Wakil Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar, Nurdin Halid mengatakan menurunnya jumlah kursi partai Golkar di legislatif pada Pemilu 2019 sebagai hal biasa dalam sebuah pencapaian dan kepengurusannya siap untuk mempertanggungjawabkannya dalam Musyawarah Nasional (Munas) mendatang.
"Itu biasa, naik turun dalam sebuah pencapaian hasil itu sesuatu bukan sesuatu yang luar biasa," kata Nurdin saat ditemui usai Shalat Idul Adha di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu.
Pada Pemilu 2019 Golkar raih 85 kursi di DPR, jumlah itu berkurang dari raihan suara Pemilu 2014 yakni sebanyak 91 kursi.
Menurunnya jumlah kursi di era kepemimpinan Airlangga Hartanto sebagai Ketua Umum DPP Golkar jadi peluang bagi Bambang Soesetyo untuk berkompetisi pada ketua umum periode berikutnya yakni 2019-2024.
Kedua calon ini tengah gencar-gencarnya menggalang dukungan sebelum Munas Partai Golkar yang diperkirakan berlangsung akhir tahun ini.
Nurdin yang juga bagian dari pengurus DPP periode 2014-2019 mengatakan DPP akan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya dalam Munas, termasuk penyebab penurunan perolehan kursi tersebut.
Baca juga: Akbar : Jatah menteri hak prerogatif presiden
Baca juga: Golkar Bali dukung Airlangga kembali pimpin lima tahun ke depan
"Itu nanti kita akan sampaikan dari DPP apa penyebabnya, kemudian apa yang harus dilakukan ke depan," ujar Nurdin yang juga Anggota DPD Sulawesi Selatan.
Menurut dia, saat ini tim pemenangan pemilu sudah melakukan kajian, hasilnya akan disampaikan kepada ketua umum dan nanti akan dipertanggungjawabkan oleh ketua umum pada saat Rapimnas maupun munas.
Saat ditanya apakah Sulsel sudah menentukan akan mendukung siapa calon ketua umum pada Munas mendatang, Nurdin menyatakan sudah.
"Ya sudah mendukung," ucap Nurdin tanpa menyebutkan dengan jelas kepada siapa dukungan itu diberikan.
Terkait upaya kedua calon ketua umum partai yang ramai-ramai menggalang dukungan jelang Munas Partai Golkar, menurut mantan Ketua PSSI ini adalah sebagai proses dinamika biasa dalam perpolitikan.
Ia mengatakan upaya menggalang dukungan bagian dari dinamika internal organisasi politik maupun peristiwa politik.
"Kalau tidak ada orang yang melakukan penggalangan berarti tidak ada orang yang bersedia maju," ujarnya.
Menanggapi klaim Yorris Raweyai anggota tim sukses Bambang Soesetyo telah kantongi 400 dukungan dalam pencalonan Bamsoet sebagai Ketum Golkar periode berikutnya. Menurut Nurdin, hal itu sudah biasa.
"Biasa saling mengklaim, dalam setiap Munas pasti jumlah suara lebih banyak dari pada yang sebenarnya, kenapa? Itu karena saling klaim," katanya.
Saat ditanya evaluasi seperti apa kepemimpinan Airlangga Hartanto selama periode ini, Nurdin mengatakan akan disampaikan dalam Munas mendatang.
"Nanti kita liat ada Rapimnas, setelah Munas, di Rapimnas itu nanti dilaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan sebagainya. Nah... Munas nanti yang akan menilai pertanggungjawaban dari pada pengurus masa bakti 2014-2019," imbuh Nurdin.
Nurdin menyebutkan, dirinya juga bagian dari pengurus DPP periode ini sehingga siap untuk mempertanggungkan program yang sudah dijalankan.
"Saya juga juga pengurus DPP, jadi ini bagian dari pertanggungjawaban daripada program kerja yang ada," katanya.
Nurdin juga tidak mempermasalahkan rangkap jabatan yang diemban oleh Ketua Umum Partai Golkar periode sekarang, selama yang bersangkutan bisa mengatur antara tugas negara mau pun kepengurusan partai.
"Tergantung dari seorang pemimpinan memenej dirinya. Di parpol tidak ada larangan rangkap jabatan tapi seberapa jauh seorang pemimpin yang bisa memenej dirinya dalam melaksanakan tugas sebagai ketua umum dan jabatan menteri," jelas Nurdin.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
"Itu biasa, naik turun dalam sebuah pencapaian hasil itu sesuatu bukan sesuatu yang luar biasa," kata Nurdin saat ditemui usai Shalat Idul Adha di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu.
Pada Pemilu 2019 Golkar raih 85 kursi di DPR, jumlah itu berkurang dari raihan suara Pemilu 2014 yakni sebanyak 91 kursi.
Menurunnya jumlah kursi di era kepemimpinan Airlangga Hartanto sebagai Ketua Umum DPP Golkar jadi peluang bagi Bambang Soesetyo untuk berkompetisi pada ketua umum periode berikutnya yakni 2019-2024.
Kedua calon ini tengah gencar-gencarnya menggalang dukungan sebelum Munas Partai Golkar yang diperkirakan berlangsung akhir tahun ini.
Nurdin yang juga bagian dari pengurus DPP periode 2014-2019 mengatakan DPP akan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya dalam Munas, termasuk penyebab penurunan perolehan kursi tersebut.
Baca juga: Akbar : Jatah menteri hak prerogatif presiden
Baca juga: Golkar Bali dukung Airlangga kembali pimpin lima tahun ke depan
"Itu nanti kita akan sampaikan dari DPP apa penyebabnya, kemudian apa yang harus dilakukan ke depan," ujar Nurdin yang juga Anggota DPD Sulawesi Selatan.
Menurut dia, saat ini tim pemenangan pemilu sudah melakukan kajian, hasilnya akan disampaikan kepada ketua umum dan nanti akan dipertanggungjawabkan oleh ketua umum pada saat Rapimnas maupun munas.
Saat ditanya apakah Sulsel sudah menentukan akan mendukung siapa calon ketua umum pada Munas mendatang, Nurdin menyatakan sudah.
"Ya sudah mendukung," ucap Nurdin tanpa menyebutkan dengan jelas kepada siapa dukungan itu diberikan.
Terkait upaya kedua calon ketua umum partai yang ramai-ramai menggalang dukungan jelang Munas Partai Golkar, menurut mantan Ketua PSSI ini adalah sebagai proses dinamika biasa dalam perpolitikan.
Ia mengatakan upaya menggalang dukungan bagian dari dinamika internal organisasi politik maupun peristiwa politik.
"Kalau tidak ada orang yang melakukan penggalangan berarti tidak ada orang yang bersedia maju," ujarnya.
Menanggapi klaim Yorris Raweyai anggota tim sukses Bambang Soesetyo telah kantongi 400 dukungan dalam pencalonan Bamsoet sebagai Ketum Golkar periode berikutnya. Menurut Nurdin, hal itu sudah biasa.
"Biasa saling mengklaim, dalam setiap Munas pasti jumlah suara lebih banyak dari pada yang sebenarnya, kenapa? Itu karena saling klaim," katanya.
Saat ditanya evaluasi seperti apa kepemimpinan Airlangga Hartanto selama periode ini, Nurdin mengatakan akan disampaikan dalam Munas mendatang.
"Nanti kita liat ada Rapimnas, setelah Munas, di Rapimnas itu nanti dilaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan sebagainya. Nah... Munas nanti yang akan menilai pertanggungjawaban dari pada pengurus masa bakti 2014-2019," imbuh Nurdin.
Nurdin menyebutkan, dirinya juga bagian dari pengurus DPP periode ini sehingga siap untuk mempertanggungkan program yang sudah dijalankan.
"Saya juga juga pengurus DPP, jadi ini bagian dari pertanggungjawaban daripada program kerja yang ada," katanya.
Nurdin juga tidak mempermasalahkan rangkap jabatan yang diemban oleh Ketua Umum Partai Golkar periode sekarang, selama yang bersangkutan bisa mengatur antara tugas negara mau pun kepengurusan partai.
"Tergantung dari seorang pemimpinan memenej dirinya. Di parpol tidak ada larangan rangkap jabatan tapi seberapa jauh seorang pemimpin yang bisa memenej dirinya dalam melaksanakan tugas sebagai ketua umum dan jabatan menteri," jelas Nurdin.
Editor : I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019