Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar, Bali bersama Universitas Gadjah Mada melaksanakan diskusi kelompok terarah (focus group discussion) terkait pendataan tanah menuju kota dan kabupaten terlengkap di Provinsi Bali.
Sekda Kota Denpasar Anak Agung Ngurah Rai Iswara, Kamis mengatakan kegiatan ini untuk mendata pertanahan di Denpasar dengan jalan yang baik dan benar, sehingga bisa terwujud kota dan kabupaten lengkap di Kota Denpasar pada khususnya dan Bali pada umumnya.
Pendataan tanah ini harus dilaksanakan dengan suasana kekeluargaan. “Kalau dengan ketulusan hati melaksanakan kegiatan ini seberapa pun beratnya bisa dilaksanakan dengan bagus sesuai dengan acara catur marga (empat jalan kemuliaan)," ucapnya.
Rai Iswara menyebutkan dalam ajaran "catur marga" yang pertama harus dilakukan adalah "Bhakti Marga" yaitu mensyukuri atas pekerjaan atau jabatan yang saat ini. Setelah bersyukur harus diikuti dengan menjalankan "Jnana Marga" yakni meningkatkan kualitas diri dengan terus belajar.
"Maksud dalam meningkatkan kualitas diri bagi konsultan yang mengarahkan kegiatan ini, agar diperjelas tekat dan tujuan dari penataan. Karena kelemahan kita selama ini adalah ketidakmampuan dalam mensosialisasikan pola pikir visi dan misi program yang sangat baik," ujarnya.
Selain itu kelemahan juga berada dalam ketidakmampuan menyosialisasikan kepada anggota maupun masyarakat. Sehingga kecerdasan atau tujuan dari pada kota dan kabupaten lengkap ini tidak bisa dicapai.
Dari kelemahan atau ketidakmampuan menyosialisasikan secara efektif, maka dalam FGD ini agar dicatat secara jelas dan akurat, bagaimana mengefektifkan sosialisasi sehingga cepat selesai tentunya dengan sandaran harus tepat.
Tidak hanya itu, kata Sekda Rai Iswara, dalam menjalankan kegiatan ini juga harus bersandaran dalam "Kriya Marga" yakni bekerja dengan baik, serta "Yoga Marga" yakni fokus. Berbagai permasalahan harus dipecahkan permasalahannya serta melakukan evaluasi dari kekurangan-kekurangan yang dihadapi.
Baca juga: Presiden Jokowi bagikan 3.000 sertifikat tanah di Bali
Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Sudarman Harjasaputra mengatakan Presiden RI berkomitmen untuk menjadikan Bali termasuk Kota Denpasar menjadi kota yang lengkap tahun 2019. Sehingga FGD ini dilaksanakan dengan diikuti oleh pihak yang berkaitan.
Menurutnya, untuk menjadi kota yang lengkap harus dilakukan pendataan dan pemetaan dengan tujuan memperbaiki kualitas data. Lengkap dalam hal ini adalah mensertifikati seluruh bidang tanah yang ada di Kota Denpasar. Tetapi bukan berarti harus disertifikati seluruhnya.
"Artinya yang belum punya sertifikat kita sertifikatkan, yang sudah sertifikat tapi belum ada data lengkap akan dipetakan, yang sengketa juga kita petakan. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan Kota Denpasar menjadi sebuah kota lengkap terpetakan," ujarnya.
Sudarman lebih lanjut mengatakan pemetaan harus lengkap diibaratkan membangun rumah itu harus memasang lantai keramik terlebih dahulu setelah itu baru bisa mendata di mana bagusnya untuk ruang tamu, dapur dan kamar lainnya. Begitu juga dalam pemetaan kalau semua bidang tanah disertifikat dan dipetakan akan mempermudah dalam pembangunan. Untuk mencapai itu semua pihaknya maupun BPN tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan semua pihak.
"Maka dari itu kami bekerjasama dengan UGM, Pemkot Denpasar melalui perbekel dan lurah di masing-masing lingkungan," katanya.
Baca juga: Menteri ATR: semua tanah harus dilegalisasi
Simak Di Hati
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Denpasar melaksanakan peresmian, sosialisasi dan pelatihan administrasi "Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kepegawaian untuk Database yang Handal, Akurat, Tertib dan Informatif atau disebut dengan Simak Di Hati.
Kegiatan ini diresmikan Sekda Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Rai Iswara, yang di dampingi Kepala BKPSDM Kota Denpasar I Wayan Sudiana, serta dihadiri Kepala Kantor Cabang PT Taspen Denpasar, Hestraningtyas Wira Yoga, Wakil Kepala Cabang BPD Bali Denpasar, I Made Putra, Kepala Bidang Pensiun BKN Denpasar Salam dan Kepala Bidang SDMUKP BPJS Kesehatan Denpasar, Rendy Rantung.
Dalam kesempatan tersebut juga turut dilaksanakan penandatangan MOU antara BKSDM Kota Denpasar dengan tiga instasi lainnya yaitu, PT Taspen, BPJS Kesehatan, dan BPD Bali Denpasar.
"Simak Di Hati" ini merupakan bentuk inovasi yang dikembangkan dari sistem sebelumnya memasuki area perubahan 4.0, yang mana program ini adalah pengembangan Sistem Informasi Manajemen SDM yang komprehensif dan terintergrasi sehingga output yang diharapkan tercapai dengan meningkatkan kemampuan unit pengelola SDM Aparatur berbasis Teknologi Informasi, kata Sekda Rai Iswara dalam arahannya.
Program Simak Di Hati ini diharapkan bisa membentuk pola pikir dan budaya kerja ASN agar bisa lebih profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
Jga, memberikan kesempatan kepada ASN ungtuk ikut bersama-sama berinteraksi memutakhirkan data dirinya untuk membentuk suatu platform database kepegawaian yang terintegritas ke seluruh perangkat daerah, bahkan kepada berbagai instasi pemerintah yang sangat memerlukan data kepegawaian untuk kepentingan kesejahteraan ASN.
"Saya ucapkan selamat atas inovasi yang dikembangkan oleh BKPSDM Kota Denpasar dalam rangka Diklat Kepemimpinan Tingkat III Tahun 2019, semoga inovasi ini terlaksana dengan baik bahkan bisa dikembangkan lagi sehingga tujuan Pemerintah dalam memberikan transparansi atas manajemen ASN kepada masyarakat dapat terwujud melalui terbentuknya pola pikir dan budaya kerja ASN Kota Denpasar yang profesional," katanya.
Sementara Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Kota Denpasar, Komang Lestari Kusuma Dewi yang juga selaku Ketua Panita kegiatan Program Simak Di Hati menjelaskan, Simak Di Hati merupakan pengembangan dari system kepegawaian offline menjadi online. Yang mana juga dilakukan perubahan prosedur pemutahiran data pegawai yang sebelumnya tersentral oleh operator BKPSDM kini di desentralisasikan kepada Kasubag Kepegawaian dan PNS sendiri sehingga seluruh PNS merupakan admin dari system ini untuk bisa ikut melakukan monitoring atas kebenaran data kepegawaiannya sendiri.
Disamping itu, system ini menyiapkan fasilitas web service yang bisa dimaanfaatkan oleh instasi yang membutuhkan seperti PT. Taspen, BPJS Kesehatan, dan BPD Bali Denpasar untuk mempercepat memperoleh/mengakses data pegawai Kota Denpasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, yang nantinya juga bisa diperluas ke berbagai instasi yang memerlukan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
Sekda Kota Denpasar Anak Agung Ngurah Rai Iswara, Kamis mengatakan kegiatan ini untuk mendata pertanahan di Denpasar dengan jalan yang baik dan benar, sehingga bisa terwujud kota dan kabupaten lengkap di Kota Denpasar pada khususnya dan Bali pada umumnya.
Pendataan tanah ini harus dilaksanakan dengan suasana kekeluargaan. “Kalau dengan ketulusan hati melaksanakan kegiatan ini seberapa pun beratnya bisa dilaksanakan dengan bagus sesuai dengan acara catur marga (empat jalan kemuliaan)," ucapnya.
Rai Iswara menyebutkan dalam ajaran "catur marga" yang pertama harus dilakukan adalah "Bhakti Marga" yaitu mensyukuri atas pekerjaan atau jabatan yang saat ini. Setelah bersyukur harus diikuti dengan menjalankan "Jnana Marga" yakni meningkatkan kualitas diri dengan terus belajar.
"Maksud dalam meningkatkan kualitas diri bagi konsultan yang mengarahkan kegiatan ini, agar diperjelas tekat dan tujuan dari penataan. Karena kelemahan kita selama ini adalah ketidakmampuan dalam mensosialisasikan pola pikir visi dan misi program yang sangat baik," ujarnya.
Selain itu kelemahan juga berada dalam ketidakmampuan menyosialisasikan kepada anggota maupun masyarakat. Sehingga kecerdasan atau tujuan dari pada kota dan kabupaten lengkap ini tidak bisa dicapai.
Dari kelemahan atau ketidakmampuan menyosialisasikan secara efektif, maka dalam FGD ini agar dicatat secara jelas dan akurat, bagaimana mengefektifkan sosialisasi sehingga cepat selesai tentunya dengan sandaran harus tepat.
Tidak hanya itu, kata Sekda Rai Iswara, dalam menjalankan kegiatan ini juga harus bersandaran dalam "Kriya Marga" yakni bekerja dengan baik, serta "Yoga Marga" yakni fokus. Berbagai permasalahan harus dipecahkan permasalahannya serta melakukan evaluasi dari kekurangan-kekurangan yang dihadapi.
Baca juga: Presiden Jokowi bagikan 3.000 sertifikat tanah di Bali
Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Sudarman Harjasaputra mengatakan Presiden RI berkomitmen untuk menjadikan Bali termasuk Kota Denpasar menjadi kota yang lengkap tahun 2019. Sehingga FGD ini dilaksanakan dengan diikuti oleh pihak yang berkaitan.
Menurutnya, untuk menjadi kota yang lengkap harus dilakukan pendataan dan pemetaan dengan tujuan memperbaiki kualitas data. Lengkap dalam hal ini adalah mensertifikati seluruh bidang tanah yang ada di Kota Denpasar. Tetapi bukan berarti harus disertifikati seluruhnya.
"Artinya yang belum punya sertifikat kita sertifikatkan, yang sudah sertifikat tapi belum ada data lengkap akan dipetakan, yang sengketa juga kita petakan. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan Kota Denpasar menjadi sebuah kota lengkap terpetakan," ujarnya.
Sudarman lebih lanjut mengatakan pemetaan harus lengkap diibaratkan membangun rumah itu harus memasang lantai keramik terlebih dahulu setelah itu baru bisa mendata di mana bagusnya untuk ruang tamu, dapur dan kamar lainnya. Begitu juga dalam pemetaan kalau semua bidang tanah disertifikat dan dipetakan akan mempermudah dalam pembangunan. Untuk mencapai itu semua pihaknya maupun BPN tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan semua pihak.
"Maka dari itu kami bekerjasama dengan UGM, Pemkot Denpasar melalui perbekel dan lurah di masing-masing lingkungan," katanya.
Baca juga: Menteri ATR: semua tanah harus dilegalisasi
Simak Di Hati
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Denpasar melaksanakan peresmian, sosialisasi dan pelatihan administrasi "Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kepegawaian untuk Database yang Handal, Akurat, Tertib dan Informatif atau disebut dengan Simak Di Hati.
Kegiatan ini diresmikan Sekda Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Rai Iswara, yang di dampingi Kepala BKPSDM Kota Denpasar I Wayan Sudiana, serta dihadiri Kepala Kantor Cabang PT Taspen Denpasar, Hestraningtyas Wira Yoga, Wakil Kepala Cabang BPD Bali Denpasar, I Made Putra, Kepala Bidang Pensiun BKN Denpasar Salam dan Kepala Bidang SDMUKP BPJS Kesehatan Denpasar, Rendy Rantung.
Dalam kesempatan tersebut juga turut dilaksanakan penandatangan MOU antara BKSDM Kota Denpasar dengan tiga instasi lainnya yaitu, PT Taspen, BPJS Kesehatan, dan BPD Bali Denpasar.
"Simak Di Hati" ini merupakan bentuk inovasi yang dikembangkan dari sistem sebelumnya memasuki area perubahan 4.0, yang mana program ini adalah pengembangan Sistem Informasi Manajemen SDM yang komprehensif dan terintergrasi sehingga output yang diharapkan tercapai dengan meningkatkan kemampuan unit pengelola SDM Aparatur berbasis Teknologi Informasi, kata Sekda Rai Iswara dalam arahannya.
Program Simak Di Hati ini diharapkan bisa membentuk pola pikir dan budaya kerja ASN agar bisa lebih profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
Jga, memberikan kesempatan kepada ASN ungtuk ikut bersama-sama berinteraksi memutakhirkan data dirinya untuk membentuk suatu platform database kepegawaian yang terintegritas ke seluruh perangkat daerah, bahkan kepada berbagai instasi pemerintah yang sangat memerlukan data kepegawaian untuk kepentingan kesejahteraan ASN.
"Saya ucapkan selamat atas inovasi yang dikembangkan oleh BKPSDM Kota Denpasar dalam rangka Diklat Kepemimpinan Tingkat III Tahun 2019, semoga inovasi ini terlaksana dengan baik bahkan bisa dikembangkan lagi sehingga tujuan Pemerintah dalam memberikan transparansi atas manajemen ASN kepada masyarakat dapat terwujud melalui terbentuknya pola pikir dan budaya kerja ASN Kota Denpasar yang profesional," katanya.
Sementara Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Kota Denpasar, Komang Lestari Kusuma Dewi yang juga selaku Ketua Panita kegiatan Program Simak Di Hati menjelaskan, Simak Di Hati merupakan pengembangan dari system kepegawaian offline menjadi online. Yang mana juga dilakukan perubahan prosedur pemutahiran data pegawai yang sebelumnya tersentral oleh operator BKPSDM kini di desentralisasikan kepada Kasubag Kepegawaian dan PNS sendiri sehingga seluruh PNS merupakan admin dari system ini untuk bisa ikut melakukan monitoring atas kebenaran data kepegawaiannya sendiri.
Disamping itu, system ini menyiapkan fasilitas web service yang bisa dimaanfaatkan oleh instasi yang membutuhkan seperti PT. Taspen, BPJS Kesehatan, dan BPD Bali Denpasar untuk mempercepat memperoleh/mengakses data pegawai Kota Denpasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, yang nantinya juga bisa diperluas ke berbagai instasi yang memerlukan. (*)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019