Denpasar (Antaranews Bali) - Praktisi pendidikan I Made Gde Putra Wijaya meminta Pemprov Bali dapat mengalokasikan dana pendamping bantuan operasional sekolah, menyusul rancangan besaran anggaran pendidikan untuk 2019 yang mencapai Rp1,9 triliun.
"Dengan dana Rp1,9 triliun itu, saya berharap Gubernur Bali mampu mengembalikan dana pendamping BOS reguler yang sempat dihapuskan karena pengambil-alihan pengelolaan ke provinsi," kata Putra Wijaya yang juga Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Kabupaten Badung itu di Denpasar, Rabu.
Putra mengemukakan, sebelum pengelolaan SMA/SMK dialihkan dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi, Pemkab Badung misalnya telah mengucurkan dana sebesar Rp1 juta untuk setiap siswa SMA dan Rp1,5 juta untuk setiap sisws SMK pertahun, sebagai dana pendamping Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Ini merupakan angin segar bagi dunia pendidikan kita di Bali. Pengalaman Pak Koster sangat memahami operasional pendidikan, apalagi beliau lama di Komisi X DPR RI," ucapnya.
Putra tidak menampik bahwa prosedur penggunaan dana BOS Reguler cukup ketat. Namun, di sisi lain, Bali mengusung konsep Tri Hita Karana yang memerlukan biaya, seperi piodalan di sekolah serta menghaturkan "canang sari" setiap hari.
"Dana pendambing BOS dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bali itu sangat berarti bagi sekolah-sekolah di Pulau Dewata untuk menjaga keseimbangan kualitas pendidikan tanpa mengabaikan kearifan lokal," ujar Putra Wijaya.
Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan salah satu yang paling menjadi prioritas dalam mewujudkan visi misi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" adalah program pendidikan, dengan Wajib Belajar 12 tahun. Untuk mewujudkan program pembangunan bidang pendidikan ini, ia akan merealisasikan pembangunan gedung sekolah baru di Bali.
Anggaran pendidikan untuk tahun 2019 sudah dirancang sebesar Rp1,9 triliun dalam APBD Bali. Jumlah tersebut tergolong sangat tinggi, mencapai 29,23 persen dari APBD Bali yang dirancang sebesar Rp6,5 triliun.
Menurut Gubernur Koster, ada lima program prioritas dalam membangun Bali. Pertama, pangan, sandang, dan papan. Kedua, kesejahteraan dan pendidikan. Ketiga, jaminan sosial tenaga kerja. Keempat, pembangunan adat, agama, tradisi, dan budaya. Kelima, pariwisata dan infrastruktur pendukung.
"Semua ini dalam rangka visi misi 'Nangun Sat Kerthi Loka Bali' untuk lima tahun ke depan. Kita memulai dengan program Wajib Belajar 12 tahun," ujar Gubernur Koster belum lama ini di Denpasar.
Koster menegaskan, bukan hanya di sekolah negeri didorong melaksanakan program Wajib Belajar 12 Tahun. Sekolah swasta juga didorong melaksanakan program tersebut. Nantinya, pemerintah akan memberikan bantuan dan pengembangan sekolah swasta.
Saat ini, kata Koster, anggaran untuk program pendidikan yang dilaksanakan Pemprov Bali mencapai Rp1,9 triliun atau 29,23 persen dari APBD Bali. Jumlah tersebut tergolong tinggi dibandingkan aturan perundang-undangan yang mensyaratkan 20 persen anggaran pendidikan.
"APBD Bali saat ini Rp6,5 triliun. Kalau 20 persennya itu sekitar Rp1,3 triliun. Nanti disiapkan Rp1,9 triliun untuk anggaran pendidikan dan ini jauh melebihi nasional. Gratis sih tidak, tetapi setidaknya untuk pembiayaan pendidikan yang langsung itu tak perlu dipungut biaya lagi," ucapnya. (ed)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Dengan dana Rp1,9 triliun itu, saya berharap Gubernur Bali mampu mengembalikan dana pendamping BOS reguler yang sempat dihapuskan karena pengambil-alihan pengelolaan ke provinsi," kata Putra Wijaya yang juga Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Kabupaten Badung itu di Denpasar, Rabu.
Putra mengemukakan, sebelum pengelolaan SMA/SMK dialihkan dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi, Pemkab Badung misalnya telah mengucurkan dana sebesar Rp1 juta untuk setiap siswa SMA dan Rp1,5 juta untuk setiap sisws SMK pertahun, sebagai dana pendamping Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Ini merupakan angin segar bagi dunia pendidikan kita di Bali. Pengalaman Pak Koster sangat memahami operasional pendidikan, apalagi beliau lama di Komisi X DPR RI," ucapnya.
Putra tidak menampik bahwa prosedur penggunaan dana BOS Reguler cukup ketat. Namun, di sisi lain, Bali mengusung konsep Tri Hita Karana yang memerlukan biaya, seperi piodalan di sekolah serta menghaturkan "canang sari" setiap hari.
"Dana pendambing BOS dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bali itu sangat berarti bagi sekolah-sekolah di Pulau Dewata untuk menjaga keseimbangan kualitas pendidikan tanpa mengabaikan kearifan lokal," ujar Putra Wijaya.
Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan salah satu yang paling menjadi prioritas dalam mewujudkan visi misi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" adalah program pendidikan, dengan Wajib Belajar 12 tahun. Untuk mewujudkan program pembangunan bidang pendidikan ini, ia akan merealisasikan pembangunan gedung sekolah baru di Bali.
Anggaran pendidikan untuk tahun 2019 sudah dirancang sebesar Rp1,9 triliun dalam APBD Bali. Jumlah tersebut tergolong sangat tinggi, mencapai 29,23 persen dari APBD Bali yang dirancang sebesar Rp6,5 triliun.
Menurut Gubernur Koster, ada lima program prioritas dalam membangun Bali. Pertama, pangan, sandang, dan papan. Kedua, kesejahteraan dan pendidikan. Ketiga, jaminan sosial tenaga kerja. Keempat, pembangunan adat, agama, tradisi, dan budaya. Kelima, pariwisata dan infrastruktur pendukung.
"Semua ini dalam rangka visi misi 'Nangun Sat Kerthi Loka Bali' untuk lima tahun ke depan. Kita memulai dengan program Wajib Belajar 12 tahun," ujar Gubernur Koster belum lama ini di Denpasar.
Koster menegaskan, bukan hanya di sekolah negeri didorong melaksanakan program Wajib Belajar 12 Tahun. Sekolah swasta juga didorong melaksanakan program tersebut. Nantinya, pemerintah akan memberikan bantuan dan pengembangan sekolah swasta.
Saat ini, kata Koster, anggaran untuk program pendidikan yang dilaksanakan Pemprov Bali mencapai Rp1,9 triliun atau 29,23 persen dari APBD Bali. Jumlah tersebut tergolong tinggi dibandingkan aturan perundang-undangan yang mensyaratkan 20 persen anggaran pendidikan.
"APBD Bali saat ini Rp6,5 triliun. Kalau 20 persennya itu sekitar Rp1,3 triliun. Nanti disiapkan Rp1,9 triliun untuk anggaran pendidikan dan ini jauh melebihi nasional. Gratis sih tidak, tetapi setidaknya untuk pembiayaan pendidikan yang langsung itu tak perlu dipungut biaya lagi," ucapnya. (ed)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018