Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Putri Suastini Koster meminta seluruh kader PKK, mulai tingkat kabupaten/kota, kecamatan hingga desa, bersinergi mempercepat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi kaum difabel atau penyandang disabilitas.

"Bali mendapatkan bantuan vaksin COVID-19 jenis Sinopharm dari presiden yang khusus diperuntukkan bagi penyandang disabilitas serta orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang telah berusia 18 tahun ke atas dan belum mendapatkan vaksinasi," katanya di Denpasar, Senin.

Oleh karena itu, saat memimpin rapat koordinasi vaksinasi disabilitas secara virtual tersebut, dia meminta kader PKK di tingkat desa memastikan para penyandang disabilitas yang belum divaksin di wilayahnya masing masing.

Baca juga: Tim PKK Denpasar tuntaskan vaksinasi penyandang disabilitas

Kemudian, mereka diminta membantu untuk mendapatkan vaksin serta memfasilitasi penjemputan dan pengantaran ke lokasi vaksin serta mengantar kembali ke rumah masing-masing.

"Untuk menyukseskan pelaksanaan vaksinasi yang dicanangkan pada awal September mendatang diperlukan sinergitas semua OPD terkait serta seluruh kader PKK secara terstruktur dari tingkat provinsi hingga desa," ujar istri Gubernur Bali itu.

Tidak hanya itu, Putri Koster juga meminta kader PKK bergotong-royong memberikan konsumsi kepada para peserta vaksin.

Demikian pula halnya dengan TP PKK di tingkat kabupaten/kota untuk memonitor persiapan dan pelaksanaan vaksinasi serta secara gotong-royong menyiapkan konsumsi bagi petugas vaksin selama pelaksanaan vaksinasi berlangsung di kabupaten/kota masing-masing.

Vaksinasi ini akan dilakukan dua kali, suntikan pertama di tanggal 2-4 September 2021 dan suntikan kedua setelah 21 hari dari penyuntikan pertama.

Baca juga: OPD Pemprov Bali-PKK sinergi percepat vaksinasi COVID-19 penyandang disabilitas

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali Putu Anom Agustina mengatakan berdasarkan data yang diperoleh, terdapat sekitar 12.086 penduduk penyandang disabilitas dan sekitar 10.703 orang (88,56 persen) berusia 18 tahun ke atas.

"Jumlah ini yang akan menjadi sasaran pelaksanaan vaksinasi Sinopharm," ujarnya, dalam rakor yang diikuti sekitar 500 kader PKK, OPD terkait serta Staf Khusus Presiden, Susilo itu.

Untuk itu, pihaknya meminta agar kepala desa beserta dengan TP PKK untuk melakukan kembali penyisiran terhadap warganya yang menyandang disabilitas dan memenuhi syarat untuk divaksin.

"Data yang masuk sangatlah penting untuk skema pelaksanaan vaksinasi. Di samping itu, dengan data ini untuk mengecek status kependudukan dari penyandang disabilitas, apakah sudah memiliki nomor induk kependudukan (NIK) atau belum," katanya.

Baca juga: Lima pemuda Gianyar buka usaha warung kopi setelah pelatihan barista

NIK berperan sangat penting, tidak hanya untuk pendataan diri saat vaksinasi dan sertifikat vaksin, lebih dari itu NIK sangat penting untuk penyaluran bantuan sosial, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bagi penyandang disabilitas.

"Difabel, baik yang sudah memilki NIK maupun belum, tetap kami data untuk mendapatkan vaksin, termasuk satu pendamping difabel kalau belum divaksin juga mendapatkan vaksin Sinopharm," ucapnya.

Saat pelaksanaan vaksinasi juga akan disalurkan bahan pokok dari pemerintah kepada para penyandang disabilitas .

Pewarta: Ni Luh Rhismawati

Editor : Edy M Yakub


COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021