Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Bali, I Wayan Adi Arnawa, mengatakan, pihaknya mengharapkan peringkat capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) harus dikejar agar Badung bisa meraih peringkat atas dalam LPPD yang akan menjadi instrumen untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.
"Kami ingin capaian LPPD dari tahun-tahun sebelumnya bisa ditingkatkan lagi, karena LPPD ini juga akan menentukan besaran DID yang akan didapatkan daerah disamping Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ujar Adi Arnawa, saat Rapat Evaluasi terkait LPPD tahun 2019, dalam keterangan Humas Badung yang diterima di Mangupura, Jumat.
Ia mengatakan, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat juga diharapkan dapat menggunakan batas waktu atau deadline dengan disiplin terhadap tenggang waktu yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dengan membuat LPPD dengan sebaik-baiknya.
Apabila ada salah satu OPD yang kurang memahami terkait tentang data laporannya, ia mengatakan OPD tersebut sapat melakukan konsultasi dan berkoordinasi dengan Bagian Pemerintahan Badung baik itu tentang data serta keperluan informasi, agar LPPD bisa diselesaikan dengan tepat waktu.
"Untuk itu, saya meminta agar seluruh perangkat dearah untuk memastikan agar hasil-hasil laporannya dibuat dengan sebenar-benarnya sehingga tim LPPD kami dapat melakukan evaluasi internal sebelum dilakukan review oleh Inspektorat," kata Adi Arnawa.
Baca juga: Ditjen Perbendaharaan Bali dorong akselerasi penyerapan DAK Fisik 2020
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Badung, I.B Yoga Segara menjelaskan, Bagian Pemerintahan Badung telah diberikan instruksi oleh pemerintah pusat untuk melakukan rapat evaluasi teknis terkait pelaksanaan LPPD tersebut.
"Sehingga dengan begitu hasil maupun informasi yang didapatkan bagian pemerintahan di pusat agar dapat disampaikan ke masing-masing OPD untuk dapat dipelajari dan segera diisi apa yang menjadi kebutuhan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan oleh pemerintah pusat," ujarnya.
Ia juga mengimbau kepada seluruh OPD agar pertanyaan-pertanyaan IKK tersebut tidak dikosongkan karena nantinya akan berdampak pada nilai dari LPPD tersebut.
"Saya berharap semoga di tahun 2020 pelaksanaan LPPD dapat berjalan dengan baik dan memperoleh nilai yang tinggi agar Badung bisa mendapatkan peringkat terbaik di nasional dalam pelaksanaan LPPD ini," kata Yoga Segara.
Baca juga: DJPB catat dana APBN Rp114,7 miliar di Bali tak terserap
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
"Kami ingin capaian LPPD dari tahun-tahun sebelumnya bisa ditingkatkan lagi, karena LPPD ini juga akan menentukan besaran DID yang akan didapatkan daerah disamping Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ujar Adi Arnawa, saat Rapat Evaluasi terkait LPPD tahun 2019, dalam keterangan Humas Badung yang diterima di Mangupura, Jumat.
Ia mengatakan, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat juga diharapkan dapat menggunakan batas waktu atau deadline dengan disiplin terhadap tenggang waktu yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dengan membuat LPPD dengan sebaik-baiknya.
Apabila ada salah satu OPD yang kurang memahami terkait tentang data laporannya, ia mengatakan OPD tersebut sapat melakukan konsultasi dan berkoordinasi dengan Bagian Pemerintahan Badung baik itu tentang data serta keperluan informasi, agar LPPD bisa diselesaikan dengan tepat waktu.
"Untuk itu, saya meminta agar seluruh perangkat dearah untuk memastikan agar hasil-hasil laporannya dibuat dengan sebenar-benarnya sehingga tim LPPD kami dapat melakukan evaluasi internal sebelum dilakukan review oleh Inspektorat," kata Adi Arnawa.
Baca juga: Ditjen Perbendaharaan Bali dorong akselerasi penyerapan DAK Fisik 2020
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Badung, I.B Yoga Segara menjelaskan, Bagian Pemerintahan Badung telah diberikan instruksi oleh pemerintah pusat untuk melakukan rapat evaluasi teknis terkait pelaksanaan LPPD tersebut.
"Sehingga dengan begitu hasil maupun informasi yang didapatkan bagian pemerintahan di pusat agar dapat disampaikan ke masing-masing OPD untuk dapat dipelajari dan segera diisi apa yang menjadi kebutuhan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan oleh pemerintah pusat," ujarnya.
Ia juga mengimbau kepada seluruh OPD agar pertanyaan-pertanyaan IKK tersebut tidak dikosongkan karena nantinya akan berdampak pada nilai dari LPPD tersebut.
"Saya berharap semoga di tahun 2020 pelaksanaan LPPD dapat berjalan dengan baik dan memperoleh nilai yang tinggi agar Badung bisa mendapatkan peringkat terbaik di nasional dalam pelaksanaan LPPD ini," kata Yoga Segara.
Baca juga: DJPB catat dana APBN Rp114,7 miliar di Bali tak terserap
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020