Kabupaten Jembrana, Bali mengalami kekurangan penyuluh perikanan, khususnya untuk sektor perikanan tangkap, sebagai pendamping bagi masyarakat nelayan di daerah ini.
"Sekarang status penyuluh perikanan sudah ditarik ke pemerintah pusat. Kalau bicara jumlah serta wilayah kerja, Jembrana masih kekurangan penyuluh sektor tersebut," kata Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan Dan Perikanan Jembrana Made Dwi Maharimbawa, di Negara, Kabupaten Jembrana, Senin.
Saat ini, katanya, ada 16 penyuluh perikanan serta enam penyuluh bantu, namun apabila disesuaikan dengan bidangnya mereka rata=rata adalah penyuluh perikanan budidaya.
Karena kekurangan tenaga penyuluh untuk perikanan tangkap, katanya, terpaksa masing-masing penyuluh merangkap di sektor budidaya maupun tangkap.
"Idealnya satu penyuluh wilayah kerjanya hanya meliputi satu desa, tapi karena kekurangan banyak yang merangkap di beberapa desa sekaligus," katanya.
Meskipun secara operasional mereka tetap bisa menjalankan tugasnya mendampingi nelayan, namun kekurangan tenaga penyuluh ini menurut Maharimbawa menyebabkan lemahnya pendataan baik jumlah nelayan, kelompok nelayan maupun hasil tangkap.
Dengan ditariknya pegawai penyuluh menjadi wewenang pemerintah pusat, ia berharap, pusat menambah tenaga penyuluh perikanan khususnya untuk sektor tangkap di Kabupaten Jembrana.
Sementara itu, salah seorang pengurus kelompok nelayan di Desa Tegalbadeng Barat, Kecamatan Negara, Wayan Mubasirin, mengatakan pihaknya sering mendapatkan pendampingan dari penyuluh perikanan.
"Kalau penyuluh yang membawahi wilayah desa ini cukup aktif membina dan mendampingi kami. Peran penyuluh sangat penting bagi kelompok kami," katanya.
Menurutnya, dari sisi pengelolaan dan penguatan kelompok nelayan, peran penyuluh sangat besar, sehingga ia juga berharap pemerintah menempatkan pegawai sektor ini dalam jumlah yang ideal di di Kabupaten Jembrana. (ed)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
"Sekarang status penyuluh perikanan sudah ditarik ke pemerintah pusat. Kalau bicara jumlah serta wilayah kerja, Jembrana masih kekurangan penyuluh sektor tersebut," kata Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan Dan Perikanan Jembrana Made Dwi Maharimbawa, di Negara, Kabupaten Jembrana, Senin.
Saat ini, katanya, ada 16 penyuluh perikanan serta enam penyuluh bantu, namun apabila disesuaikan dengan bidangnya mereka rata=rata adalah penyuluh perikanan budidaya.
Karena kekurangan tenaga penyuluh untuk perikanan tangkap, katanya, terpaksa masing-masing penyuluh merangkap di sektor budidaya maupun tangkap.
"Idealnya satu penyuluh wilayah kerjanya hanya meliputi satu desa, tapi karena kekurangan banyak yang merangkap di beberapa desa sekaligus," katanya.
Meskipun secara operasional mereka tetap bisa menjalankan tugasnya mendampingi nelayan, namun kekurangan tenaga penyuluh ini menurut Maharimbawa menyebabkan lemahnya pendataan baik jumlah nelayan, kelompok nelayan maupun hasil tangkap.
Dengan ditariknya pegawai penyuluh menjadi wewenang pemerintah pusat, ia berharap, pusat menambah tenaga penyuluh perikanan khususnya untuk sektor tangkap di Kabupaten Jembrana.
Sementara itu, salah seorang pengurus kelompok nelayan di Desa Tegalbadeng Barat, Kecamatan Negara, Wayan Mubasirin, mengatakan pihaknya sering mendapatkan pendampingan dari penyuluh perikanan.
"Kalau penyuluh yang membawahi wilayah desa ini cukup aktif membina dan mendampingi kami. Peran penyuluh sangat penting bagi kelompok kami," katanya.
Menurutnya, dari sisi pengelolaan dan penguatan kelompok nelayan, peran penyuluh sangat besar, sehingga ia juga berharap pemerintah menempatkan pegawai sektor ini dalam jumlah yang ideal di di Kabupaten Jembrana. (ed)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019