Jakarta (Antaranews Bali) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo memperkirakan bahwa penyerapan program dana desa yang telah dialokasikan dapat mencapai hingga 99 persen.
"Insya Allah pada tahun ini, penyerapannya bisa di atas 99 persen," kata Eko Putro Sandjojo dalam acara jumpa pers 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla di Gedung III, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu.
Mendes PDTT memaparkan bahwa pada tahun awal peluncurannya, yaitu pada tahun anggaran 2015, jumlah penyerapannya hanya sekitar 82 persen.
Namun pada beberapa tahun berikutnya, lanjutnya, penyerapannya bisa naik hingga 97 dan 98 persen.
Ia mengingatkan bahwa dana desa dilakukan antara lain model penyaluran anggaran sebelumnya adalah kurang tepat karena penyaluran biasanya dari pusat hanya sampai ke tingkat kabupaten. "Selama empat tahun ini telah dialokasikan hingga sekitar Rp180 triliun," ungkap Eko.
Mendes PDTT menuturkan, selama empat tahun ini, dana desa tersebut telah digunakan antara lain untuk membangun infrastruktut desa untuk pembangunan desa dalam skala yang sangat masif dan belum pernah terjadi sebelumnya.
Berdasarkan data dari Kemendes PDTT mencatat, dana desa tahun 2015 sebesar Rp20,67 triliun dengan penyerapan 82,72 persen, tahun 2016 dengan dana desa Rp46,98 triliun dengan penyerapan 97,65 persen, serta pada 2017 dengan jumlah dana desa sebesar Rp60 triliun dengan penyerapan 98,54 persen.
Selain itu, dana desa tersebut telah digunakan antara lain untuk membangun jalan desa sepanjang 158.691 kilometer, jembatan 1.028.225 meter, tambatan perahu 4.711 unit, 14.770 unit kegiatan badan usaha milik desa (BUMDes), pasar desa 6.932 unit, penahan tanah 179.625 unit, air bersih 942.927 unit, serta saluran irigasi 39.351 unit.
Selain itu, untuk menunjang kualitas hidup, dana desa digunakan untuk membangun posyandu sebanyak 18.477 unit, drainase 24.005.604 meter, fasilitas MCK 178.034 unit, gedung pendidikan anak usia dini (PAUD) 48.694 unit, embung 3.026 unit, sumur 37.662 unit, dan Polindes 8.028 unit.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan anggaran dana desa yang dikucurkan ke desa-desa harus mampu mengurangi kesenjangan antara desa dengan kota, baik pembangunan infrastruktur maupun sumber daya manusia.
"Untuk itu anggaran dana desa harus benar-benar tepat sasaran sesuai yang dibutuhkan desa masing-masing," katanya di Lubukpakam, Senin (8/10), pada Rapat Koordinasi Pengendalian Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2018 yang dipusatkan di Balairung Pemkab Deliserdang, Sumatera Utara.
Presiden Jokowi mengatakan, sejauh ini pemerintah sudah mengucurkan anggaran dana desa sebesar Rp187 triliun yang peruntukannya sudah dirasakan oleh masyarakat desa, seperti pembangunan jembatan, jalan desa, pembangunan sekolah PAUD, irigasi, maupun pembangunan desa lainnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Insya Allah pada tahun ini, penyerapannya bisa di atas 99 persen," kata Eko Putro Sandjojo dalam acara jumpa pers 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla di Gedung III, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu.
Mendes PDTT memaparkan bahwa pada tahun awal peluncurannya, yaitu pada tahun anggaran 2015, jumlah penyerapannya hanya sekitar 82 persen.
Namun pada beberapa tahun berikutnya, lanjutnya, penyerapannya bisa naik hingga 97 dan 98 persen.
Ia mengingatkan bahwa dana desa dilakukan antara lain model penyaluran anggaran sebelumnya adalah kurang tepat karena penyaluran biasanya dari pusat hanya sampai ke tingkat kabupaten. "Selama empat tahun ini telah dialokasikan hingga sekitar Rp180 triliun," ungkap Eko.
Mendes PDTT menuturkan, selama empat tahun ini, dana desa tersebut telah digunakan antara lain untuk membangun infrastruktut desa untuk pembangunan desa dalam skala yang sangat masif dan belum pernah terjadi sebelumnya.
Berdasarkan data dari Kemendes PDTT mencatat, dana desa tahun 2015 sebesar Rp20,67 triliun dengan penyerapan 82,72 persen, tahun 2016 dengan dana desa Rp46,98 triliun dengan penyerapan 97,65 persen, serta pada 2017 dengan jumlah dana desa sebesar Rp60 triliun dengan penyerapan 98,54 persen.
Selain itu, dana desa tersebut telah digunakan antara lain untuk membangun jalan desa sepanjang 158.691 kilometer, jembatan 1.028.225 meter, tambatan perahu 4.711 unit, 14.770 unit kegiatan badan usaha milik desa (BUMDes), pasar desa 6.932 unit, penahan tanah 179.625 unit, air bersih 942.927 unit, serta saluran irigasi 39.351 unit.
Selain itu, untuk menunjang kualitas hidup, dana desa digunakan untuk membangun posyandu sebanyak 18.477 unit, drainase 24.005.604 meter, fasilitas MCK 178.034 unit, gedung pendidikan anak usia dini (PAUD) 48.694 unit, embung 3.026 unit, sumur 37.662 unit, dan Polindes 8.028 unit.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan anggaran dana desa yang dikucurkan ke desa-desa harus mampu mengurangi kesenjangan antara desa dengan kota, baik pembangunan infrastruktur maupun sumber daya manusia.
"Untuk itu anggaran dana desa harus benar-benar tepat sasaran sesuai yang dibutuhkan desa masing-masing," katanya di Lubukpakam, Senin (8/10), pada Rapat Koordinasi Pengendalian Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2018 yang dipusatkan di Balairung Pemkab Deliserdang, Sumatera Utara.
Presiden Jokowi mengatakan, sejauh ini pemerintah sudah mengucurkan anggaran dana desa sebesar Rp187 triliun yang peruntukannya sudah dirasakan oleh masyarakat desa, seperti pembangunan jembatan, jalan desa, pembangunan sekolah PAUD, irigasi, maupun pembangunan desa lainnya. (WDY)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018