Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo beserta jajaran direksi siap melaksanakan amanah Presiden Joko Widodo, dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dengan tata kelola yang baik, dan tetap mengedepankan inovasi untuk menghadapi tantangan implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan.
"Secara umum dan berdasarkan ISSA (Asosiasi Jaminan Sosial Sedunia), ada empat tantangan utama yang siap kami hadapi ke depan, yang pertama yaitu perlindungan bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia, kemudian perlindungan pada pasar tenaga kerja di era industri 4.0, peningkatan manfaat, kemudahan dan kecepatan layanan dan selanjutnya peningkatan IT Agility," ujar Anggoro dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Denpasar, Sabtu.
Anggoro menambahkan, untuk merespons tantangan tersebut, Direksi BPJAMSOSTEK akan menjalankan lima program prioritas, yaitu 1) Kemudahan daftar dan bayar iuran BPJAMSOSTEK, 2) Implementasi pelaksanaan program JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan). 3) Utilisasi aplikasi digital yang akan dinamakan J-Mo (Jamsostek Mobile). 4) Penguatan infrastruktur (IT, SDM dan cost competitiveness) dan 5) Peningkatan kualitas dan integrasi data.
"Dari sisi kepesertaan, kami akan fokus memberikan dan memastikan kemudahan pendaftaran dan pembayaran bagi peserta. Kedua, fokus utama tahun ini adalah implementasi program baru yakni JKP," ucapnya.
Selanjutnya dari sisi layanan, akan rebranding layanan mobile dan mengembangkan layanan fully digital yang memanfaatkan teknologi biometric. "Kami juga sangat concern dengan data dan kolaborasi. Dalam hal ini, kami akan meningkatkan kualitas data dan membuka ruang untuk integrasi dengan program JKN," ujar Anggoro.
Senada dengan Dirut BPJAMSOSTEK, Muhammad Zuhri sebagai Ketua Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK menyampaikan siap bekerja sama dengan jajaran direksi untuk memastikan kinerja BPJS Ketenagakerjaan dan kesejahteraan pekerja di masa yang akan datang.
Ia membeberkan enam lompatan besar yang menjadi fokus Dewas BPJAMSOSTEK, yaitu 1) Peningkatan kepesertaan berbasis sinkronisasi data kepesertaan, 2) Mendorong perbaikan pelayanan dengan pendekatan strategi dan 3) Memperhatikan risiko operasional dan investasi.
Selanjutnya 4) Memenuhi standar operasional BPJAMSOSTEK, 5) Menindaklanjuti rekomendasi yang diterbitkan DJSN dan pemeriksaan khusus BPK RI dan 6) Menyelesaikan gap antara regulasi dengan implementasi operasional.
Pihak DJSN menyambut baik program yang disampaikan oleh Direksi dan Dewas BPJAMSOSTEK periode 2021-2026. Mewakili DJSN, Iene Muliati, sebagai Ketua Komisi Kebijakan, menyampaikan pihaknya optimis BPJAMSOSTEK mampu mengukir banyak prestasi dan mewujudkan jaminan sosial nasional yang berkualitas bagi pekerja Indonesia.
Dirinya berharap Direksi dan Dewas meningkatkan dan mengupayakan usaha terbaik hingga titik maksimal, khususnya pada aspek manajemen kepesertaan, manajemen risiko dan investasi, serta manajemen layanan manfaat.
Anggoro berharap kolaborasi antara jajaran Direksi dan Dewas dengan seluruh pemangku kepentingan dapat berjalan dengan baik, karena dukungan dari seluruh elemen ini sangat dibutuhkan untuk mencapai visi dan misi yang mulia memberikan perlindungan jaminan sosial kepada seluruh pekerja Indonesia.
Sementara itu Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (Banuspa) Toto Suharto mengajak para pengusaha dan pihak-pihak terkait untuk menyamakan persepsi pentingnya penerapan budaya kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
"Kami ingin memberikan informasi penguatan substansi bahwa BPJAMSOSTEK hadir sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk memastikan berjalannya perlindungan pada masyarakat, khususnya para pekerja," ucapnya.
Jajaran Direksi BPJAMSOSTEK untuk periode 2021-2026 dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) (Antaranews Bali/HO-BPJAMSOSTEK/2021)
