Nusa Dua (Antaranews Bali) - Kementerian Kelautan dan Perikanan mendukung akses permodalan para nelayan skala kecil yang dapat diserap melalui Badan Layanan Umum dengan total dana kelola mencapai sekitar Rp1,35 triliun.
"Ini merupakan akses yang baik karena suku bunga yang diberikan sangat kecil dibandingkan bank konvensional," kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar usai menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk membangun keadilan sektor perikanan skala kecil di sela-sela "Our Ocean Conference" di Nusa Dua, Bali, Selasa.
Menurut Zulficar, upaya itu dilakukan untuk menguatkan dan memberdayakan sektor perikanan skala kecil mengingat hampir 90 persen total kapal di Indonesia merupakan kapal kecil di bawah 10 gros ton.
KKP mencatat hingga Mei 2018, kredit perikanan skala kecil telah disalurkan sebesar Rp132,5 miliar kepada 6.625 pelaku usaha kelautan dan perikanan.
Selain dukungan akses modal, proteksi penting lainnya di antaranya mengoptimalkan kebijakan yang selama ini sudah diterapkan seperti melarang perikanan tangkap asing memasuki perairan Indonesia sesuai dengan Perpres Nomor 44 tahun 2016.
"Kami usir kapal asing, kami tenggelamkan kapalnya, sekitar 7.000 hingga 10 ribu kapal asing tidak boleh lagi," katanya.
Dengan kebijakan itu, kata dia, nelayan dengan ukuran kapal 1-2 gros ton kini sudah bisa menangkap ikan tuna sehingga itu turut mendongrak nilai tukar nelayan termasuk neraca dagang yang membaik.
Ia menyebutkan pencurian ikan oleh kapal asing selama ini memberikan dampak yang signifikan kepada keberlanjutan perikanan skala kecil.
Keberpihakan kepada nelayan kecil juga diwujudkan dengan memberikan asuransi kepada para nelayan yang hingga saat ini sudah ada sekitar 1 juta nelayan terlindungi asuransi selama tahun 2016-2018.
Dalam forum diskusi itu, Zulficar juga mendorong pelaku bisnis perikanan besar untuk menggandeng pelaku bisnis atau nelayan skala kecil sehingga keadilan terwujud.
Sementara itu akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Dr Luky Andriyanto dalam kesempatan yang sama mendorong optimalisasi pemberdayaan pelaku sektor perikanan skala kecil karena mereka dibutuhkan oleh pelaku bisnis.
Dengan begitu, akan turut mendongkrak kesejahteraan nelayan dan tata kelola yang lebih baik.
"Pelaku perikanan skala kecil harus dilindungi tidak hanya dari ekosistem dan akses sumber daya perikanan tetapi juga akses pasar. Ini bisa dilakukan dengan program peningkatan perikanan yang inklusif," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Ini merupakan akses yang baik karena suku bunga yang diberikan sangat kecil dibandingkan bank konvensional," kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar usai menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk membangun keadilan sektor perikanan skala kecil di sela-sela "Our Ocean Conference" di Nusa Dua, Bali, Selasa.
Menurut Zulficar, upaya itu dilakukan untuk menguatkan dan memberdayakan sektor perikanan skala kecil mengingat hampir 90 persen total kapal di Indonesia merupakan kapal kecil di bawah 10 gros ton.
KKP mencatat hingga Mei 2018, kredit perikanan skala kecil telah disalurkan sebesar Rp132,5 miliar kepada 6.625 pelaku usaha kelautan dan perikanan.
Selain dukungan akses modal, proteksi penting lainnya di antaranya mengoptimalkan kebijakan yang selama ini sudah diterapkan seperti melarang perikanan tangkap asing memasuki perairan Indonesia sesuai dengan Perpres Nomor 44 tahun 2016.
"Kami usir kapal asing, kami tenggelamkan kapalnya, sekitar 7.000 hingga 10 ribu kapal asing tidak boleh lagi," katanya.
Dengan kebijakan itu, kata dia, nelayan dengan ukuran kapal 1-2 gros ton kini sudah bisa menangkap ikan tuna sehingga itu turut mendongrak nilai tukar nelayan termasuk neraca dagang yang membaik.
Ia menyebutkan pencurian ikan oleh kapal asing selama ini memberikan dampak yang signifikan kepada keberlanjutan perikanan skala kecil.
Keberpihakan kepada nelayan kecil juga diwujudkan dengan memberikan asuransi kepada para nelayan yang hingga saat ini sudah ada sekitar 1 juta nelayan terlindungi asuransi selama tahun 2016-2018.
Dalam forum diskusi itu, Zulficar juga mendorong pelaku bisnis perikanan besar untuk menggandeng pelaku bisnis atau nelayan skala kecil sehingga keadilan terwujud.
Sementara itu akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Dr Luky Andriyanto dalam kesempatan yang sama mendorong optimalisasi pemberdayaan pelaku sektor perikanan skala kecil karena mereka dibutuhkan oleh pelaku bisnis.
Dengan begitu, akan turut mendongkrak kesejahteraan nelayan dan tata kelola yang lebih baik.
"Pelaku perikanan skala kecil harus dilindungi tidak hanya dari ekosistem dan akses sumber daya perikanan tetapi juga akses pasar. Ini bisa dilakukan dengan program peningkatan perikanan yang inklusif," katanya.
Editor : I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018