Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengharapkan adanya peningkatan sinergi dan komitmen anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah karena tantangan pengendalian inflasi ke depan semakin berat.
"Ini mengingat kecepatan peningkatan kapasitas produksi komoditas pangan masih belum mampu mengiringi kecepatan peningkatan kebutuhan. Ditambah lagi, dengan rantai distribusi tata niaga pangan yang belum efisien, khususnya di wilayah Bali," kata Dewa Indra dalam Rapat Evaluasi Kinerja TPID Periode 2019 bersama Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Rabu.
Sekda Bali yang juga selaku Ketua Harian TPID Provinsi Bali menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada anggota TPID se-Bali, atas segala upaya dan kerja kerasnya dalam menjaga stabilitas harga di wilayahnya masing-masing.
Di sisi lain, terkait pencapaian "award" TPID yang selama ini diraih bukanlah semata-mata hanya untuk ajang kompetisi antardaerah tanpa mengindahkan program yang matang dan berkelanjutan.
"Melainkan menjadi suatu tugas bagi pemerintah daerah dalam mengelola kesejahteraan masyarakat dengan mengendalikan tingkat inflasi," ucapnya.
Dewa Indra sangat mengharapkan seluruh komponen TPID, baik di provinsi, kabupaten maupun kota untuk terus membenahi kualitas koordinasi antar OPD/instansi untuk dapat menghasilkan strategi dan program pengendalian inflasi yang kreatif dan inovatif.
Sementara itu, Plt Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Fery Irawan selaku Wakil Kepala Sekretariat TPID, menjelaskan mengenai sistematika penyusunan laporan penilaian kinerja TPID dan substansi pengendalian inflasi yang diterapkan dalam suatu program kerja serta inovasi yang mengacu pada kondisi tiap-tiap daerah.
"TPID Provinsi, Kabupaten/Kota berada di bawah koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dalam melakukan pemantauan inflasi serta upaya dan solusi yang diambil terhadap faktor pemicu inflasi yang berada di wilayah kerja masing-masing," ucapnya.
Pengendalian tingkat inflasi di suatu daerah, lanjut dia, bertujuan untuk mempertahankan daya beli dan peningkatan taraf hidup masyarakat, dan pada akhirnya dapat menekan angka tingkat kemiskinan.
"Terkait hal tersebut, kepala daerah diharapkan memiliki perhatian terhadap upaya pengendalian inflasi untuk memperoleh tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali selaku Wakil Ketua TPID Provinsi Bali Trisno Nugroho mengatakan akan terus berperan sebagai mitra strategis bagi pemerintah daerah dengan memberikan rekomendasi serta fasilitas dalam upaya pengendalian inflasi di daerah.
"Di antaranya melalui perumusan 4K, yaitu ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga dan komunikasi efektif," ujar Trisno.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
"Ini mengingat kecepatan peningkatan kapasitas produksi komoditas pangan masih belum mampu mengiringi kecepatan peningkatan kebutuhan. Ditambah lagi, dengan rantai distribusi tata niaga pangan yang belum efisien, khususnya di wilayah Bali," kata Dewa Indra dalam Rapat Evaluasi Kinerja TPID Periode 2019 bersama Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Rabu.
Sekda Bali yang juga selaku Ketua Harian TPID Provinsi Bali menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada anggota TPID se-Bali, atas segala upaya dan kerja kerasnya dalam menjaga stabilitas harga di wilayahnya masing-masing.
Di sisi lain, terkait pencapaian "award" TPID yang selama ini diraih bukanlah semata-mata hanya untuk ajang kompetisi antardaerah tanpa mengindahkan program yang matang dan berkelanjutan.
"Melainkan menjadi suatu tugas bagi pemerintah daerah dalam mengelola kesejahteraan masyarakat dengan mengendalikan tingkat inflasi," ucapnya.
Dewa Indra sangat mengharapkan seluruh komponen TPID, baik di provinsi, kabupaten maupun kota untuk terus membenahi kualitas koordinasi antar OPD/instansi untuk dapat menghasilkan strategi dan program pengendalian inflasi yang kreatif dan inovatif.
Sementara itu, Plt Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Fery Irawan selaku Wakil Kepala Sekretariat TPID, menjelaskan mengenai sistematika penyusunan laporan penilaian kinerja TPID dan substansi pengendalian inflasi yang diterapkan dalam suatu program kerja serta inovasi yang mengacu pada kondisi tiap-tiap daerah.
"TPID Provinsi, Kabupaten/Kota berada di bawah koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dalam melakukan pemantauan inflasi serta upaya dan solusi yang diambil terhadap faktor pemicu inflasi yang berada di wilayah kerja masing-masing," ucapnya.
Pengendalian tingkat inflasi di suatu daerah, lanjut dia, bertujuan untuk mempertahankan daya beli dan peningkatan taraf hidup masyarakat, dan pada akhirnya dapat menekan angka tingkat kemiskinan.
"Terkait hal tersebut, kepala daerah diharapkan memiliki perhatian terhadap upaya pengendalian inflasi untuk memperoleh tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali selaku Wakil Ketua TPID Provinsi Bali Trisno Nugroho mengatakan akan terus berperan sebagai mitra strategis bagi pemerintah daerah dengan memberikan rekomendasi serta fasilitas dalam upaya pengendalian inflasi di daerah.
"Di antaranya melalui perumusan 4K, yaitu ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga dan komunikasi efektif," ujar Trisno.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020