Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan dukungan terhadap langkah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menghentikan ekspor nikel karena ada indikasi pelanggaran.
"Nickel ore yang sekarang diselundupkan sampai tiga kali lipat lebih banyak daripada seharusnya dan kadarnya lebih tinggi dari kadar 1,7," kata Menko Luhut dalam rilis yang diterima Antara Sulut di Manado, Jumat.
Menurut Menko Luhut, pemerintah harus turun untuk menghindari hal-hal semacam ini. Itu sebabnya sekarang setiap penanganan atau rapat mengenai proyek-proyek seperti itu, pemerintah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk langsung terlibat.
"Pemerintah ingin KPK memainkan peran strategis. Seperti pada program pemerintah hilirisasi ini, kemudian ada manipulasi besar-besaran ratusan juta dolar, itu kan bisa triliunan rupiah," katanya.
Baca juga: Rini : pengelolaan tambang Grasberg oleh Indonesia harus jadi kebanggaan
Program hilirisasi yang dilakukan menurut Menko perkembangannya cukup memuaskan, "nickel ore" sekarang sudah sampai pada "carbon steel".
"Mudah-mudahan tahun depan sudah masuk pada produksi carbon steel, artinya nilai tambah kedua, sesudah itu masuk pada katoda kemudian kita masuk pada lithium battery, kemudian nanti terus saja masuk pada recycling program, kita recycle baterai-baterai bekas lithium," ujarnya.
Pada masa datang, ketika bisa ekstrak sebanyak 98,5 persen bahannya bisa digunakan, Indonesia memiliki cadangan nikel paling besar sedunia yaitu 22 persen.
Menko Luhut datang ke Manado membuka pelaksanaan Forum Archipelagic Island States-Startup Business Summit (AIS-SBS) yang berlangsung di Manado sejak 30 Oktober-1 November 2019.
Baca juga: Ganggu Lingkungan, Pemprov Bali Siap Cabut Izin Galian C
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
"Nickel ore yang sekarang diselundupkan sampai tiga kali lipat lebih banyak daripada seharusnya dan kadarnya lebih tinggi dari kadar 1,7," kata Menko Luhut dalam rilis yang diterima Antara Sulut di Manado, Jumat.
Menurut Menko Luhut, pemerintah harus turun untuk menghindari hal-hal semacam ini. Itu sebabnya sekarang setiap penanganan atau rapat mengenai proyek-proyek seperti itu, pemerintah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk langsung terlibat.
"Pemerintah ingin KPK memainkan peran strategis. Seperti pada program pemerintah hilirisasi ini, kemudian ada manipulasi besar-besaran ratusan juta dolar, itu kan bisa triliunan rupiah," katanya.
Baca juga: Rini : pengelolaan tambang Grasberg oleh Indonesia harus jadi kebanggaan
Program hilirisasi yang dilakukan menurut Menko perkembangannya cukup memuaskan, "nickel ore" sekarang sudah sampai pada "carbon steel".
"Mudah-mudahan tahun depan sudah masuk pada produksi carbon steel, artinya nilai tambah kedua, sesudah itu masuk pada katoda kemudian kita masuk pada lithium battery, kemudian nanti terus saja masuk pada recycling program, kita recycle baterai-baterai bekas lithium," ujarnya.
Pada masa datang, ketika bisa ekstrak sebanyak 98,5 persen bahannya bisa digunakan, Indonesia memiliki cadangan nikel paling besar sedunia yaitu 22 persen.
Menko Luhut datang ke Manado membuka pelaksanaan Forum Archipelagic Island States-Startup Business Summit (AIS-SBS) yang berlangsung di Manado sejak 30 Oktober-1 November 2019.
Baca juga: Ganggu Lingkungan, Pemprov Bali Siap Cabut Izin Galian C
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019