![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://bali.antaranews.com/berita/197288/leci-nurhadi-pintu-masuk-telusuri-mafia-peradilan&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2020/06/02/antarafoto-kpk-tangkap-nurhadi-020620-app-7_1.jpg&description=LeCI: Nurhadi "pintu" masuk telusuri mafia peradilan){kind=link}
Direktur Legal Culture Institute (LeCI) M Rizqi Azmi menyatakan tertangkapnya mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi merupakan pintu masuk untuk menelusuri kasus mafia peradilan.
Rizqi melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu, mengatakan kasus Nurhadi tersebut merupakan pintu masuk menelusuri kasus mafia peradilan yang melibatkan jaringan besar hakim, panitera, dan pegawai di MA sampai pengadilan negeri.
Baca juga: Tim KPK sempat dapat perlawanan saat mau tangkap Nurhadi
"Kita tidak bisa pungkiri korupsi di ruang pengadilan ibarat hantu yang sering terdengar dan sifatnya umum tetapi sulit ditindak karena 'jeruk makan jeruk'. Ini harus ditelusuri lebih jauh oleh KPK," kata dia.
Ia menilai kasus di MA yang melibatkan Nurhadi memberikan sinyal betapa akut dan masifnya ranah korupsi di ruang keadilan.
"Virus laten korupsi yang bersembunyi dan hidup nyaman di dalam putusan-putusan hakim. Seakan-akan hakim tidak mempunyai antibodi dalam menangkal virus korupsi yang lebih mematikan dari virus corona," ujarnya.
Baca juga: KPK berhasil tangkap mantan Sekretaris MA Nurhadi
Dengan beberapa sinyalemen korupsi sejak 2015, kata dia, Nurhadi memegang peranan penting di dalam keluarnya putusan-putusan yang menguntungkan pengusaha-pengusaha "hitam".
"Oleh karena itu, Nurhadi sebagai struktur hukum pasti tidak bekerja sendiri selayaknya teori 'ring of fire' dalam penanganan korupsi bahwa virus ini tidak bisa bekerja sendiri dan melibatkan banyak pihak tidak hanya oknum di struktur MA tetapi juga oknum Kejaksaan dan Kepolisian," tuturnya.
Ia meminta KPK menelusuri "ring of fire" tersebut secara detail sehingga Nurhadi tidak hanya tenang dengan pasal korupsi saja tetapi bisa ditelusuri dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diyakini efektif menemukan jejaring keterlibatan pihak lain.
Baca juga: KPK lakukan OTT di Kemendikbud
Ia pun mengharapkan kasus Nurhadi bisa memberikan efek yang meluas untuk mengkaji seberapa besar pengaruh korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam penentuan kualitas hakim sampai persoalan yang detail dalam hal rekrutmen para hakim.
"Karena ada satu proses yang harus ditata dalam mencari bibit-bibit hakim yang berintegritas dan negarawan. Seringkali proses rekrutmen dinaungi proses KKN juga sehingga melahirkan oknum-oknum hakim yang korup juga. Input yang negatif akan mengeluarkan output yang negatif juga," kata Rizqi.
LeCI pun memberikan apresiasi kepada KPK terhadap penangkapan Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono di Jakarta, Senin (1/6) malam.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
Rizqi melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu, mengatakan kasus Nurhadi tersebut merupakan pintu masuk menelusuri kasus mafia peradilan yang melibatkan jaringan besar hakim, panitera, dan pegawai di MA sampai pengadilan negeri.
Baca juga: Tim KPK sempat dapat perlawanan saat mau tangkap Nurhadi
"Kita tidak bisa pungkiri korupsi di ruang pengadilan ibarat hantu yang sering terdengar dan sifatnya umum tetapi sulit ditindak karena 'jeruk makan jeruk'. Ini harus ditelusuri lebih jauh oleh KPK," kata dia.
Ia menilai kasus di MA yang melibatkan Nurhadi memberikan sinyal betapa akut dan masifnya ranah korupsi di ruang keadilan.
"Virus laten korupsi yang bersembunyi dan hidup nyaman di dalam putusan-putusan hakim. Seakan-akan hakim tidak mempunyai antibodi dalam menangkal virus korupsi yang lebih mematikan dari virus corona," ujarnya.
Baca juga: KPK berhasil tangkap mantan Sekretaris MA Nurhadi
Dengan beberapa sinyalemen korupsi sejak 2015, kata dia, Nurhadi memegang peranan penting di dalam keluarnya putusan-putusan yang menguntungkan pengusaha-pengusaha "hitam".
"Oleh karena itu, Nurhadi sebagai struktur hukum pasti tidak bekerja sendiri selayaknya teori 'ring of fire' dalam penanganan korupsi bahwa virus ini tidak bisa bekerja sendiri dan melibatkan banyak pihak tidak hanya oknum di struktur MA tetapi juga oknum Kejaksaan dan Kepolisian," tuturnya.
Ia meminta KPK menelusuri "ring of fire" tersebut secara detail sehingga Nurhadi tidak hanya tenang dengan pasal korupsi saja tetapi bisa ditelusuri dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diyakini efektif menemukan jejaring keterlibatan pihak lain.
Baca juga: KPK lakukan OTT di Kemendikbud
Ia pun mengharapkan kasus Nurhadi bisa memberikan efek yang meluas untuk mengkaji seberapa besar pengaruh korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam penentuan kualitas hakim sampai persoalan yang detail dalam hal rekrutmen para hakim.
"Karena ada satu proses yang harus ditata dalam mencari bibit-bibit hakim yang berintegritas dan negarawan. Seringkali proses rekrutmen dinaungi proses KKN juga sehingga melahirkan oknum-oknum hakim yang korup juga. Input yang negatif akan mengeluarkan output yang negatif juga," kata Rizqi.
LeCI pun memberikan apresiasi kepada KPK terhadap penangkapan Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono di Jakarta, Senin (1/6) malam.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020