Denpasar (Antaranews Bali) - Komisi IV DPRD Provinsi Bali menyelenggarakan rapat dengar pendapat dengan LSM Solidaritas Warga Anti Pedofilia dan instansi terkait untuk membahas telah terjadinya kasus pedofilia di Pulau Dewata.
Rapat dengan pendapat tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Parta di Denpasar, Selasa, mengatakan pihaknya akan menyerap aspirasi yang disampaikan dari LSM Solidaritas Warga Anti Pedofilia (SWAP), yang menyebutkan ada kasus pedofil terhadap anak-anak di sebuah asrham di Klungkung sekitar tahun 2015.
"Namun kasus tersebut belum mendapatkan penanganan dan tindakan serius dari aparat kepolisian dan instansi terkait. Karena itu kami mengundang LSM SWAP guna mendapatkan keterangan terkait adanya kasus tersebut," katanya.
Ia mengatakan dalam rapat dengar pendapat ini ada sejumlah lembaga yang berkaitan dengan perlindungan perempun dan anak. Maka kami mengundang mereka guna mendengarkan aspirasi itu," ucapnya.
"Kami berharap semua pihak agar peduli dengan kasus ini. Jika memang ada laporan dan bukti kuat dari pelaporan agar segera bisa ditindaklanjuti secara hukum," ucap politikus asal Kabupaten Gianyar.
Oleh karena itu, kata Parta, segala permasalahan jika ada pelaporan dan bukti harus ada penanganan hingga kasus tersebut diselesaikan secara hukum. Bagi pelaku agar dijerat hukuman, dan bagi korban supaya mendapat penanganan lebih intensif.
"Kami yakin aparat pasti akan bertindak jika ada bukti-bukti kuat dan korban bersedia melapor ke polisian terhadap tindakan pedofilia tersebut," katanya.
Sementara itu, penasehat hukum LSM SWAP Bali Siti Sapurah yang akrab Ipung mengatakan kasus tersebut telah terjadi tahun 2015, bahkan kasus pedofilia terhadap anak-anak di sebuah asrham Klungkung sangat santer, dan sempat juga diberitakan di media massa.
"Namun kasus itu tidak ada tindak lanjut. Bahkan tenggelam tanpa ada penelusuran terkait kasus pedofilia itu. Karena itu kami datang kesini menghadap anggota Dewan dengan tujuan kasus itu bisa ditindaklanjuti dan penelusuran dari aparat kepolisian," ujarnya.
Ipung sangat konsen dan peduli dengan anak-anak, karena itulah pihaknya mendampingi SWAP datang ke DPRD Bali guna menyampaikan permasalahan pedofilia yang terjadi di Pulau Dewata.
"Kami peduli terhadap anak. Jika mereka jadi korban pedofilia, sudah tentu trauma terhadap kasusnya dan dipastikan akan merusak kehidupan mereka. Jika tidak ada penanganan serius dari aparat, maka kami khawatir kasus pedofilia akan terjadi kembali di Bali," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
Rapat dengan pendapat tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Parta di Denpasar, Selasa, mengatakan pihaknya akan menyerap aspirasi yang disampaikan dari LSM Solidaritas Warga Anti Pedofilia (SWAP), yang menyebutkan ada kasus pedofil terhadap anak-anak di sebuah asrham di Klungkung sekitar tahun 2015.
"Namun kasus tersebut belum mendapatkan penanganan dan tindakan serius dari aparat kepolisian dan instansi terkait. Karena itu kami mengundang LSM SWAP guna mendapatkan keterangan terkait adanya kasus tersebut," katanya.
Ia mengatakan dalam rapat dengar pendapat ini ada sejumlah lembaga yang berkaitan dengan perlindungan perempun dan anak. Maka kami mengundang mereka guna mendengarkan aspirasi itu," ucapnya.
"Kami berharap semua pihak agar peduli dengan kasus ini. Jika memang ada laporan dan bukti kuat dari pelaporan agar segera bisa ditindaklanjuti secara hukum," ucap politikus asal Kabupaten Gianyar.
Oleh karena itu, kata Parta, segala permasalahan jika ada pelaporan dan bukti harus ada penanganan hingga kasus tersebut diselesaikan secara hukum. Bagi pelaku agar dijerat hukuman, dan bagi korban supaya mendapat penanganan lebih intensif.
"Kami yakin aparat pasti akan bertindak jika ada bukti-bukti kuat dan korban bersedia melapor ke polisian terhadap tindakan pedofilia tersebut," katanya.
Sementara itu, penasehat hukum LSM SWAP Bali Siti Sapurah yang akrab Ipung mengatakan kasus tersebut telah terjadi tahun 2015, bahkan kasus pedofilia terhadap anak-anak di sebuah asrham Klungkung sangat santer, dan sempat juga diberitakan di media massa.
"Namun kasus itu tidak ada tindak lanjut. Bahkan tenggelam tanpa ada penelusuran terkait kasus pedofilia itu. Karena itu kami datang kesini menghadap anggota Dewan dengan tujuan kasus itu bisa ditindaklanjuti dan penelusuran dari aparat kepolisian," ujarnya.
Ipung sangat konsen dan peduli dengan anak-anak, karena itulah pihaknya mendampingi SWAP datang ke DPRD Bali guna menyampaikan permasalahan pedofilia yang terjadi di Pulau Dewata.
"Kami peduli terhadap anak. Jika mereka jadi korban pedofilia, sudah tentu trauma terhadap kasusnya dan dipastikan akan merusak kehidupan mereka. Jika tidak ada penanganan serius dari aparat, maka kami khawatir kasus pedofilia akan terjadi kembali di Bali," katanya.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019