Pemerintah mengusulkan adanya extra benefit atau stimulus tambahan bagi sektor pariwisata yang dinilai paling terdampak oleh pandemi Virus Corona baru (COVID-19).
Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melalui video conference di Jakarta, Kamis (26/3).
Rakor diikuti pula oleh Menko Perekonomomian Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti.
Wishnutama memandang perlu diberikan benefit khusus, semisal pengurangan pajak bagi hotel dan restoran yang tidak memutus hubungan kerja dengan para karyawannya.
"Terkait dengan Kartu Pra-Kerja kami menyarankan, ini diprioritaskan kepada karyawan yang mengalami PHK. Jadi untuk Kartu Pra-Kerja yang training bisa dialihkan ke tahun depan, apalagi mengingat kondisi seperti saat ini," ujar Wishnutama dalam siaran pers di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Lokasi wisata Garuda Wisnu Kencana ditutup sementara
Sementara itu, Menko Airlangga menjelaskan pemerintah telah menyiapkan berbagai skema seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT), stimulus fiskal untuk membantu sektor pariwisata, dan juga Program Kartu Pra-Kerja sebagai Social Safety Net bagi masyarakat yang paling terdampak.
"Untuk stimulus fiskal tahap kedua, beberapa pasal seperti pasal 21 dan 25 Itu di-extend ke sektor pariwisata. Kita juga sudah siapkan BLT untuk masyarakat kita yang paling terdampak, kemudian untuk Kartu Pra-Kerja juga sudah dialihkan untuk benefit bagi yang mengalami pemutusan hubungan kerja," jelasnya.
Menurut Bank Indonesia, kondisi saat ini lebih kompleks dibandingkan dengan kondisi tahun 2008, di mana pada saat itu dunia juga diterpa krisis ekonomi global.
Namun, BI tetap memprioritaskan di bidang kesehatan masyarakat, jaring pengaman sosial, dan juga terus berupaya menstabilkan sektor keuangan.
"Kita fokus ke penanganan kesehatan masyarakat, kemudian kepada program social safety net, karena ini berdampak sangat luar biasa bagi masyarakat. BI juga terus berusaha menstabilkan sektor keuangan, dengan cadangan devisa kita yang jumlahnya juga cukup besar," kata Deputi Senior Gubernur BI Destri Damayanti.
Baca juga: Tanah Lot Tabanan-Bali tutup sementara
Tenaga kerja pariwisata
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah berharap serikat pekerja dan buruh serta pengusaha di sektor pariwisata mengedepankan dialog sosial dan pencarian solusi menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan sebagai dampak tidak langsung COVID-19.
"Yang dibutuhkan adalah kerja sama yang mengedepankan dialog sosial untuk mencari solusi terbaik dan menghindari PHK. Situasi wabah COVID-19 saat ini tidak dikehendaki oleh siapapun. Bukan hanya masalah pekerja, pengusaha dan pemerintah," kata Menaker saat teleconference dengan perwakilan serikat pekerja sektor pariwisata dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) melalui video conference di Jakarta, Senin.
Dalam rilis yang diterima di Jakarta itu, Menaker mengakui bahwa sektor pariwisata adalah yang paling terdampak dengan mewabahnya penyakit COVID-19 yang disebabkan virus corona baru itu. Menaker menegaskan sudah berkoordinasi dengan 12 dinas ketenagakerjaan di beberapa daerah untuk mengidentifikasi pekerja terdampak.
Hal itu dilakukan agar para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau dirumahkan bisa mendapatkan program Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang tepat sasaran.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melalui video conference di Jakarta, Kamis (26/3).
Rakor diikuti pula oleh Menko Perekonomomian Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti.
Wishnutama memandang perlu diberikan benefit khusus, semisal pengurangan pajak bagi hotel dan restoran yang tidak memutus hubungan kerja dengan para karyawannya.
"Terkait dengan Kartu Pra-Kerja kami menyarankan, ini diprioritaskan kepada karyawan yang mengalami PHK. Jadi untuk Kartu Pra-Kerja yang training bisa dialihkan ke tahun depan, apalagi mengingat kondisi seperti saat ini," ujar Wishnutama dalam siaran pers di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Lokasi wisata Garuda Wisnu Kencana ditutup sementara
Sementara itu, Menko Airlangga menjelaskan pemerintah telah menyiapkan berbagai skema seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT), stimulus fiskal untuk membantu sektor pariwisata, dan juga Program Kartu Pra-Kerja sebagai Social Safety Net bagi masyarakat yang paling terdampak.
"Untuk stimulus fiskal tahap kedua, beberapa pasal seperti pasal 21 dan 25 Itu di-extend ke sektor pariwisata. Kita juga sudah siapkan BLT untuk masyarakat kita yang paling terdampak, kemudian untuk Kartu Pra-Kerja juga sudah dialihkan untuk benefit bagi yang mengalami pemutusan hubungan kerja," jelasnya.
Menurut Bank Indonesia, kondisi saat ini lebih kompleks dibandingkan dengan kondisi tahun 2008, di mana pada saat itu dunia juga diterpa krisis ekonomi global.
Namun, BI tetap memprioritaskan di bidang kesehatan masyarakat, jaring pengaman sosial, dan juga terus berupaya menstabilkan sektor keuangan.
"Kita fokus ke penanganan kesehatan masyarakat, kemudian kepada program social safety net, karena ini berdampak sangat luar biasa bagi masyarakat. BI juga terus berusaha menstabilkan sektor keuangan, dengan cadangan devisa kita yang jumlahnya juga cukup besar," kata Deputi Senior Gubernur BI Destri Damayanti.
Baca juga: Tanah Lot Tabanan-Bali tutup sementara
Tenaga kerja pariwisata
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah berharap serikat pekerja dan buruh serta pengusaha di sektor pariwisata mengedepankan dialog sosial dan pencarian solusi menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan sebagai dampak tidak langsung COVID-19.
"Yang dibutuhkan adalah kerja sama yang mengedepankan dialog sosial untuk mencari solusi terbaik dan menghindari PHK. Situasi wabah COVID-19 saat ini tidak dikehendaki oleh siapapun. Bukan hanya masalah pekerja, pengusaha dan pemerintah," kata Menaker saat teleconference dengan perwakilan serikat pekerja sektor pariwisata dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) melalui video conference di Jakarta, Senin.
Dalam rilis yang diterima di Jakarta itu, Menaker mengakui bahwa sektor pariwisata adalah yang paling terdampak dengan mewabahnya penyakit COVID-19 yang disebabkan virus corona baru itu. Menaker menegaskan sudah berkoordinasi dengan 12 dinas ketenagakerjaan di beberapa daerah untuk mengidentifikasi pekerja terdampak.
Hal itu dilakukan agar para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau dirumahkan bisa mendapatkan program Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang tepat sasaran.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020