Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Koster-Ace) tepat dua tahun menakhodai pemerintah Provinsi Bali dan selama dua tahun kepemimpinan pasangan yang dilantik Presiden Joko Widodo di Jakarta pada 5 September 2018 itu telah menghasilkan berbagai kemajuan berarti bagi Pulau Dewata, diantaranya menurunkan angka kemiskinan menjadi 3,78 persen dengan menempati peringkat satu dalam kelompok provinsi dengan angka kemiskinan terendah secara nasional.
Dalam laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan kepada seluruh masyarakat Bali di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya, Denpasar yang disiarkan secara daring pada Sabtu (5/9), Gubernur Koster dan Wagub Cok Ace menyampaikan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) semesta berencana provinsi Bali Tahun 2018-2023, visi Pembangunan Daerah Bali yaitu "NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, berisi arah kebijakan dan program lima bidang prioritas.
Lima bidang prioritas meliputi, pertama adalah bidang pangan, sandang, dan papan. Kedua, bidang kesehatan dan pendidikan. Ketiga, bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Keempat, bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya. Dan kelima adalah bidang pariwisata. Ke lima bidang prioritas itu didukung dengan pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi.
Gubernur Koster juga melaporkan dalam dua tahun ini telah berhasil menyelesaikan 40 regulasi terdiri dari 15 peraturan daerah (Perda) dan 25 peraturan gubernur (Pergub). Keseluruhan peraturan tersebut merupakan landasan hukum untuk meletakkan dasar-dasar dalam rangka menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali.
Baca juga: Pemprov Bali atur 19 objek lewat Perda Pemajuan Kebudayaan
Norma yang diatur dalam peraturan-peraturan itu bersifat progresif, transformatif, dan inovatif yang memberi kepastian untuk menyelenggarakan kebijakan lima bidang prioritas agar berjalan dengan tatanan yang baik secara permanen dan berkelanjutan. "Jadi tahapan selanjutnya harus dilakukan sosialisasi, edukasi, dan implementasi agar visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana benar-benar terwujud dalam memasuki Bali Era Baru," ujarnya.
Bersamaan dengan itu pula, Gubernur Bali asal Sembiran Buleng ini juga menyatakan bahwa selama dua tahun kepemimpinanya telah berhasil dicapai kinerja yang menjadi target pelaksanaan program lima bidang prioritas. Sejumlah pencapaian kinerja itu di antaranya adalah menurunkan angka kemiskinan menjadi 3,78 persen dengan menempati peringkat satu dalam kelompok provinsi dengan angka kemiskinan terendah secara nasional. Ini merupakan prestasi pertama kali melampaui Provinsi DKI Jakarta.
Capain kinerja berikutnya ialah menurunkan angka pengangguran terbuka menjadi 1,21 persen dengan menempati peringkat satu terendah dalam kelompok provinsi dengan angka kemiskinan terendah secara nasional. Selanjutnya, mempertahankan Bali sebagai pulau dengan predikat destinasi pariwisata terbaik di dunia versi Trip-Advisor untuk tahun 2020.
Capaian lainnya ialah memperoleh peringkat terbaik dua secara nasional dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Disusul, peringkat satu dari lima provinsi terbaik nasional dalam pelaksanaan program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) dari KPK RI.
Sedangkan khusus bidang adat telah diwujudkan secara nyata program menyeluruh untuk penguatan kedudukan, fungsi, tugas, dan kewenangan desa adat. Di antaranya, pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Desa Adat beserta peraturan pelaksanaannya. Kemudian mengalokasikan anggaran bersumber dari APBD Provinsi Bali untuk tiap desa adat sebesar Rp300 juta dengan total alokasi mencapai Rp447,9 miliar untuk 1.493 desa adat.
Baca juga: 2020, Gubernur Bali genjot realisasi visi "Nangun Sat Kerthi"
Tak hanya itu, dibentuk pula Dinas Pemajuan Masyarakat Adat yang secara khusus mengurus desa adat. Sejalan dengan hal itu, juga telah dibangun dan diresmikan Kantor Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali. Juga sedang dibangun Kantor Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Jembrana, Karangasem, Bangli, Tabanan, dan Gianyar, serta Kota Denpasar.
"Pembangunan Kantor Majelis Desa Adat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali menggunakan lahan milik Pemerintah Provinsi Bali dengan dana yang dihimpun dari CSR. Kecuali Kabupaten Gianyar menggunakan dana APBD. Pembangunan ini akan selesai pada bulan Desember 2020. Untuk Kabupaten Badung dan Klungkung akan dibangun tahun 2021,” sebut Gubernur Koster yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Provinsi Bali.
Selain itu, ia menyatakan juga telah dicapai kemajuan dalam berbagai bidang. Antara lain, meningkatnya produksi dan omset penjualan produk busana adat Bali yang merupakan hasil nyata dari penerapan Pergub Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Penggunaan Busana Adat Bali. Disusul capaian berkurangnya sampah plastik sekali pakai mencapai 90 persen pada pasar modern, hotel, serta restaurant, dan 35 persen pada pasar tradisional. Ini merupakan hasil nyata dari penerapan Pergub Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.
Yang tak kalah penting adalah keberpihakan nyata pada kearifan lokal, yaitu mulai menggeliat usaha destilasi arak Bali sebagai buah penerapan Pergub Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali. Hal tersebut, ia sebut sebagai kado istimewa kepada kaum Marhaen petani arak Bali.
Selanjutnya, disampaikan pula pencapaian baru untuk memenuhi impian dan harapan krama Bali dalam program pembangunan infrastruktur. Pertama, telah selesai pembangunan shortcut ruas jalan Singaraja - Mengwitani titik 3, 4, 5, dan 6, yang akan dilanjutkan pada titik 7, 8, 9, dan 10. Pembebasan lahan bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali sebesar Rp. 193,5 miliar. Sedangkan pembangunan konstruksi jalan bersumber dari APBN Kementerian PUPR sebesar Rp968 miliar.
Kedua, telah dimulai pembangunan pelabuhan segitiga Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Ceningan yang akan selesai pada tahun 2021. Pembangunan menggunakan dana dari APBN Kementerian Perhubungan dengan Pagu Anggaran Rp450 miliar. Ketiga, telah dimulai tahapan pelaksanakan Program Pelindungan Kawasan Suci Besakih, yang meliputi pembangunan gedung parkir dan penataan kawasan Bencingah. Pembangunan dengan total anggaran Rp900 miliar ini bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali sebesar Rp400 miliar dan APBN Kementerian PUPR Rp500 miliar.
Keempat, telah mulai tahapan pelaksanaan pembangunan kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung. Tahun 2020 ini dimulai program normalisasi Tukad Unda, pembebasan lahan, dan penyusunan desain. Sumber pendanaan dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, dan APBN Kementerian PUPR. Dan Kelima Telah mulai pelaksanaan pengembangan Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kabupaten Gianyar, sebagai tempat penyelenggaraan Piala Dunia U-20 Tahun 2021. Sumber pendanaan dari APBN Kementerian PUPR.
Baca juga: Kilas Balik 2019 - 2019 jadi Tahun Penguatan Desa Adat di Bali
Melihat dari capian tersebut, menurutnya patut disyukuri bahwa di tengah- tengah masa pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur yang membutuhkan dana besar dari APBN dan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tetap dapat dilaksanakan sesuai rencana. Hal ini terwujud berkat perhatian dan dukungan kuat Presiden RI Bapak Ir. Joko Widodo beserta jajaran Kabinet Indonesia Maju.
"Hal penting yang perlu titiang sampaikan terkait penanganan pandemi COVID-19, Bali memperoleh penilaian baik dari Pemerintah Pusat. Mencakup, pengendalian jumlah kasus baru positif, peningkatan angka kesembuhan, dan pengendalian angka kematian. Keseluruhan program penanganan COVID-19 dialokasikan anggaran Rp756 miliar pada APBD Semesta Berencana Provinsi Bali untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak terhadap ekonomi, dan masyarakat. Yang sangat membanggakan kita semua, bahwa Bali menjadi percontohan dalam penanganan COVID-19 dengan memberdayakan desa adat melalui pembentukan SATGAS Gotong-Royong yang bersinergi dengan relawan desa/ kelurahan, aparat TNI, dan Polri," ujarnya.
Sedangkan dalam rangka meningkatkan penanganan COVID-19 Pemerintah Provinsi telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 yang ditindak lanjuti dengan keluarnya Peraturan Walikota dan Peraturan Bupati se-Bali sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2020 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 2020. Dengan berlakunya peraturan tersebut, Gubernur Koster menghimbau agar masyarakat tertib dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan dengan mentaati peraturan tersebut. Hal tersebut sangat penting mengingat munculnya kasus baru positif COVID-19 terus meningkat beberapa waktu belakangan ini.
Selanjutnya, Gubernur Koster menyampaikan bahwa dari semua pencapaian itu, baik dari sisi penguatan desa adat, pelindungan Kawasan Suci Besakih, Pusat Kebudayaan Bali, pembangunan infrastruktur short cut Singaraja – Mengwitani, serta pembangunan pelabuhan segitiga Sanur – Nusa Penida - Nusa Ceningan pada abad ke-21 ini, didedikasikan untuk kebangkitan kembali dan kesinambungan kejayaan peradaban Bali sebagai Padma Bhuwana, dari era Kerajaan Bali Kuno dengan Raja Udayana abad ke-11, dan era Kerajaan Gelgel dengan Raja Dalem Waturenggong abad ke- 15. Gubernur Koster menyadari sepenuhnya bahwa seluruh keberhasilan dan pencapaian tersebut adalah berkat doa restu, dukungan, dan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat.
Baca juga: Saya dan "Nangun Sat Kerthi Loka Bali"
Untuk itu pada momen yang penting tersebut, ia menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada Presiden RI, Bapak Ir. Joko Widodo beserta jajaran Kabinet Indonesia Maju, DPRD Provinsi Bali, aparatur Pemerintahan Provinsi Bali, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah dan Bandesa Adat se-Bali, serta seluruh komponen masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung pemerintah dalam mewujudkan pencapaian tersebut.
"Ucapan terimakasih juga saya sampaikan kepada para pihak yang telah memberi saran konstruktif maupun kritik sebagai tambahan energi. Kritik keras dan pedas yang disampaikan melalui media sosial, Titiang pandang sebagai kepedulian dan tanggung jawab para pihak dalam pembangunan Bali yang titiang pimpin. Titiang Wayan Koster bersama Tjok Oka Sukawati ngayah wawu dua tahun, siap ngayah secara total, lascarya niskala-sakala, untuk memimpin pembangunan Bali, melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan fokus, tulus, dan lurus. Selanjutnya, titiang tetap mengajak semeton krama Bali sareng sami untuk berpartisipasi aktif, solid bergerak, demi menyukseskan vis Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana untuk memasuki Bali Era Baru," ucapnya.
Acara yang juga dihadiri oleh Bupati/Wali Kota se-Bali, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Bali, Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bali, dilakukan penyerahan piagam pengharagaan kepada para atlet Bali yang meraih penghargaan dalam ajang Sea Games 2019 lalu. Penyerahan tersebut juga turut disaksikan oleh Putri Suastini Koster dan Putri Hariyani Ardhana Sukawati.
Baca juga: 103 siswa ikuti Lomba Esai "Piala Gubernur Bali" (informasi untuk peserta)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
Dalam laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan kepada seluruh masyarakat Bali di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya, Denpasar yang disiarkan secara daring pada Sabtu (5/9), Gubernur Koster dan Wagub Cok Ace menyampaikan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) semesta berencana provinsi Bali Tahun 2018-2023, visi Pembangunan Daerah Bali yaitu "NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, berisi arah kebijakan dan program lima bidang prioritas.
Lima bidang prioritas meliputi, pertama adalah bidang pangan, sandang, dan papan. Kedua, bidang kesehatan dan pendidikan. Ketiga, bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Keempat, bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya. Dan kelima adalah bidang pariwisata. Ke lima bidang prioritas itu didukung dengan pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi.
Gubernur Koster juga melaporkan dalam dua tahun ini telah berhasil menyelesaikan 40 regulasi terdiri dari 15 peraturan daerah (Perda) dan 25 peraturan gubernur (Pergub). Keseluruhan peraturan tersebut merupakan landasan hukum untuk meletakkan dasar-dasar dalam rangka menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali.
Baca juga: Pemprov Bali atur 19 objek lewat Perda Pemajuan Kebudayaan
Norma yang diatur dalam peraturan-peraturan itu bersifat progresif, transformatif, dan inovatif yang memberi kepastian untuk menyelenggarakan kebijakan lima bidang prioritas agar berjalan dengan tatanan yang baik secara permanen dan berkelanjutan. "Jadi tahapan selanjutnya harus dilakukan sosialisasi, edukasi, dan implementasi agar visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana benar-benar terwujud dalam memasuki Bali Era Baru," ujarnya.
Bersamaan dengan itu pula, Gubernur Bali asal Sembiran Buleng ini juga menyatakan bahwa selama dua tahun kepemimpinanya telah berhasil dicapai kinerja yang menjadi target pelaksanaan program lima bidang prioritas. Sejumlah pencapaian kinerja itu di antaranya adalah menurunkan angka kemiskinan menjadi 3,78 persen dengan menempati peringkat satu dalam kelompok provinsi dengan angka kemiskinan terendah secara nasional. Ini merupakan prestasi pertama kali melampaui Provinsi DKI Jakarta.
Capain kinerja berikutnya ialah menurunkan angka pengangguran terbuka menjadi 1,21 persen dengan menempati peringkat satu terendah dalam kelompok provinsi dengan angka kemiskinan terendah secara nasional. Selanjutnya, mempertahankan Bali sebagai pulau dengan predikat destinasi pariwisata terbaik di dunia versi Trip-Advisor untuk tahun 2020.
Capaian lainnya ialah memperoleh peringkat terbaik dua secara nasional dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Disusul, peringkat satu dari lima provinsi terbaik nasional dalam pelaksanaan program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) dari KPK RI.
Sedangkan khusus bidang adat telah diwujudkan secara nyata program menyeluruh untuk penguatan kedudukan, fungsi, tugas, dan kewenangan desa adat. Di antaranya, pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Desa Adat beserta peraturan pelaksanaannya. Kemudian mengalokasikan anggaran bersumber dari APBD Provinsi Bali untuk tiap desa adat sebesar Rp300 juta dengan total alokasi mencapai Rp447,9 miliar untuk 1.493 desa adat.
Baca juga: 2020, Gubernur Bali genjot realisasi visi "Nangun Sat Kerthi"
Tak hanya itu, dibentuk pula Dinas Pemajuan Masyarakat Adat yang secara khusus mengurus desa adat. Sejalan dengan hal itu, juga telah dibangun dan diresmikan Kantor Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali. Juga sedang dibangun Kantor Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Jembrana, Karangasem, Bangli, Tabanan, dan Gianyar, serta Kota Denpasar.
"Pembangunan Kantor Majelis Desa Adat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali menggunakan lahan milik Pemerintah Provinsi Bali dengan dana yang dihimpun dari CSR. Kecuali Kabupaten Gianyar menggunakan dana APBD. Pembangunan ini akan selesai pada bulan Desember 2020. Untuk Kabupaten Badung dan Klungkung akan dibangun tahun 2021,” sebut Gubernur Koster yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Provinsi Bali.
Selain itu, ia menyatakan juga telah dicapai kemajuan dalam berbagai bidang. Antara lain, meningkatnya produksi dan omset penjualan produk busana adat Bali yang merupakan hasil nyata dari penerapan Pergub Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Penggunaan Busana Adat Bali. Disusul capaian berkurangnya sampah plastik sekali pakai mencapai 90 persen pada pasar modern, hotel, serta restaurant, dan 35 persen pada pasar tradisional. Ini merupakan hasil nyata dari penerapan Pergub Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.
Yang tak kalah penting adalah keberpihakan nyata pada kearifan lokal, yaitu mulai menggeliat usaha destilasi arak Bali sebagai buah penerapan Pergub Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali. Hal tersebut, ia sebut sebagai kado istimewa kepada kaum Marhaen petani arak Bali.
Selanjutnya, disampaikan pula pencapaian baru untuk memenuhi impian dan harapan krama Bali dalam program pembangunan infrastruktur. Pertama, telah selesai pembangunan shortcut ruas jalan Singaraja - Mengwitani titik 3, 4, 5, dan 6, yang akan dilanjutkan pada titik 7, 8, 9, dan 10. Pembebasan lahan bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali sebesar Rp. 193,5 miliar. Sedangkan pembangunan konstruksi jalan bersumber dari APBN Kementerian PUPR sebesar Rp968 miliar.
Kedua, telah dimulai pembangunan pelabuhan segitiga Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Ceningan yang akan selesai pada tahun 2021. Pembangunan menggunakan dana dari APBN Kementerian Perhubungan dengan Pagu Anggaran Rp450 miliar. Ketiga, telah dimulai tahapan pelaksanakan Program Pelindungan Kawasan Suci Besakih, yang meliputi pembangunan gedung parkir dan penataan kawasan Bencingah. Pembangunan dengan total anggaran Rp900 miliar ini bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali sebesar Rp400 miliar dan APBN Kementerian PUPR Rp500 miliar.
Keempat, telah mulai tahapan pelaksanaan pembangunan kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung. Tahun 2020 ini dimulai program normalisasi Tukad Unda, pembebasan lahan, dan penyusunan desain. Sumber pendanaan dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, dan APBN Kementerian PUPR. Dan Kelima Telah mulai pelaksanaan pengembangan Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kabupaten Gianyar, sebagai tempat penyelenggaraan Piala Dunia U-20 Tahun 2021. Sumber pendanaan dari APBN Kementerian PUPR.
Baca juga: Kilas Balik 2019 - 2019 jadi Tahun Penguatan Desa Adat di Bali
Melihat dari capian tersebut, menurutnya patut disyukuri bahwa di tengah- tengah masa pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur yang membutuhkan dana besar dari APBN dan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tetap dapat dilaksanakan sesuai rencana. Hal ini terwujud berkat perhatian dan dukungan kuat Presiden RI Bapak Ir. Joko Widodo beserta jajaran Kabinet Indonesia Maju.
"Hal penting yang perlu titiang sampaikan terkait penanganan pandemi COVID-19, Bali memperoleh penilaian baik dari Pemerintah Pusat. Mencakup, pengendalian jumlah kasus baru positif, peningkatan angka kesembuhan, dan pengendalian angka kematian. Keseluruhan program penanganan COVID-19 dialokasikan anggaran Rp756 miliar pada APBD Semesta Berencana Provinsi Bali untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak terhadap ekonomi, dan masyarakat. Yang sangat membanggakan kita semua, bahwa Bali menjadi percontohan dalam penanganan COVID-19 dengan memberdayakan desa adat melalui pembentukan SATGAS Gotong-Royong yang bersinergi dengan relawan desa/ kelurahan, aparat TNI, dan Polri," ujarnya.
Sedangkan dalam rangka meningkatkan penanganan COVID-19 Pemerintah Provinsi telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 yang ditindak lanjuti dengan keluarnya Peraturan Walikota dan Peraturan Bupati se-Bali sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2020 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 2020. Dengan berlakunya peraturan tersebut, Gubernur Koster menghimbau agar masyarakat tertib dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan dengan mentaati peraturan tersebut. Hal tersebut sangat penting mengingat munculnya kasus baru positif COVID-19 terus meningkat beberapa waktu belakangan ini.
Selanjutnya, Gubernur Koster menyampaikan bahwa dari semua pencapaian itu, baik dari sisi penguatan desa adat, pelindungan Kawasan Suci Besakih, Pusat Kebudayaan Bali, pembangunan infrastruktur short cut Singaraja – Mengwitani, serta pembangunan pelabuhan segitiga Sanur – Nusa Penida - Nusa Ceningan pada abad ke-21 ini, didedikasikan untuk kebangkitan kembali dan kesinambungan kejayaan peradaban Bali sebagai Padma Bhuwana, dari era Kerajaan Bali Kuno dengan Raja Udayana abad ke-11, dan era Kerajaan Gelgel dengan Raja Dalem Waturenggong abad ke- 15. Gubernur Koster menyadari sepenuhnya bahwa seluruh keberhasilan dan pencapaian tersebut adalah berkat doa restu, dukungan, dan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat.
Baca juga: Saya dan "Nangun Sat Kerthi Loka Bali"
Untuk itu pada momen yang penting tersebut, ia menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada Presiden RI, Bapak Ir. Joko Widodo beserta jajaran Kabinet Indonesia Maju, DPRD Provinsi Bali, aparatur Pemerintahan Provinsi Bali, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah dan Bandesa Adat se-Bali, serta seluruh komponen masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung pemerintah dalam mewujudkan pencapaian tersebut.
"Ucapan terimakasih juga saya sampaikan kepada para pihak yang telah memberi saran konstruktif maupun kritik sebagai tambahan energi. Kritik keras dan pedas yang disampaikan melalui media sosial, Titiang pandang sebagai kepedulian dan tanggung jawab para pihak dalam pembangunan Bali yang titiang pimpin. Titiang Wayan Koster bersama Tjok Oka Sukawati ngayah wawu dua tahun, siap ngayah secara total, lascarya niskala-sakala, untuk memimpin pembangunan Bali, melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan fokus, tulus, dan lurus. Selanjutnya, titiang tetap mengajak semeton krama Bali sareng sami untuk berpartisipasi aktif, solid bergerak, demi menyukseskan vis Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana untuk memasuki Bali Era Baru," ucapnya.
Acara yang juga dihadiri oleh Bupati/Wali Kota se-Bali, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Bali, Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bali, dilakukan penyerahan piagam pengharagaan kepada para atlet Bali yang meraih penghargaan dalam ajang Sea Games 2019 lalu. Penyerahan tersebut juga turut disaksikan oleh Putri Suastini Koster dan Putri Hariyani Ardhana Sukawati.
Baca juga: 103 siswa ikuti Lomba Esai "Piala Gubernur Bali" (informasi untuk peserta)
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020