Gubernur Bali Wayan Koster meminta jajaran birokrasi di lingkungan pemprov setempat agar bekerja luar biasa dan tidak normatif untuk mengakselerasi program prioritas pembangunan sebagai penjabaran visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali".
"Jadi, penempatan pejabat ini bukan berdasarkan keinginan saya atau yang lain-lain. Semua didasari atas kebutuhan untuk menjalankan roda pembangunan," kata Koster pada pelantikan pejabat di lingkungan Pemprov Bali di Denpasar, Selasa.
Menyesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, acara pelantikan dilaksanakan secara hybrid, kombinasi perwakilan yang hadir langsung dan secara daring melalui aplikasi zoom dari kantor masing-masing.
Acara "offline" di Kantor Gubernur Bali itu juga dihadiri Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati. Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra dan sejumlah pimpinan OPD Pemprov Bali.
Baca juga: Wapres: COVID-19 percepat reformasi birokrasi
Mengawali arahannya, Gubernur Koster kembali menegaskan bahwa dalam pengisian jabatan pejabat tinggi pratama (setingkat eselon 2), pejabat administrator (eselon 3) dan pejabat pengawas (eselon 4) kali ini, ia semaksimal mungkin telah mengupayakan penempatan yang mendekati apa yang menjadi keinginan bersama.
Koster pun menyebut lima program prioritas yang harus menjadi perhatian jajaran birokrasi yakni bidang 1 (5.000), pangan, sandang dan papan), bidang 2 (Kesehatan dan Pendidikan), bidang 3 (Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan), bidang 4 (Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya), bidang 5 (Pariwisata).
"Kelima program prioritas itu didukung oleh upaya penguatan infrastruktur darat, laut dan udara," ujarnya.
Menurut mantan anggota DPR tiga periode ini, upaya mengakselerasi lima program prioritas itu membutuhkan dukungan SDM yang secara utuh memahami visi Nangun Sat Kerthi Nangun Bali.
"Bukan hanya sekadar paham, tetapi mendalami, menghayati, bisa melaksanakan, mengakselerasi, inovatif dan kreatif," ucapnya.
Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang ideal, selaku gubernur ia berupaya memanfaatkan sumber daya yang ada. Kendatipun, menurut penilaiannya, masih ada pejabat yang menunjukkan kinerja mengecewakan.
Selain cakap di bidangnya, ia ingin para pimpinan OPD memiliki akses ke pusat. Seorang pejabat eselon 2 (setingkat kadis dan kepala badan) dituntut punya pergaulan luas di kementerian.
Baca juga: Antisipasi COVID-19, Pemkot Denpasar keluarkan SE jam kerja ASN
Ia berpendapat, akses ke pusat itu bisa dimanfaatkan untuk memperoleh anggaran untuk mengakselerasi program pembangunan di daerah.
"Akses ke pusat inilah yang saya manfaatkan. Karena jika hanya mengandalkan APBD, itu sangat kecil. Cari sumber pendanaan APBN sebanyak-banyaknya. Kalau akses saya ke menteri, kepala OPD bisa membuka akses ke jajaran dirjen. Itu akan saling melengkapi," ujarnya.
Dia mengajak para pimpinan OPD untuk tancap gas di tahun 2021. Hanya saja, ia tetap mengingatkan agar jajarannya jangan sampai menempuh cara-cara yang melanggar aturan seperti terlibat dalam gratifikasi.
Kepala BKD Provinsi Bali Ketut Lihadnyana mengatakan pelantikan pejabat dilaksanakan untuk mengisi kekosongan jabatan karena pejabatnya memasuki masa pensiun, beralih ke fungsional dan meninggal.
Rincian yang dilantik adalah 1 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon 2 yaitu Kadis PUPR Nusakti Yasa Weda, 68 pejabat Administrator/Eselon 3 (Kepala Bidang/Kepala Bagian) dan 240 pejabat pengawas/eselon 4 (kepala seksi, kepala sub bagian).
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
"Jadi, penempatan pejabat ini bukan berdasarkan keinginan saya atau yang lain-lain. Semua didasari atas kebutuhan untuk menjalankan roda pembangunan," kata Koster pada pelantikan pejabat di lingkungan Pemprov Bali di Denpasar, Selasa.
Menyesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, acara pelantikan dilaksanakan secara hybrid, kombinasi perwakilan yang hadir langsung dan secara daring melalui aplikasi zoom dari kantor masing-masing.
Acara "offline" di Kantor Gubernur Bali itu juga dihadiri Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati. Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra dan sejumlah pimpinan OPD Pemprov Bali.
Baca juga: Wapres: COVID-19 percepat reformasi birokrasi
Mengawali arahannya, Gubernur Koster kembali menegaskan bahwa dalam pengisian jabatan pejabat tinggi pratama (setingkat eselon 2), pejabat administrator (eselon 3) dan pejabat pengawas (eselon 4) kali ini, ia semaksimal mungkin telah mengupayakan penempatan yang mendekati apa yang menjadi keinginan bersama.
Koster pun menyebut lima program prioritas yang harus menjadi perhatian jajaran birokrasi yakni bidang 1 (5.000), pangan, sandang dan papan), bidang 2 (Kesehatan dan Pendidikan), bidang 3 (Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan), bidang 4 (Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya), bidang 5 (Pariwisata).
"Kelima program prioritas itu didukung oleh upaya penguatan infrastruktur darat, laut dan udara," ujarnya.
Menurut mantan anggota DPR tiga periode ini, upaya mengakselerasi lima program prioritas itu membutuhkan dukungan SDM yang secara utuh memahami visi Nangun Sat Kerthi Nangun Bali.
"Bukan hanya sekadar paham, tetapi mendalami, menghayati, bisa melaksanakan, mengakselerasi, inovatif dan kreatif," ucapnya.
Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang ideal, selaku gubernur ia berupaya memanfaatkan sumber daya yang ada. Kendatipun, menurut penilaiannya, masih ada pejabat yang menunjukkan kinerja mengecewakan.
Selain cakap di bidangnya, ia ingin para pimpinan OPD memiliki akses ke pusat. Seorang pejabat eselon 2 (setingkat kadis dan kepala badan) dituntut punya pergaulan luas di kementerian.
Baca juga: Antisipasi COVID-19, Pemkot Denpasar keluarkan SE jam kerja ASN
Ia berpendapat, akses ke pusat itu bisa dimanfaatkan untuk memperoleh anggaran untuk mengakselerasi program pembangunan di daerah.
"Akses ke pusat inilah yang saya manfaatkan. Karena jika hanya mengandalkan APBD, itu sangat kecil. Cari sumber pendanaan APBN sebanyak-banyaknya. Kalau akses saya ke menteri, kepala OPD bisa membuka akses ke jajaran dirjen. Itu akan saling melengkapi," ujarnya.
Dia mengajak para pimpinan OPD untuk tancap gas di tahun 2021. Hanya saja, ia tetap mengingatkan agar jajarannya jangan sampai menempuh cara-cara yang melanggar aturan seperti terlibat dalam gratifikasi.
Kepala BKD Provinsi Bali Ketut Lihadnyana mengatakan pelantikan pejabat dilaksanakan untuk mengisi kekosongan jabatan karena pejabatnya memasuki masa pensiun, beralih ke fungsional dan meninggal.
Rincian yang dilantik adalah 1 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon 2 yaitu Kadis PUPR Nusakti Yasa Weda, 68 pejabat Administrator/Eselon 3 (Kepala Bidang/Kepala Bagian) dan 240 pejabat pengawas/eselon 4 (kepala seksi, kepala sub bagian).
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020