Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Prof Dr I Gede Arya Sugiartha berkomitmen untuk memprioritaskan kualitas calon mahasiswa yang akan menempuh pendidikan di kampus seni negeri satu-satunya di Bali tersebut dalam penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2019/2020.
"Persaingan jumlah calon mahasiswa di ISI Denpasar memang tidak ketat karena umumnya hanya calon-calon mahasiswa yang bertalenta seni yang
memilih studi di ISI Denpasar," kata Prof Arya Sugiartha saat menghadiri acara pertemuan dengan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali dengan pimpinan PTN dan Kadis Pendidikan se-Bali, di Denpasar, Selasa.
Khususnya untuk program studi yang tergolong klasik, seperti halnya Prodi Pedalangan, dari kuota 15 mahasiswa, yang melamar bisa saja 10 orang. Demikian juga dengan prodi seni klasik yang lainnya, dari kuota 60 mahasiswa, yang mendaftar juga 60 orang.
"Dengan persaingan yang tidak ketat, bukan berarti orang yang masuk ke ISI Denpasar tidak berkualitas karena kami juga menyaring calon-calon mahasiswa yang memang berpotensi untuk dikembangkan menjadi seniman akademis yang baik, khususnya melalui seleksi Mandiri," ucap akademisi yang juga seniman karawitan itu.
Jika dibandingkan dengan jumlah mahasiswa dari perguruan tinggi lainnya di Bali, Prof Arya tidak memungkiri dengan jumlah mahasiswa yang total 2.000 orang dari 14 program studi itu tergolong sedikit. "Namun, kami cukup dengan jumlah mahasiswa tersebut karena kami memang memprioritaskan kualitas lulusan," ujarnya.
Untuk penerimaan mahasiswa baru melalui Seleksi Mandiri dijadwalkan 16 Juli mendatang. Sebelumnya memang sudah ada ketentuan bagi mereka yang melamar di perguruan tinggi seni harus melampirkan portofolio berupa karya-karya atau kemampuan teknik seni apapun itu.
"Itu sudah kami setujui, tetapi tetap belum sreg juga. Kami harus dapat menyaring calon mahasiswa yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi seniman akademis yang baik," katanya.
Rektor ISI menjamin di kampus ISI Denpasar tidak akan pernah ada urusan sogok-menyogok untuk bisa meraih kursi pendidikan di sana. Meskipun dalam waktu beberapa tahun terakhir memang ada peningkatan jumlah calon mahasiswa yang signifikan untuk prodi Desain Komunikasi Visual, Desain Interior, Desain Film dan sebagainya.
Di sisi lain, Prof Arya menginginkan agar di SMA/SMK Negeri dalam penerimaan siswa baru tahun ini tidak ada lagi yang berstatus siswa "titipan" dari para pejabat.
"Saya sempat mendapat masukan dari salah satu kepala SMA negeri di Tabanan yang mengatakan terlalu banyak siswa titipan, padahal sesungguhnya hanya cukup enam kelas, namun harus menerima hingga 10 kelas ataupun lebih dari itu," ucapnya.
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali dalam kesempatan itu beserta sejumlah rektor perguruan tinggi negeri dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan kabupaten/kota se-Bali menandatangani deklarasi bersama untuk penerimaaan mahasiswa dan siswa baru tahun 2019 yang bebas maladministrasi.
"Melalui deklarasi ini untuk memastikan para rektor dan para Kadis Pendidikan se-Bali punya kemauan bersama untuk menciptakan penerimaan mahasiswa baru maupun penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang kredibel dan bebas maladministrasi," kata Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali Umar Ibnu Alkhatab.
Dengan telah menandatangani deklarasi tersebut, lanjut Umar, diharapkan ada semacam ikatan bathin bahwa mereka (rektor PTN dan Kadis Pendidikan) tidak melanggar proses-proses yang sudah ditentukan dalam penerimaan mahasiswa maupun peserta didik baru.
baca juga : Ratusan mahasiswa ISI Denpasar akan tampil di PKB 2019
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
"Persaingan jumlah calon mahasiswa di ISI Denpasar memang tidak ketat karena umumnya hanya calon-calon mahasiswa yang bertalenta seni yang
memilih studi di ISI Denpasar," kata Prof Arya Sugiartha saat menghadiri acara pertemuan dengan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali dengan pimpinan PTN dan Kadis Pendidikan se-Bali, di Denpasar, Selasa.
Khususnya untuk program studi yang tergolong klasik, seperti halnya Prodi Pedalangan, dari kuota 15 mahasiswa, yang melamar bisa saja 10 orang. Demikian juga dengan prodi seni klasik yang lainnya, dari kuota 60 mahasiswa, yang mendaftar juga 60 orang.
"Dengan persaingan yang tidak ketat, bukan berarti orang yang masuk ke ISI Denpasar tidak berkualitas karena kami juga menyaring calon-calon mahasiswa yang memang berpotensi untuk dikembangkan menjadi seniman akademis yang baik, khususnya melalui seleksi Mandiri," ucap akademisi yang juga seniman karawitan itu.
Jika dibandingkan dengan jumlah mahasiswa dari perguruan tinggi lainnya di Bali, Prof Arya tidak memungkiri dengan jumlah mahasiswa yang total 2.000 orang dari 14 program studi itu tergolong sedikit. "Namun, kami cukup dengan jumlah mahasiswa tersebut karena kami memang memprioritaskan kualitas lulusan," ujarnya.
Untuk penerimaan mahasiswa baru melalui Seleksi Mandiri dijadwalkan 16 Juli mendatang. Sebelumnya memang sudah ada ketentuan bagi mereka yang melamar di perguruan tinggi seni harus melampirkan portofolio berupa karya-karya atau kemampuan teknik seni apapun itu.
"Itu sudah kami setujui, tetapi tetap belum sreg juga. Kami harus dapat menyaring calon mahasiswa yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi seniman akademis yang baik," katanya.
Rektor ISI menjamin di kampus ISI Denpasar tidak akan pernah ada urusan sogok-menyogok untuk bisa meraih kursi pendidikan di sana. Meskipun dalam waktu beberapa tahun terakhir memang ada peningkatan jumlah calon mahasiswa yang signifikan untuk prodi Desain Komunikasi Visual, Desain Interior, Desain Film dan sebagainya.
Di sisi lain, Prof Arya menginginkan agar di SMA/SMK Negeri dalam penerimaan siswa baru tahun ini tidak ada lagi yang berstatus siswa "titipan" dari para pejabat.
"Saya sempat mendapat masukan dari salah satu kepala SMA negeri di Tabanan yang mengatakan terlalu banyak siswa titipan, padahal sesungguhnya hanya cukup enam kelas, namun harus menerima hingga 10 kelas ataupun lebih dari itu," ucapnya.
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali dalam kesempatan itu beserta sejumlah rektor perguruan tinggi negeri dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan kabupaten/kota se-Bali menandatangani deklarasi bersama untuk penerimaaan mahasiswa dan siswa baru tahun 2019 yang bebas maladministrasi.
"Melalui deklarasi ini untuk memastikan para rektor dan para Kadis Pendidikan se-Bali punya kemauan bersama untuk menciptakan penerimaan mahasiswa baru maupun penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang kredibel dan bebas maladministrasi," kata Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali Umar Ibnu Alkhatab.
Dengan telah menandatangani deklarasi tersebut, lanjut Umar, diharapkan ada semacam ikatan bathin bahwa mereka (rektor PTN dan Kadis Pendidikan) tidak melanggar proses-proses yang sudah ditentukan dalam penerimaan mahasiswa maupun peserta didik baru.
baca juga : Ratusan mahasiswa ISI Denpasar akan tampil di PKB 2019
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019