Klungkung (Antaranews Bali) - Pemerintah Kabupaten Klungkung, Bali menerima penghargaan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk transparasi pengelolaan keuangan.
"Penghargaan ini bukan hasil kerja individu, tapi merupakan kerja keras bersama-sama seluruh organisasi perangkat daerah," kata Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta saat menerima penghargaan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Bali Dedi Sopandi di Klungkung, Kamis.
Ia mengatakan penghargaan sekarang merupakan yang ketiga kali diterima Pemkab Klungkung karena dianggap berhasil menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan standar tertinggi.
Standar tersebut, katanya, membawa kabupaten ini mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI untuk tahun anggaran 2017.
Ia berharap, pengelolaan keuangan Pemkab Klungkung akan terus membaik, dan hal itu membutuhkan kerja sama tim dari seluruh organisasi perangkat daerah.
Meskipun sudah tiga kali menerima penghargaan, ia menyatakan hal tersebut bukanlah tujuan utama, namun yang lebih penting adalah penghargaan ini menjadi motivasi serta cambuk untuk bekerja profesional, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Target selanjutnya untuk pengelolaan keuangan, menurutnya, adalah mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK dengan memperbaiki metode akuntasi pengelolaan keuangan.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Bali Dedi Sopandi mengatakan, penghargaan diberikan kepada pemerintah daerah yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari BPK untuk laporan keuangan tahun 2017.
"Khusus untuk Pemerintah Kabupaten Klungkung, penghargaan ini merupakan yang ketiga kalinya. Kami berharap capaian ini tetap dipertahankan bahkan bila perlu ditingkatkan," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Penghargaan ini bukan hasil kerja individu, tapi merupakan kerja keras bersama-sama seluruh organisasi perangkat daerah," kata Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta saat menerima penghargaan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Bali Dedi Sopandi di Klungkung, Kamis.
Ia mengatakan penghargaan sekarang merupakan yang ketiga kali diterima Pemkab Klungkung karena dianggap berhasil menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan standar tertinggi.
Standar tersebut, katanya, membawa kabupaten ini mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI untuk tahun anggaran 2017.
Ia berharap, pengelolaan keuangan Pemkab Klungkung akan terus membaik, dan hal itu membutuhkan kerja sama tim dari seluruh organisasi perangkat daerah.
Meskipun sudah tiga kali menerima penghargaan, ia menyatakan hal tersebut bukanlah tujuan utama, namun yang lebih penting adalah penghargaan ini menjadi motivasi serta cambuk untuk bekerja profesional, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Target selanjutnya untuk pengelolaan keuangan, menurutnya, adalah mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK dengan memperbaiki metode akuntasi pengelolaan keuangan.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Bali Dedi Sopandi mengatakan, penghargaan diberikan kepada pemerintah daerah yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari BPK untuk laporan keuangan tahun 2017.
"Khusus untuk Pemerintah Kabupaten Klungkung, penghargaan ini merupakan yang ketiga kalinya. Kami berharap capaian ini tetap dipertahankan bahkan bila perlu ditingkatkan," katanya. (WDY)
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018