mengambil manfaat dari
aset negara yang berasal dari investasi masyarakat melalui SBSN.
Selain itu Pimpinan Kementerian Keuangan juga memberikan apresiasi atas kinerja para pelaksana proyek SBSN yang telah memberikan dedikasi dan komitmen terbaiknya untuk menyukseskan pembangunan proyek ini yang bermanfaat bagi segenap masyarakat khususnya di Pulau Bali. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, jajaran pimpinan Kementerian Keuangan melakukan inspeksi pembangunan 10 titik jalan tembus Singaraja – Mengwitani, dan soft launching pembangunan gedung Laboratorium Kesehatan Terintegrasi, Universitas Ganesha Singaraja.
Pembangunan prasarana bendungan pengendali banjir Tukad Mati, merupakan salah satu contoh nyata SBSN Proyek di Bali yang dilaksanakan oleh Ditjen SDA Kementerian PUPR. Pembangunan ini dibiayai melalui SBSN secara Kontrak Tahun Jamak (MYC) dari tahun 2017 hingga 2019 dengan total alokasi SBSN yang digunakan sebesar Rp319 miliar.
Proyek ini merupakan bagian dari program penataan dan normalisasi sungai guna pengendalian banjir di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, termasuk area Kuta, Seminyak, dan Legian yang menjadi pusat kegiatan pariwisata internasional. Selain penanganan banjir, proyek ini dimaksudkan untuk peningkatan manfaat ekonomi kawasan, dukungan kegiatan pariwisata, dan konservasi suaka pantai.
Baca juga: Pemerintah dapat Rp6,1 triliun dari lelang sukuk
Pembangunan Jalan Baru Bts. Kota Megwitani - Singaraja yang dibiayai melalui SBSN MYC senilai Rp308,15 miliar dimaksudkan untuk mengurangi waktu tempuh dari kota Denpasar (PKN) menuju kota Singaraja (PKW) dan memperbaiki geometrik titik blackspot pada ruas jalan Mengwitani Singaraja. Ruas Jalan Bts Kota Singaraja – Mengwitani merupakan ruas jalan Nasional yang berada di jalur tengah Pulau Bali yang menghubungkan Bali Utara dengan Bali Selatan.
Volume kendaraan yang melewati jalur ini cukup padat karena selain menghubungkan Bali Utara dengan Bali Selatan, terdapat banyak destinasi wisata andalan di Pulau Bali pada jalur ini seperti Kebun Raya Eka Karya, Danau Beratan, Danau Tambilingan, Danau Buyan, Air terjun Gitgit, dan Pura Ulundanu.
Pembangunan Shortcut tersebut diharapkan dapat dapat mempercepat perkembangan perekonomian di wilayah Bali Utara dan mempercepat waktu tempuh dari Bali Selatan terutama Denpasar sebagai Ibu Kota Provinsi Bali dan Kabupaten Badung sebagai destinasi utama pariwisata Bali menuju Singaraja ataupun sebaliknya.
Pembangunan Laboratorium Kesehatan Terintegrasi Universitas Pendidikan Ganesha, salah satu proyek SBSN di sektor pendidikan ini pembiayaannya dilakukan secara Single Year Contract (SYC) tahun 2021 dengan total alokasi yang digunakan sebesar Rp99,94 miliar.
Baca juga: Kemenkeu beri pinjaman ke Perumnas untuk pembangunan satu juta rumah
Pembangunan Laboratorium Terintegrasi Universitas Pendidikan Ganesha ini, merupakanperwujudan dari komitmen yang kuat dari Pemerintah untuk pembangunan Sumber Daya Manusia melalui sektor pendidikan.
Pembiayaan proyek melalui SBSN merupakan sinergi kebijakan di antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya untuk membiayai proyek-proyek atau kegiatan prioritas dengan menggunakan dana yang bersumber dari pasar keuangan melalui instrumen SBSN yang diterbitkan oleh Pemerintah sejak tahun 2008.
Dalam perkembangannya, pembiayaan proyek SBSN tersebut menunjukkan trend yang cukupmenggembirakan. Hal tersebut tercermin dari semakin meningkatnya pembiayaan Proyek SBSN, baik dari sisi jumlah K/L yang menjadi pemrakarsa proyek, nilai pembiayaan yang dialokasikan, jumlah proyek yang di bangun, maupun berdasarkan sebaran satker pelaksana proyek SBSN dan lokasi proyek SBSN yang dikerjakan.
Berbagai proyek strategis telah dihasilkan dari proyek SBSN , dan dapat dilihat secara nyata dandirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sampai dengan tahun 2021, total proyek yang dibiayai dariSBSN sudah mencapai 3.447 proyek yang tersebar di berbagai wilayah tanah air Indonesia, antara lain:
a) Infrastruktur perkeretaapian Trans Sulawesi parepare – Makassar), Trans Sumatera, dan Double Track KA selatan Jawa.
b) Pembangunan jalan dan jembatan di berbagai provinsi, antara lain pembangunan jembatan Youtefa di Jayapura, Papua, dan jembatan pulau Balang untuk dukungan konektivitas trans Kalimantan.
c) Pembangunan beberapa bandara dalam rangka penyiapan Jembatan Udara di Papua, termasuk dukungan Ibu Kota Negara (IKN).
d) Pembangunan sumber daya air (bendungan, irigasi, penyediaan dan pengelolaan air tanah)
e) Pembangunan dan pengembangan gedung perkuliahan di berbagai perguruan tinggi
Alokasi Sukuk Proyek untuk provinsi Bali, dimulai pada tahun 2016, trend-nya juga meningkat, untuk tahun 2021 sebesar Rp362,16 miliar dan tahun 2022 yang akan datang sebesar Rp409,8 miliar.
Total alokasi alokasi Sukuk Proyek untuk provinsi Bali dari tahun 2016 sampai dengan 2022 mencapai Rp1,68 triliun.
Baca juga: Kemenkeu: Realisasi insentif impor alat kesehatan capai Rp799 miliar
Sebagian besar alokasi Sukuk proyek di provinsi Bali adalah proyek-proyek prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, yaitu 43,34 persen di sektor Transportasi, Jalan, dan Jembatan pada Ditjen Bina Marga PUPR dan 42,31 persen di sektor Sumber Daya Air pada Ditjen Sumber Daya Air PUPR. Sisanya 10,47 persen di sektor pendidikan, dan selebihnya di sektor Hankam dan sosial.
Pada kunjungan kerja di Bali tersebut, Wakil Menteri Keuangan beserta jajaran Pimpinan Kementerian Keuangan mengucapkan terima kasih dan apresiasi untuk para investor Sukuk Negara khususnya dari Bali.
Dengan adanya investasi dari para investor, Pemerintah dapat mewujudkan program-programpembangunan infrastruktur yang sangat diperlukan oleh masyarakat dan mendukung pertumbuhan perekonomian Bali. Selain itu, Jajaran Pimpinan Kementerian Keuangan juga menyampaikan kepada para seluruh K/L Pelaksana Proyek SBSN untuk menjaga, memelihara, dan mengambil manfaat dari
aset negara yang berasal dari investasi masyarakat melalui SBSN.
Selain itu Pimpinan Kementerian Keuangan juga memberikan apresiasi atas kinerja para pelaksana proyek SBSN yang telah memberikan dedikasi dan komitmen terbaiknya untuk menyukseskan pembangunan proyek ini yang bermanfaat bagi segenap masyarakat khususnya di Pulau Bali. (*)
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021