Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baru mencapai 59,62 persen atau Rp730,13 triliun dari pagu Rp1.224,73 triliun per akhir Oktober 2021 padahal sudah menjelang akhir tahun.
“Realisasi belanja APBD 2021 masih sangat terbatas. Kalau dilihat berbagai daerah mereka hanya belanja di sekitar 50 persen,” katanya dalam Kongres Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Tahun 2021 di Jakarta, Selasa.
Sri Mulyani menuturkan realisasi belanja daerah tersebut hanya naik 3,51 persen (yoy) dibanding periode sama tahun lalu yang sebesar Rp705,34 triliun dan secara persentase terhadap pagu anggaran juga jauh lebih rendah.
Jika dilihat per jenis belanja, belanja pegawai sebesar Rp297,37 triliun atau 24,3 persen, belanja barang dan jasa Rp198,3 triliun atau 16,2 persen, belanja modal Rp67,64 triliun atau 5,5 persen, serta belanja lainnya Rp166,82 triliun atau 13,6 persen.
Jika belanja dilihat per fungsi maka realisasi belanja pendidikan sebesar Rp213,14 triliun atau 17,4 persen terhadap pagu dalam APBD dan naik 3,1 persen dibanding periode sama tahun lalu Rp206,74 triliun yang merupakan 19,2 persen terhadap APBD 2020.
“Serapan terbesar untuk belanja pendidikan adalah pada belanja pegawai untuk gaji guru dan tenaga pendidik,” ujar Sri Mulyani.
Belanja kesehatan terserap Rp118,06 triliun atau 9,6 persen dari pagu dalam APBD 2021 dan naik 3,4 persen dibanding periode sama tahun lalu Rp114,2 triliun yang merupakan 10,6 persen dari target APBD 2020.
Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tetap perlu lebih cepat dalam menggunakan dan menyerap anggaran bidang kesehatan ini terutama untuk penanganan COVID-19, dukungan vaksin serta insentif tenaga kesehatan.
Untuk belanja perlindungan sosial terserap Rp7,69 triliun yang hanya 0,6 persen dari pagu dalam APBD 2021 dan turun hingga 23,5 persen dibanding periode sama tahun lalu Rp10,04 triliun sehingga pemda perlu mendorong penyerapan bansos untuk membantu masyarakat terdampak pandemi.
Ia menyebutkan secara persentase realisasi belanja tertinggi adalah DI Yogyakarta yaitu 66,19 persen dan wilayah terendah adalah Maluku yaitu 39,23 persen sedangkan nilai realisasi belanja tertinggi adalah Jawa Barat dan yang terendah adalah Kalimantan Utara.
Sri Mulyani menegaskan pemda harus segera menyerap anggaran belanja APBD mengingat hanya tersisa 1,5 bulan sebelum tutup tahun anggaran belanja yakni 24 Desember 2021.
Menurutnya, saat ini seluruh pemda justru mengalami surplus yakni pendapatan mereka lebih besar dibanding belanjanya sehingga tidak sinkron dengan pemerintah pusat yang sedang melakukan countercyclical melalui APBN.
“Pemerintah pusat sedang mendorong pemulihan dengan defisit Rp540 triliun namun daerah justru menahan belanja sehingga terjadi surplus Rp111,5 triliun. Efektivitas dorongan kebijakan APBN dan daerah belum sinkron,” tegasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021
“Realisasi belanja APBD 2021 masih sangat terbatas. Kalau dilihat berbagai daerah mereka hanya belanja di sekitar 50 persen,” katanya dalam Kongres Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Tahun 2021 di Jakarta, Selasa.
Sri Mulyani menuturkan realisasi belanja daerah tersebut hanya naik 3,51 persen (yoy) dibanding periode sama tahun lalu yang sebesar Rp705,34 triliun dan secara persentase terhadap pagu anggaran juga jauh lebih rendah.
Jika dilihat per jenis belanja, belanja pegawai sebesar Rp297,37 triliun atau 24,3 persen, belanja barang dan jasa Rp198,3 triliun atau 16,2 persen, belanja modal Rp67,64 triliun atau 5,5 persen, serta belanja lainnya Rp166,82 triliun atau 13,6 persen.
Jika belanja dilihat per fungsi maka realisasi belanja pendidikan sebesar Rp213,14 triliun atau 17,4 persen terhadap pagu dalam APBD dan naik 3,1 persen dibanding periode sama tahun lalu Rp206,74 triliun yang merupakan 19,2 persen terhadap APBD 2020.
“Serapan terbesar untuk belanja pendidikan adalah pada belanja pegawai untuk gaji guru dan tenaga pendidik,” ujar Sri Mulyani.
Belanja kesehatan terserap Rp118,06 triliun atau 9,6 persen dari pagu dalam APBD 2021 dan naik 3,4 persen dibanding periode sama tahun lalu Rp114,2 triliun yang merupakan 10,6 persen dari target APBD 2020.
Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tetap perlu lebih cepat dalam menggunakan dan menyerap anggaran bidang kesehatan ini terutama untuk penanganan COVID-19, dukungan vaksin serta insentif tenaga kesehatan.
Untuk belanja perlindungan sosial terserap Rp7,69 triliun yang hanya 0,6 persen dari pagu dalam APBD 2021 dan turun hingga 23,5 persen dibanding periode sama tahun lalu Rp10,04 triliun sehingga pemda perlu mendorong penyerapan bansos untuk membantu masyarakat terdampak pandemi.
Ia menyebutkan secara persentase realisasi belanja tertinggi adalah DI Yogyakarta yaitu 66,19 persen dan wilayah terendah adalah Maluku yaitu 39,23 persen sedangkan nilai realisasi belanja tertinggi adalah Jawa Barat dan yang terendah adalah Kalimantan Utara.
Sri Mulyani menegaskan pemda harus segera menyerap anggaran belanja APBD mengingat hanya tersisa 1,5 bulan sebelum tutup tahun anggaran belanja yakni 24 Desember 2021.
Menurutnya, saat ini seluruh pemda justru mengalami surplus yakni pendapatan mereka lebih besar dibanding belanjanya sehingga tidak sinkron dengan pemerintah pusat yang sedang melakukan countercyclical melalui APBN.
“Pemerintah pusat sedang mendorong pemulihan dengan defisit Rp540 triliun namun daerah justru menahan belanja sehingga terjadi surplus Rp111,5 triliun. Efektivitas dorongan kebijakan APBN dan daerah belum sinkron,” tegasnya.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021