Denpasar (Antara Bali) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi Bali mendesak penundaan pembangunan proyek jalan di atas perairan (JDP) dengan ruas Pelabuhan Benoa-Bandar Udara Ngurah Rai-Nusa Dua.
Deputi Internal Walhi Bali Suriadi Darmoko, saat bertemu dengan perwakilan Komisi III DPRD Bali, di Denpasar, Selasa, menilai dalam proyek tersebut terdapat beberapa penyimpangan dan cenderung merusak ekosistem laut di sekitar lokasi proyek.
"Teknik pembangunan JDP tersebut mengancam keberlangsungan lingkungan hidup di pesisir laut Bali karena terdapat sekitar 18 ribu tiang pancang pada penyangga jembatan yang dapat merusak hutan bakau seluas 2,3 hektare," ujarnya.
Menurut dia, hal itu diperparah oleh penggunaan batu kapur (limestone) dalam jumlah besar yang berpotensi merusak lingkungan hidup di kawasan pesisir.
Sementara itu, pejabat dari Bina Marga Bali, Nyoman Sumerta, menjelaskan bahwa pengurukan dengan batu kapur tersebut bersifat sementara untuk memudahkan kendaraan proyek keluar-masuk lokasi.
"Nanti kalau sudah selesai, limestone akan diangkat lagi. Kami tidak bisa menggunakan kapal laut untuk mobilisasi peralatan karena airnya terlalu dangkal," katanya.
Sekretaris Komisi III DPRD Bali, Gusti Made Suryantha Putra, saat menemui perwakilan Walhi mendorong pihak Kementerian Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Lingkungan Hidup segera melakukan inspeksi ke lokasi untuk mengecek hal-hal yang dilaporkan oleh Walhi terkait kerusakan ekosistem laut yang terjadi.(LHS/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012
Deputi Internal Walhi Bali Suriadi Darmoko, saat bertemu dengan perwakilan Komisi III DPRD Bali, di Denpasar, Selasa, menilai dalam proyek tersebut terdapat beberapa penyimpangan dan cenderung merusak ekosistem laut di sekitar lokasi proyek.
"Teknik pembangunan JDP tersebut mengancam keberlangsungan lingkungan hidup di pesisir laut Bali karena terdapat sekitar 18 ribu tiang pancang pada penyangga jembatan yang dapat merusak hutan bakau seluas 2,3 hektare," ujarnya.
Menurut dia, hal itu diperparah oleh penggunaan batu kapur (limestone) dalam jumlah besar yang berpotensi merusak lingkungan hidup di kawasan pesisir.
Sementara itu, pejabat dari Bina Marga Bali, Nyoman Sumerta, menjelaskan bahwa pengurukan dengan batu kapur tersebut bersifat sementara untuk memudahkan kendaraan proyek keluar-masuk lokasi.
"Nanti kalau sudah selesai, limestone akan diangkat lagi. Kami tidak bisa menggunakan kapal laut untuk mobilisasi peralatan karena airnya terlalu dangkal," katanya.
Sekretaris Komisi III DPRD Bali, Gusti Made Suryantha Putra, saat menemui perwakilan Walhi mendorong pihak Kementerian Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Lingkungan Hidup segera melakukan inspeksi ke lokasi untuk mengecek hal-hal yang dilaporkan oleh Walhi terkait kerusakan ekosistem laut yang terjadi.(LHS/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012