Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengimbau masyarakat agar jangan terlalu reaktif menyikapi isu-isu negatif dan hoaks yang tersebar luas dari orang yang tidak bertanggung jawab di Tanah Air.
"Sekarang ini, kita jangan terlalu reaktif saat mendapat isu negatif. Karena biasanya isu-isu negatif itu ada orang memang di-'setting' oleh pihak-pihak yang memang menginginkan adanya disintegrasi bangsa," ucap Sekretaris Jenderal Kemenkominfo Rosarita Niken Widiastuti di Takengon, Aceh, Sabtu.
Hal tersebut dijelaskan Niken saat membuka forum diskusi berjudul "Bersinergi Melawan Hoaks Demi Damai di Bumi Pertiwi" dihadiri oleh Bupati Aceh Tengah Shabela Abubakar, sejumlah pejabat terkait, dan peserta sekitar 200 orang.
Ia melanjutkan, ketika hoaks tersebar dengan luas di ranah digital lewat jalur, di antaranya situs berjaringan, media sosial hingga aplikasi pesan instan, maka orang yang membaca dan menyebarkan kabar bohong telah termakan fitnah.
Data Kemenkominfo hingga kini ada sekitar 800.000 situs di Indonesia terindikasi sebagai penyebar informasi palsu yang dimanfaatkan oknum tertentu demi keuntungan pribadi dan kelompoknya dengan menyebarkan konten-konten negatif yang menimbulkan keresahan di masyarakat.
"Jadi kita tidak perlu reaktif, tokoh agama dan tokoh masyarakat bisa menyampaikan orang membuat itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama membuat orang membenci, apakah membenci seseorang," ucapnya.
Baca juga: Kominfo perlambat Internet untuk redam hoaks di Papua
Ia menyebut, banyak peneliti dan lembaga survei internasional menyebut bahwa tahun 2030 Indonesia akan menjadi negara maju kelima di dunia dengan persyaratan asal pertumbuhan ekonomi seperti sekarang, yakni di atas lima persen per tahun, lalu demokrasi terjaga, dan keamanan tetap kondusif.
Tapi, katanya, seperti di Jawa Timur, beberapa waktu lalu tersiar informasi yang tidak jelas, dan dapat memicu konflik di daerah-daerah. "Ini sangat disayangkan, bahkan kita sampai menghapus konten. Di kominfo ada aduan konten, di situ nanti kami akan menjawab apakah itu bapak ibu sekalian yang ingin ditanyakan," sebutnya.
"Kita selalu saring sebelum sharing (berbagi), dan kita akan tetap menjaga perdamaian, kerukunan, toleransi, dan juga kita perkuat integrasi nasional persatuan dan kesatuan bangsa," tutur Niken.
Baca juga: 2019, Kominfo blokir 1.500 situs-medsos berkonten radikalisme-terorisme
Bupati Aceh Tengah Shabela Abubakar mengaku kehadiran pejabat Kemenkominfo dalam rangka menindaklanjuti pertemuan dengan Menteri Kominfo Rudiantara beberapa waktu lalu di tahun ini.
"Kami sudah meneken MoU (nota kesepahaman) 'smart city'. Jadi mereka (Kemenkominfo) akan mendukung perangkat, dan kami sudah siapkan, termasuk perbaikan jaringan telekomunikasi," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
"Sekarang ini, kita jangan terlalu reaktif saat mendapat isu negatif. Karena biasanya isu-isu negatif itu ada orang memang di-'setting' oleh pihak-pihak yang memang menginginkan adanya disintegrasi bangsa," ucap Sekretaris Jenderal Kemenkominfo Rosarita Niken Widiastuti di Takengon, Aceh, Sabtu.
Hal tersebut dijelaskan Niken saat membuka forum diskusi berjudul "Bersinergi Melawan Hoaks Demi Damai di Bumi Pertiwi" dihadiri oleh Bupati Aceh Tengah Shabela Abubakar, sejumlah pejabat terkait, dan peserta sekitar 200 orang.
Ia melanjutkan, ketika hoaks tersebar dengan luas di ranah digital lewat jalur, di antaranya situs berjaringan, media sosial hingga aplikasi pesan instan, maka orang yang membaca dan menyebarkan kabar bohong telah termakan fitnah.
Data Kemenkominfo hingga kini ada sekitar 800.000 situs di Indonesia terindikasi sebagai penyebar informasi palsu yang dimanfaatkan oknum tertentu demi keuntungan pribadi dan kelompoknya dengan menyebarkan konten-konten negatif yang menimbulkan keresahan di masyarakat.
"Jadi kita tidak perlu reaktif, tokoh agama dan tokoh masyarakat bisa menyampaikan orang membuat itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama membuat orang membenci, apakah membenci seseorang," ucapnya.
Baca juga: Kominfo perlambat Internet untuk redam hoaks di Papua
Ia menyebut, banyak peneliti dan lembaga survei internasional menyebut bahwa tahun 2030 Indonesia akan menjadi negara maju kelima di dunia dengan persyaratan asal pertumbuhan ekonomi seperti sekarang, yakni di atas lima persen per tahun, lalu demokrasi terjaga, dan keamanan tetap kondusif.
Tapi, katanya, seperti di Jawa Timur, beberapa waktu lalu tersiar informasi yang tidak jelas, dan dapat memicu konflik di daerah-daerah. "Ini sangat disayangkan, bahkan kita sampai menghapus konten. Di kominfo ada aduan konten, di situ nanti kami akan menjawab apakah itu bapak ibu sekalian yang ingin ditanyakan," sebutnya.
"Kita selalu saring sebelum sharing (berbagi), dan kita akan tetap menjaga perdamaian, kerukunan, toleransi, dan juga kita perkuat integrasi nasional persatuan dan kesatuan bangsa," tutur Niken.
Baca juga: 2019, Kominfo blokir 1.500 situs-medsos berkonten radikalisme-terorisme
Bupati Aceh Tengah Shabela Abubakar mengaku kehadiran pejabat Kemenkominfo dalam rangka menindaklanjuti pertemuan dengan Menteri Kominfo Rudiantara beberapa waktu lalu di tahun ini.
"Kami sudah meneken MoU (nota kesepahaman) 'smart city'. Jadi mereka (Kemenkominfo) akan mendukung perangkat, dan kami sudah siapkan, termasuk perbaikan jaringan telekomunikasi," kata dia.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019