Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Bali Nusra bersama Pemerintah Provinsi Bali siap memfasilitasi produksi dari petani arak yang ada di Bali.
"Nah kenapa kita mau memfasilitasi arak Bali, karena arak Bali sering disalahgunakan penggunaannya, kalau melihat sejarah produksi arak Bali biasanya untuk ada, tapi sekarang malah digunakan mabuk-mabukan yang berdampak sosial dan kriminal," kata Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Bea Cukai Bali Nusra, Sulaiman, di Badung, Rabu.
Menurutnya, beberapa arak di Bali ada yang diproduksi secara sederhana dan juga dikemas dengan cara oplosan sehingga dapat menimbulkan kematian dan lainnya.
Ia mengatakan, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kesejahteraan petani arak yang perlu ditingkatkan dan terdapat beberapa skema yang bisa dilewati agar produksi dapat dipasarkan dengan baik.
"Jadi, di sini selaras dengan imbauan gubernur untuk petani arak, bagaimana Bea Cukai dan Pemprov mencoba meningkatkan kesejahteraan petani arak Bali dan produksi arak dilakukan secara sederhana," jelas Sulaiman.
Beberapa aspek legal lainnya harus memenuhi ketentuan terkait dengan pita cukai bagi petani arak yang ingin memasarkan produknya.
Sulaiman menjelaskan, beberapa hal harus ditegakkan terkait penyebarannya, sebagai produsen yang memproduksi minuman mengandung etil alkohol wajib memiliki pita cukai.
Selanjutnya, wajib melalui registrasi ke Bea Cukai bernama Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), sebagai aspek legal untuk produksi dan ijin edar untuk pemasaran.
"Jadi untuk produksi sesuai ketentuan Bea Cukai harus registrasi NPPBKC dan pemasaran ijin edarnya dari BBPOM, dan juga melengkapi ijin usahanya," ucapnya.
Baca juga: Koster: Arak Bali bisa saingi Sake Jepang
Selain itu, terdapat ketentuan terkait dengan Daftar Negatif Investasi untuk produksi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), yang ijinnya harus sesuai dengan mekanisme Kementerian Perindustrian.
"Ini dasar memfasilitasi arak Bali, karena se-Indonesia konsumsinya ada di Bali sebanyak 50 persen makanya Pemprov Bali dan Bea Cukai ingin mencoba mengangkat arak-arak produksi lokal dari Bali, yang sebagian besar ada di Kabupaten Buleleng dan Karangasem," katanya.
Menurutnya, legalisasi arak Bali seyogyanya memang diperlukan dan sebagian sudah disalurkan kepada perusahaan yang sudah memiki ijin.
Terdapat tiga parameter untuk memiliki ijin, di antaranya setiap distributor dan produsen memiliki NPPBKC, kedua, memesan kepada Bea Cukai untuk pita cukai selaku kantor yang mengawasi perusahaan tersebut dan untuk MMEA juga turut dilengkapi dengan pita cukai.
Baca juga: Legalisasi arak, Pemprov Bali siapkan jaring pengaman sosial
Ia mengatakan, sentra pembuatan arak Bali ada di beberapa tempat, yaitu di Karangasem dan Buleleng. Jumlah petani arak yang ada di Karangasem dan Buleleng berjumlah lebih dari 1.000 orang.
"Arak ini dapat dibuat dari fermentasi nira, mayang kelapa, tebu, biji-bijian (misalnya beras merah) atau buah, arak juga dibuat melalui proses fermentasi dan destilasi atau penyulingan serta kandungan alkohol pada arak Bali sekitar 15-40 persen," jelasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
"Nah kenapa kita mau memfasilitasi arak Bali, karena arak Bali sering disalahgunakan penggunaannya, kalau melihat sejarah produksi arak Bali biasanya untuk ada, tapi sekarang malah digunakan mabuk-mabukan yang berdampak sosial dan kriminal," kata Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Bea Cukai Bali Nusra, Sulaiman, di Badung, Rabu.
Menurutnya, beberapa arak di Bali ada yang diproduksi secara sederhana dan juga dikemas dengan cara oplosan sehingga dapat menimbulkan kematian dan lainnya.
Ia mengatakan, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kesejahteraan petani arak yang perlu ditingkatkan dan terdapat beberapa skema yang bisa dilewati agar produksi dapat dipasarkan dengan baik.
"Jadi, di sini selaras dengan imbauan gubernur untuk petani arak, bagaimana Bea Cukai dan Pemprov mencoba meningkatkan kesejahteraan petani arak Bali dan produksi arak dilakukan secara sederhana," jelas Sulaiman.
Beberapa aspek legal lainnya harus memenuhi ketentuan terkait dengan pita cukai bagi petani arak yang ingin memasarkan produknya.
Sulaiman menjelaskan, beberapa hal harus ditegakkan terkait penyebarannya, sebagai produsen yang memproduksi minuman mengandung etil alkohol wajib memiliki pita cukai.
Selanjutnya, wajib melalui registrasi ke Bea Cukai bernama Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), sebagai aspek legal untuk produksi dan ijin edar untuk pemasaran.
"Jadi untuk produksi sesuai ketentuan Bea Cukai harus registrasi NPPBKC dan pemasaran ijin edarnya dari BBPOM, dan juga melengkapi ijin usahanya," ucapnya.
Baca juga: Koster: Arak Bali bisa saingi Sake Jepang
Selain itu, terdapat ketentuan terkait dengan Daftar Negatif Investasi untuk produksi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), yang ijinnya harus sesuai dengan mekanisme Kementerian Perindustrian.
"Ini dasar memfasilitasi arak Bali, karena se-Indonesia konsumsinya ada di Bali sebanyak 50 persen makanya Pemprov Bali dan Bea Cukai ingin mencoba mengangkat arak-arak produksi lokal dari Bali, yang sebagian besar ada di Kabupaten Buleleng dan Karangasem," katanya.
Menurutnya, legalisasi arak Bali seyogyanya memang diperlukan dan sebagian sudah disalurkan kepada perusahaan yang sudah memiki ijin.
Terdapat tiga parameter untuk memiliki ijin, di antaranya setiap distributor dan produsen memiliki NPPBKC, kedua, memesan kepada Bea Cukai untuk pita cukai selaku kantor yang mengawasi perusahaan tersebut dan untuk MMEA juga turut dilengkapi dengan pita cukai.
Baca juga: Legalisasi arak, Pemprov Bali siapkan jaring pengaman sosial
Ia mengatakan, sentra pembuatan arak Bali ada di beberapa tempat, yaitu di Karangasem dan Buleleng. Jumlah petani arak yang ada di Karangasem dan Buleleng berjumlah lebih dari 1.000 orang.
"Arak ini dapat dibuat dari fermentasi nira, mayang kelapa, tebu, biji-bijian (misalnya beras merah) atau buah, arak juga dibuat melalui proses fermentasi dan destilasi atau penyulingan serta kandungan alkohol pada arak Bali sekitar 15-40 persen," jelasnya.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019