Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengajak Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di kabupaten/kota untuk bekerja optimal dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat di Pulau Dewata.
"Meskipun angkanya masih di atas rata-rata nasional, namun masih belum optimal apalagi maksimal. Ini tantangan kita agar acara seperti ini tidak sekadar seremonial saja," kata Dewa Indra dalam Pengukuhan TPAKD Kabupaten/Kota se-Bali di Denpasar, Rabu.
Dia berharap pembentukan TPAKD di kabupaten/kota, harus jadi langkah awal untuk bekerja lebih keras lagi ke depannya.
"Langsung bekerja untuk petakan persoalan, bagian mana yang belum tersentuh dan diselesaikan bersama sehingga fokus sasaran kita jelas dengan strategi tepat. Kita berharap tahun depan (angka literasi dan inklusi keuangan-red) bisa meningkat," ujarnya.
Di sisi lain, birokrat asal Pemaron, Kabupaten Buleleng ini menyampaikan apresiasi atas peran OJK, yang terus meningkatkan upaya untuk turut membangun perekonomian di Bali.
"Kami bersama OJK terus berupaya memperluas akses keuangan bagi masyarakat kita dan kabupaten kota harus mendukung penuh langkah tersebut. Contohnya kurbali.com (website kredit usaha rakyat, red) saya kira belum banyak yang mengakses, apalagi yang direalisasikan kreditnya," ujarnya.
Di lingkungan Pemprov Bali, lanjut dia, juga tidak ada lagi transaksi tunai dan didorong penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).
"Hal ini harus diperluas terus ke kabupaten/kota, harus jadi lifestyle atau gaya hidup," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara (Bali-Nusra) Giri Tribroto mengatakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo, maka seluruh daerah harus mendukung untuk mempercepat akses keuangan masyarakat baik tabungan atau kredit.
Dalam hal ini, TPAKD diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat dan pelaku UMKM khususnya dalam mengakses layanan jasa keuangan,
"Perlu senantiasa ada edukasi secara formal kepada setiap segmen masyarakat di kabupaten kota serta meningkatkan kewaspadaan akan investasi ilegal. Ini komitmen kita untuk terus memperluas akses keuangan," katanya.
Dari hasil survei OJK mengenai literasi dan inklusi keuangan tahun 2019 menyebutkan, tingkat literasi keuangan Indonesia menyentuh angka 38,08 persen dan indeks inklusinya sekitar 76,19 persen.
Adapun indeks literasi keuangan Provinsi Bali pada tahun lalu mencapai 38,06 persen. Sedangkan indeks inklusi keuangan di Bali pada 2019 mencapai level 92,91 persen atau lebih tinggi dari indeks inklusi nasional 76,19 persen dan target nasional 75 persen.
Dalam kesempatan tersebut, salah satu program yang ditekankan Tribroto selain KUR bagi UMKM, adalah peningkatan budaya menabung sejak dini melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR).
Dalam acara pengukuhan tersebut, nampak pula Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho, Sekda dan perwakilan se-kabupaten/kota, pimpinan lembaga keuangan serta OPD terkait.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
"Meskipun angkanya masih di atas rata-rata nasional, namun masih belum optimal apalagi maksimal. Ini tantangan kita agar acara seperti ini tidak sekadar seremonial saja," kata Dewa Indra dalam Pengukuhan TPAKD Kabupaten/Kota se-Bali di Denpasar, Rabu.
Dia berharap pembentukan TPAKD di kabupaten/kota, harus jadi langkah awal untuk bekerja lebih keras lagi ke depannya.
"Langsung bekerja untuk petakan persoalan, bagian mana yang belum tersentuh dan diselesaikan bersama sehingga fokus sasaran kita jelas dengan strategi tepat. Kita berharap tahun depan (angka literasi dan inklusi keuangan-red) bisa meningkat," ujarnya.
Di sisi lain, birokrat asal Pemaron, Kabupaten Buleleng ini menyampaikan apresiasi atas peran OJK, yang terus meningkatkan upaya untuk turut membangun perekonomian di Bali.
"Kami bersama OJK terus berupaya memperluas akses keuangan bagi masyarakat kita dan kabupaten kota harus mendukung penuh langkah tersebut. Contohnya kurbali.com (website kredit usaha rakyat, red) saya kira belum banyak yang mengakses, apalagi yang direalisasikan kreditnya," ujarnya.
Di lingkungan Pemprov Bali, lanjut dia, juga tidak ada lagi transaksi tunai dan didorong penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).
"Hal ini harus diperluas terus ke kabupaten/kota, harus jadi lifestyle atau gaya hidup," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara (Bali-Nusra) Giri Tribroto mengatakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo, maka seluruh daerah harus mendukung untuk mempercepat akses keuangan masyarakat baik tabungan atau kredit.
Dalam hal ini, TPAKD diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat dan pelaku UMKM khususnya dalam mengakses layanan jasa keuangan,
"Perlu senantiasa ada edukasi secara formal kepada setiap segmen masyarakat di kabupaten kota serta meningkatkan kewaspadaan akan investasi ilegal. Ini komitmen kita untuk terus memperluas akses keuangan," katanya.
Dari hasil survei OJK mengenai literasi dan inklusi keuangan tahun 2019 menyebutkan, tingkat literasi keuangan Indonesia menyentuh angka 38,08 persen dan indeks inklusinya sekitar 76,19 persen.
Adapun indeks literasi keuangan Provinsi Bali pada tahun lalu mencapai 38,06 persen. Sedangkan indeks inklusi keuangan di Bali pada 2019 mencapai level 92,91 persen atau lebih tinggi dari indeks inklusi nasional 76,19 persen dan target nasional 75 persen.
Dalam kesempatan tersebut, salah satu program yang ditekankan Tribroto selain KUR bagi UMKM, adalah peningkatan budaya menabung sejak dini melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR).
Dalam acara pengukuhan tersebut, nampak pula Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho, Sekda dan perwakilan se-kabupaten/kota, pimpinan lembaga keuangan serta OPD terkait.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020