Denpasar (Antara Bali) - Kalangan DPRD Provinsi Bali mengharapkan penggunaan kartu elektronik Jaminan Kesehatan Bali Mandara (E-JKBM) selambat-lambatnya rampung pada 2013.
"Kami harapkan penggunaan E-JKBM selambat-lambatnya tahun 2013. Oleh karena itu, pengumpulan 'data base' harus sudah dimulai sekarang," kata anggota Komisi IV DPRD Bali Utami Dwi Suryadi di Denpasar, Senin.
Seusai rapat Komisi IV DPRD dengan Dinas Kesehatan Bali, ia mengatakan, saat ini masyarakat, khususnya warga kurang mampu atau kategori miskin sangat terbantu dalam pelayanan kesehatan.
"Karena itu pelayanan harus lebih baik lagi. Kami tidak bisa memungkiri pelayanan terhadap warga yang menggunakan JKBM masih banyak menemukan kendala. Seperti halnya warga kesulitan mengurus JKBM, lantaran warga tersebut kelengkapan administrasinya kurang atau masih berbelit-belit. Apalagi warga tersebut pengetahuan untuk mengurus administrasi sangat awam," ucap politikus Partai Demokrat itu.
Oleh karena itu, diperlukan tenaga khusus administrasi yang menangani JKBM. Tenaga tersebut bisa diambil dari tenaga kontrak.
"Nantinya tenaga kontrak itu khusus menanggani data dan administrasi JKBM di puskesmas mau pun di rumah sakit karena selama ini penanganannya masih bergabung dengan pelayanan pasien umum," kata Utami didampingi anggota komisi IV Wayan Rawan Atmaja.(LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012
"Kami harapkan penggunaan E-JKBM selambat-lambatnya tahun 2013. Oleh karena itu, pengumpulan 'data base' harus sudah dimulai sekarang," kata anggota Komisi IV DPRD Bali Utami Dwi Suryadi di Denpasar, Senin.
Seusai rapat Komisi IV DPRD dengan Dinas Kesehatan Bali, ia mengatakan, saat ini masyarakat, khususnya warga kurang mampu atau kategori miskin sangat terbantu dalam pelayanan kesehatan.
"Karena itu pelayanan harus lebih baik lagi. Kami tidak bisa memungkiri pelayanan terhadap warga yang menggunakan JKBM masih banyak menemukan kendala. Seperti halnya warga kesulitan mengurus JKBM, lantaran warga tersebut kelengkapan administrasinya kurang atau masih berbelit-belit. Apalagi warga tersebut pengetahuan untuk mengurus administrasi sangat awam," ucap politikus Partai Demokrat itu.
Oleh karena itu, diperlukan tenaga khusus administrasi yang menangani JKBM. Tenaga tersebut bisa diambil dari tenaga kontrak.
"Nantinya tenaga kontrak itu khusus menanggani data dan administrasi JKBM di puskesmas mau pun di rumah sakit karena selama ini penanganannya masih bergabung dengan pelayanan pasien umum," kata Utami didampingi anggota komisi IV Wayan Rawan Atmaja.(LHS)
Editor : Masuki
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012